Pemkab Pesisir Barat Kawal Perpanjangan Runway Dan Pembangunan Dermaga Pelabuhan Di DPR RI

Pemkab Pesisir Barat Kawal Perpanjangan Runway Dan Pembangunan Dermaga Pelabuhan Di DPR RI

    September 08, 2026   No comments

JAKARTA -   Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus mengawal tindak lanjut pembangunan infrastruktur transportasi strategis sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan mendukung percepatan pembangunan daerah.

Hal tersebut dilakukan melalui koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., CGRE, didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesisir Barat, Mesrawan, S.STP., M.Si., pada Selasa (8/9/2026) di Gedung DPR RI, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir sejumlah legislator asal Lampung, yakni H. Aprozi Alam, S.E., Al Muzzammil Yusuf, serta Drs. H. Mukhlis Basri, M.Si.

Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut pembangunan sejumlah infrastruktur strategis di Kabupaten Pesisir Barat, khususnya pengembangan bandara dan dermaga pelabuhan.

Untuk sektor bandara, pembahasan diarahkan pada tindak lanjut rencana perpanjangan runway. Pengembangan landasan pacu tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan operasional bandara, sehingga ke depan dapat mendukung penerbangan dengan pesawat berukuran lebih besar.

Perpanjangan runway dinilai penting dalam meningkatkan konektivitas udara Pesisir Barat, sekaligus membuka akses transportasi yang lebih luas bagi masyarakat serta mendukung mobilitas wisatawan, pelaku usaha, dan berbagai aktivitas ekonomi daerah.

Selain pengembangan bandara, pertemuan juga membahas tindak lanjut pembangunan dermaga pelabuhan. Kehadiran infrastruktur transportasi laut tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas wilayah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi, perdagangan, perikanan, dan sektor potensial lainnya di Kabupaten Pesisir Barat.

Sekda Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan bahwa koordinasi dan konsultasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk terus mengawal program pembangunan strategis agar dapat ditindaklanjuti bersama pihak terkait.

Pemkab Pesisir Barat berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan legislatif guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat dan kemajuan daerah.

Melalui dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, pembangunan bandara, termasuk perpanjangan runway, serta pembangunan dermaga pelabuhan diharapkan dapat semakin memperkuat konektivitas Pesisir Barat dan menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Bupati Pesisir Barat Letakkan Pembangunan Batu Pertama Jembatan Way Pemerihan

Bupati Pesisir Barat Letakkan Pembangunan Batu Pertama Jembatan Way Pemerihan

    Agustus 27, 2026   No comments

PESISIR BARAT –  - Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah yang membutuhkan. Salah satunya melalui pembangunan Jembatan Gantung Way Pemerihan di Kecamatan Bangkunat.

Komitmen tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan Jembatan Gantung Way Pemerihan yang dilakukan oleh Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, pada Kamis (27/08/2026), bertempat di lokasi pembangunan jembatan di Kecamatan Bangkunat.

Dalam sambutannya, Bupati Dedi Irawan menyampaikan bahwa pembangunan sarana transportasi memiliki peranan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar akses, serta menunjang berbagai aktivitas masyarakat.

“Pembangunan sarana transportasi memiliki peranan yang penting dalam hal mobilitas masyarakat guna menuju ke pusat kegiatan pemerintahan, kesehatan, pendidikan serta menunjang pertumbuhan perekonomian,” ujar Bupati.

Bupati menjelaskan bahwa Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah yang memiliki banyak aliran sungai yang membentang di sejumlah wilayah. Kondisi geografis tersebut menjadikan pembangunan jembatan sebagai salah satu kebutuhan penting untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Pembangunan jembatan merupakan hal yang penting guna konektivitas serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mewujudkan keseimbangan dan pemerataan pembangunan daerah,” jelasnya.

Pembangunan Jembatan Gantung Way Pemerihan secara khusus diharapkan dapat mempermudah akses transportasi masyarakat Pekon Way Haru, Bandar Dalam, Way Tiyas, dan Siring Gading menuju berbagai pusat kegiatan, seperti sekolah, puskesmas, pasar, serta fasilitas pelayanan lainnya.

Sebelum pembangunan kembali jembatan tersebut, masyarakat harus menempuh rute yang lebih jauh dengan waktu perjalanan yang cukup lama. Kondisi tersebut juga dinilai dapat menimbulkan risiko dan membahayakan keselamatan masyarakat.

“Dimana sebelum dibangun ulang jembatan ini masyarakat harus mengambil rute yang lebih jauh dan memakan waktu yang cukup lama, serta membahayakan masyarakat,” ungkapnya.

Bupati menegaskan, meskipun dalam pelaksanaan pembangunan masih terdapat berbagai hambatan dan tantangan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat akan terus berupaya mengatasi berbagai kendala yang ada serta memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat secara bertahap.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja dan berupaya dalam mendukung proses pembangunan Jembatan Gantung Way Pemerihan.

Ia sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

“Untuk masyarakat Bangkunat, khususnya masyarakat Pekon Way Haru, Bandar Dalam, Way Tiyas, dan Siring Gading agar sama-sama menjaga dan merawat jembatan ini,” pesan Bupati.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan, kepedulian, dan partisipasi aktif seluruh masyarakat.

Dengan adanya kepedulian bersama, infrastruktur yang telah dibangun dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi masyarakat serta mendukung peningkatan aktivitas di berbagai sektor.

Pembangunan Jembatan Gantung Way Pemerihan diharapkan memberikan dampak positif terhadap mobilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, sosial, dan pertumbuhan perekonomian masyarakat di wilayah Kecamatan Bangkunat.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah-wilayah yang membutuhkan dukungan infrastruktur.(yasir)

Kapolres Pesisir Barat Coffee Morning Bersama BPBD dan Basarnas Bahas Penanganan Karhutla

Kapolres Pesisir Barat Coffee Morning Bersama BPBD dan Basarnas Bahas Penanganan Karhutla

    Agustus 24, 2026   No comments

Pesisir Barat, 24 Agustus 2026 — Kapolres Pesisir Barat AKBP Rinto Haivan Simbolon, S.E., S.I.K., M.H., melaksanakan kegiatan coffee morning bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Basarnas dalam rangka membahas penanganan serta mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Pesisir Barat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin (24/8/2026) di Ruang Vicon Polres Pesisir Barat. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergitas dan koordinasi antarinstansi dalam menghadapi potensi karhutla, khususnya di wilayah yang memiliki kerawanan terhadap kebakaran hutan dan lahan.

Dalam kegiatan tersebut, dibahas sejumlah langkah strategis terkait pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan cepat, serta mitigasi apabila terjadi karhutla di wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Koordinasi antarinstansi dinilai penting untuk memastikan setiap potensi kejadian dapat ditangani secara cepat, terpadu, dan efektif.

Kapolres Pesisir Barat AKBP Rinto Haivan Simbolon, S.E., S.I.K., M.H., mengatakan bahwa penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kerja sama dan sinergitas seluruh pihak.

“Penanganan karhutla membutuhkan sinergitas dan koordinasi yang kuat antara Polri, BPBD, Basarnas, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait. Kita harus mengedepankan langkah pencegahan dan mitigasi sehingga apabila terjadi kebakaran dapat segera ditangani dan tidak meluas,” ujar AKBP Rinto.

Kapolres juga menekankan pentingnya meningkatkan kesiapsiagaan personel serta memperkuat komunikasi dan koordinasi di lapangan. Dengan adanya sinergitas tersebut, diharapkan potensi karhutla di Kabupaten Pesisir Barat dapat diminimalisir serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan dapat dicegah.

Polres Pesisir Barat bersama BPBD dan Basarnas berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi dan langkah-langkah preventif sebagai bentuk kesiapan dalam menghadapi potensi karhutla, sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Pesisir Barat. (Yubsir)

Karnaval Budaya Nusantara HUT RI Ke-81 Di Pesisir Barat Berlangsung Meriah

Karnaval Budaya Nusantara HUT RI Ke-81 Di Pesisir Barat Berlangsung Meriah

    Agustus 18, 2026   No comments

PESISIR BARAT,– Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Pesisir Barat berlangsung meriah. Salah satunya melalui gelaran Karnaval Budaya Nusantara yang dibuka resmi oleh Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan di Simpang Kerbang, Selasa (18/8/2026).

Karnaval ini diikuti peserta dari berbagai wilayah se-Kabupaten Pesisir Barat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi untuk menyaksikan ragam budaya Nusantara.

*Momentum Jaga Keberagaman*

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Irawan Topani, S.H., http://M.Kn., Staf Ahli Bupati, Asisten, Forkopimda, Ketua TP-PKK Dian Hardiyanti Dedi, http://S.ST., M.M., Ketua I TP-PKK Dea Derika Topani, S.H., http://M.Kn., para Kepala OPD, serta seluruh peserta karnaval dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Dedi Irawan mengatakan karnaval bukan hanya ajang perayaan, tetapi momentum menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memperkenalkan kekayaan budaya kepada generasi penerus.

"Keberagaman suku, adat, pakaian tradisional, dan seni adalah kekayaan bangsa yang harus kita jaga dan lestarikan bersama," ujar Bupati.

Ia juga mengapresiasi seluruh panitia, peserta, seniman, pelajar, komunitas budaya, dan masyarakat yang terlibat.

"Di era perkembangan zaman yang cepat, jangan sampai generasi muda kehilangan jati diri. Kenalkan budaya daerah dan warisan leluhur, sekaligus dorong mereka berkreasi mengikuti kemajuan teknologi," tambahnya.

Bupati menegaskan, melalui karnaval ini masyarakat diajak memaknai kemerdekaan dengan semangat persatuan dalam keberagaman, untuk bersama membangun Pesisir Barat dan Indonesia yang maju, sejahtera, dan bermartabat.

*Tutup Dengan Penyerahan Piala & Aksi Bersih*

Acara dilanjutkan penyerahan piala penghargaan kepada para pemenang lomba oleh Bupati dan jajaran. 

Setelah karnaval selesai, peserta dan jajaran Pemda juga melakukan aksi bersih-bersih di lapangan sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan.

Bupati Dedi Irawan kemudian menutup secara resmi rangkaian Karnaval Budaya Nusantara HUT ke-81 RI. Dirgahayu Republik Indonesia! (Red)

Pemkab Pesisir Barat Pisah Sambut Kapolres, Apresiasi Pengabdian Bestiana Dan Sambut Rinto Simbolon

Pemkab Pesisir Barat Pisah Sambut Kapolres, Apresiasi Pengabdian Bestiana Dan Sambut Rinto Simbolon

    Agustus 16, 2026   No comments

PESISIR BARAT – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menggelar acara temu pamit Kapolres Pesisir Barat di Lobby Gedung A Pemkab, Minggu (16/8/2026).

Kegiatan ini sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian AKBP Bestiana, S.I.K., M.M., sekaligus menyambut AKBP Rinto Haivan Simbolon, S.E., S.I.K., M.H., sebagai Kapolres Pesisir Barat yang baru.

Acara dihadiri Wakil Bupati Pesisir Barat, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, jajaran Pemkab, Ketua Umum dan Ketua I TP-PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, unsur Forkopimda, insan pers, serta undangan lainnya.

*Apresiasi untuk AKBP Bestiana*
Dalam sambutannya, Bupati Pesisir Barat menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada AKBP Bestiana atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas.

"Atas nama pribadi, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, dan seluruh masyarakat Pesisir Barat, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu AKBP Bestiana atas dedikasi, ketulusan, dan pengabdian luar biasa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," ujarnya.

Bupati menyebut selama bertugas, AKBP Bestiana telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga kamtibmas dan memperkuat sinergi antara Kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pergantian jabatan dinilai sebagai bagian dari perjalanan pengabdian. Pemkab juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama kebersamaan terdapat tutur kata, sikap, maupun tindakan yang kurang berkenan.

"Semoga segala kebaikan dan pengabdian Ibu menjadi amal di hadapan Allah SWT. Selamat bertugas di tempat yang baru, Ibu Bestiana," katanya.

*Sambut AKBP Rinto Simbolon*
Pada kesempatan yang sama, Pemkab Pesisir Barat mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada AKBP Rinto Haivan Simbolon sebagai Kapolres Pesisir Barat yang baru.

Pemkab berharap kepemimpinan Kapolres yang baru dapat semakin memperkuat kolaborasi antara Polres Pesisir Barat dan Pemerintah Kabupaten dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Kami siap berkolaborasi, berkomunikasi, dan bekerja bersama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Bupati.

Bupati menegaskan sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah sangat penting untuk mendukung pembangunan. Pesisir Barat memiliki masyarakat ramah, adat budaya kuat, serta potensi pariwisata dan ekonomi yang terus berkembang. Kondisi itu membutuhkan dukungan situasi kamtibmas yang kondusif.

"Keamanan adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah, kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan seluruh masyarakat harus berjalan bersama," tegasnya.

Menutup sambutan, Pemkab berharap seluruh program dan sinergi yang telah dibangun dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan di bawah kepemimpinan Kapolres yang baru. Momentum temu pamit ini diharapkan menjadi awal untuk semakin memperkuat kebersamaan dan sinergi. (Red)

Bupati Dedi Irawan Kukuhkan Paskibraka Pesisir Barat 2026

Bupati Dedi Irawan Kukuhkan Paskibraka Pesisir Barat 2026

    Agustus 16, 2026   No comments

PESISIR BARAT – Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan mengukuhkan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2026 di Lobby Teluk Stabas, Gedung Marga Sai Batin, Sabtu (15/08/2026).

Pengukuhan tersebut menjadi momentum penting bagi para calon Paskibraka yang akan mengemban tugas mulia dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 di Lapangan Merdeka Labuhan Jukung.

Dalam sambutannya, Bupati Dedi Irawan menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh calon Paskibraka yang telah berhasil melalui berbagai tahapan seleksi hingga pendidikan dan pelatihan.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, saya mengucapkan selamat kepada adik-adik yang terpilih. Kalian adalah putra-putri terbaik yang dipilih melalui seleksi yang ketat, disiplin tinggi, serta kerja keras yang tidak sebentar,” ujar Bupati.

Bupati menegaskan bahwa menjadi anggota Paskibraka bukan hanya sebuah kebanggaan, tetapi juga merupakan amanah dan tanggung jawab besar. Para Paskibraka diharapkan mampu menjalankan tugas dengan penuh disiplin, tanggung jawab dan semangat nasionalisme.

“Tugas utama kalian sudah di depan mata. Pada tanggal 17 Agustus nanti, kalian akan menjalankan misi mulia, yaitu mengibarkan dan menurunkan Sang Saka Merah Putih pada upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Pesisir Barat,” katanya.

Selanjutnya, Bupati juga memberikan sejumlah pesan kepada para Paskibraka. Pertama, agar senantiasa menjaga kesehatan dan stamina dengan memanfaatkan waktu yang tersisa untuk menjaga kondisi fisik dan mental, menjaga fokus, beristirahat yang cukup serta tidak lupa berdoa agar seluruh rangkaian tugas diberikan kelancaran.

Kedua, Bupati meminta para Paskibraka menanamkan jiwa nasionalisme. Menurutnya, pengukuhan bukan sekadar prosesi seremonial, tetapi menjadi momentum untuk meneguhkan komitmen dalam mencintai tanah air, bangsa dan daerah.

Selain itu, para Paskibraka juga diminta menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menunjukkan nilai-nilai kedisiplinan, kepemimpinan dan kekompakan yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan dan pelatihan.

“Jadilah teladan. Tunjukkan nilai-nilai kedisiplinan, kepemimpinan dan kekompakan yang telah dipelajari selama masa pemusatan pendidikan dan pelatihan,” pesan Bupati.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Dedi Irawan turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pelatih, pamong, tim medis, panitia serta seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam membimbing dan menempa para calon Paskibraka Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2026.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para orang tua yang telah memberikan dukungan, doa dan kepercayaan kepada putra-putrinya untuk mengemban tugas negara tersebut.

Bupati berharap seluruh anggota Paskibraka dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, menjaga kekompakan dan mengharumkan nama Kabupaten Pesisir Barat.

“Mari kita bersama-sama berdoa, semoga Allah SWT memberikan kemudahan, kelancaran serta keberkahan dalam pelaksanaan upacara nanti. Selamat bertugas, jaga kekompakan dan harumkan nama Kabupaten Pesisir Barat,” ucapnya.

Di akhir sambutannya, Bupati Dedi Irawan secara resmi mengukuhkan para calon Paskibraka Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2026 yang akan bertugas di Lapangan Merdeka Labuhan Jukung pada 17 Agustus 2026.

Pengukuhan tersebut turut dihadiri staf ahli Bupati Kabupaten Pesisir Barat, unsur Forkopimda Lampung Barat dan Pesisir Barat, jajaran TP-PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, para pelatih, pamong dan tim medis Paskibraka. (Yubsir)

Kinerja Disporaparekraf Pesisir Barat Disorot, Pengelolaan Retribusi Pariwisata Labuhan Jukung Dievaluasi

Kinerja Disporaparekraf Pesisir Barat Disorot, Pengelolaan Retribusi Pariwisata Labuhan Jukung Dievaluasi

    Agustus 13, 2026   No comments

PESISIR BARAT,– Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporaparekraf) Kabupaten Pesisir Barat menjadi sorotan publik. Hal ini terkait pengelolaan retribusi pariwisata di Labuhan Jukung yang saat ini masih ditangani pihak ketiga.

Sorotan tersebut disampaikan gabungan media online, TV lokal, streaming, serta organisasi LPK dan KWRI menyikapi Perda Pesisir Barat Tahun 2026 tentang retribusi. Perda itu fokus pada optimalisasi sektor jasa, pengelolaan aset daerah, digitalisasi pemungutan, dan sinkronisasi peraturan menuju kemandirian fiskal.

Staf Bendahara Disporaparekraf, Hasan, mewakili Kepala Dinas Rena Novasari, S.H., M.M. menyebut target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata tahun 2026 sebesar Rp200.000.000.

"Saat ini Agustus 2026, setoran wajib dari pengelola petugas pungutan retribusi pariwisata Labuhan Jukung dinyatakan telah lunas dibayarkan ke kas daerah," ujar Hasan, Rabu (13/8/2026).

Ia juga menjelaskan, petugas pemungut retribusi Labuhan Jukung saat ini berasal dari pihak di luar instansi pemerintah daerah yang mendapat Surat Keputusan (SK) penugasan dari kepala dinas terkait.

Saat ini dinas menetapkan setoran wajib Rp700.000 per hari Senin setiap minggu. Besaran itu disesuaikan dengan pendapatan retribusi di lokasi. SK penugasan pihak ketiga tersebut berlaku hingga tahun 2026.

Dalam hearing lintas komisi di DPRD Pesisir Barat beberapa waktu lalu, disepakati ke depan tidak ada lagi pihak ketiga sebagai petugas pungutan. Pengelolaan retribusi dan sewa lahan diharapkan kembali ditangani pegawai P3K di lingkungan Disporaparekraf agar lebih terukur dan terarah.

"Ini merupakan salah satu program unggulan pemerintah Pesisir Barat," kata Hasan.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi II DPRD Pesisir Barat dari Partai Nasdem, Ellya Triskova, http://M.Sos.I. Berdasarkan pemantauan di lapangan, ia membenarkan bahwa pemungutan retribusi pariwisata Labuhan Jukung saat ini dikelola pihak di luar Disporaparekraf.

Mewakili Komisi II DPRD dan masyarakat Pesisir Barat, Ellya berharap Bupati Dedi Irawan segera mengambil langkah proaktif dan positif.

"Demi peningkatan PAD ke depan agar Kabupaten Pesisir Barat lebih maju dan berkelanjutan," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari Bupati Pesisir Barat terkait rencana perubahan sistem pengelolaan retribusi tersebut. (Red)

Siapkan APBD 2027, Lima Prioritas Pembangunan Jadi Fokus Utama Pemkab Pesisir Barat

Siapkan APBD 2027, Lima Prioritas Pembangunan Jadi Fokus Utama Pemkab Pesisir Barat

    Agustus 11, 2026   No comments

PESISIR BARAT - Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan Nota Pengantar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Senin (10/08/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Pesisir Barat tersebut dihadiri Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan, Wakil Bupati Irawan Topani, S.H., M.Kn., pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, TP-PKK, Dharma Wanita Persatuan, insan pers serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Dedi Irawan menyampaikan bahwa penyampaian KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan bagian penting dari tahapan penyusunan APBD sebagai rencana keuangan tahunan daerah.

“Melalui rapat paripurna ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan Nota Pengantar KUA serta PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 sebagai bahan pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD,” ujar Bupati.

Menurutnya, penyusunan KUA dan PPAS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019.

Bupati menjelaskan, dokumen KUA memuat gambaran kondisi ekonomi makro daerah, asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, kebijakan pembiayaan serta strategi pencapaian target pembangunan daerah.

Sementara itu, dokumen PPAS disusun dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program, kegiatan dan subkegiatan masing-masing urusan pemerintahan yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Lampung.

Bupati menegaskan bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2029, yaitu “Terwujudnya Pesisir Barat yang Sejahtera, Maju, Madani, dan Religius sebagai Destinasi Wisata Terdepan.”

Adapun tema pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2027 adalah “Sinergi Pembangunan Infrastruktur, Ekonomi, SDM, Kehidupan Masyarakat dan Tata Kelola serta Pelayanan Publik.”

Tema tersebut menjadi landasan dalam memperkuat sinergi pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah pusat.

Bupati kemudian menyampaikan lima prioritas pembangunan daerah Tahun 2027, yakni:

1. Pembangunan sumber daya manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan;
2. Penyediaan infrastruktur dasar secara penuh, terutama air bersih dan sanitasi yang baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan;
3. Penguatan konektivitas antarwilayah;
4. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui ketersediaan lapangan kerja yang layak; dan
5. Penguatan institusi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Selain itu, pemerintah daerah menetapkan sejumlah target makro pembangunan Tahun 2027, antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 4,75–5,45 persen, PDRB per kapita sebesar Rp39,00–41,69 juta, tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,60–2,70 persen, tingkat kemiskinan sebesar 11,00–11,69 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,30–72,78, serta rasio Gini sebesar 0,250–0,247.

Bupati mengatakan, pencapaian target tersebut akan dilakukan melalui pendekatan penganggaran berbasis kinerja oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam Nota Pengantar KUA dan PPAS tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan struktur anggaran yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Bupati Dedi Irawan Serahkan Bantuan Korban Musibah Kebakaran di Tiga Pekon

Bupati Dedi Irawan Serahkan Bantuan Korban Musibah Kebakaran di Tiga Pekon

    Agustus 07, 2026   No comments

PESISIR BARAT –Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, menyerahkan bantuan kepada warga yang terdampak musibah kebakaran di Pekon Penggawa Lima Ilir dan Pekon Pajar Bulan, Kecamatan Way Krui, serta Pekon Way Jambu, Kecamatan Pesisir Selatan, Jumat (7/08/2026).

Penyerahan bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian sekaligus komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada masyarakat yang tengah menghadapi musibah.

Bantuan yang disalurkan berupa dana sosial, bantuan dana perumahan, serta bufferstock kebutuhan pokok. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para korban selama masa tanggap darurat sekaligus meringankan beban yang mereka hadapi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dedi Irawan menyampaikan rasa duka dan keprihatinan mendalam kepada seluruh warga yang terdampak kebakaran. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus hadir secara nyata, terutama ketika masyarakat sedang menghadapi cobaan.

“Bantuan ini mungkin tidak dapat menggantikan seluruh kerugian yang dialami para korban, namun kami berharap dapat sedikit meringankan beban serta menjadi penyemangat untuk bangkit kembali. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat akan terus berupaya memberikan perhatian dan pendampingan hingga proses pemulihan dapat berjalan dengan baik,” ujar Bupati.

Selain menyerahkan bantuan, Bupati juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Masyarakat diminta rutin memeriksa instalasi listrik, penggunaan kompor, serta berbagai sumber api lainnya yang dapat memicu kebakaran di lingkungan rumah.

Bupati juga meminta perangkat daerah terkait untuk terus memperkuat koordinasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Dalam penyerahan bantuan tersebut, Bupati Dedi Irawan turut didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Barat, Herdi Wilismar, S.H., M.M., Kepala Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Irhamuddin, S.K.M., M.M, Camat Way Krui Afriyansyah, S.Kom., M.M., Camat Pesisir Selatan Mirza Sahri, S.Pd.SD., serta Peratin Pekon Penggawa Lima Ilir dan Peratin Pekon Way Jambu.

Melalui penyaluran bantuan ini, Pemkab Pesisir Barat kembali menegaskan komitmennya untuk hadir memberikan perlindungan, pelayanan, dan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Semangat gotong royong, kepedulian, dan kebersamaan diharapkan terus menjadi kekuatan dalam mempercepat proses pemulihan, sehingga para korban dapat segera bangkit dan kembali menjalankan aktivitas seperti biasa.(aliyubsir)

Bupati Pesisir Barat Gandeng Anggota DPR RI Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Bupati Pesisir Barat Gandeng Anggota DPR RI Percepatan Pembangunan Infrastruktur

    Agustus 05, 2026   No comments

PESISIR BARAT – Upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pesisir Barat terus dilakukan Bupati Dedi Irawan. Dalam pertemuan bersama Anggota DPR RI Komisi V, Mukhlis Basri, di Krui Wave, Rabu (5/8/2026),

Dedi memaparkan sejumlah program prioritas yang diharapkan mendapat dukungan pemerintah pusat. Pertemuan tersebut menjadi ajang koordinasi antara pemerintah daerah dan wakil rakyat di tingkat nasional guna mendorong realisasi pembangunan yang dinilai memiliki dampak besar bagi masyarakat.

Tiga usulan yang disampaikan meliputi pengembangan kawasan pendukung Pelabuhan Kuala, pembangunan Jembatan Gantung Way Haru, serta peningkatan ruas Jalan RS M. Thohir.

Menurut Dedi Irawan, keberadaan infrastruktur pendukung Pelabuhan Kuala sangat penting untuk mengoptimalkan fungsi pelabuhan sebagai pusat aktivitas ekonomi. Dengan fasilitas yang lebih memadai, distribusi barang diproyeksikan semakin lancar, sekaligus memperkuat sektor perikanan, perdagangan, dan pariwisata yang menjadi potensi unggulan Pesisir Barat.

Sementara itu, pembangunan Jembatan Gantung Way Haru diharapkan mampu mengatasi keterisolasian sejumlah wilayah. Jembatan tersebut akan membuka akses yang lebih mudah bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mulai dari mengangkut hasil pertanian hingga menjangkau layanan pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat juga mengusulkan peningkatan kualitas Jalan RS M. Thohir. Ruas jalan tersebut dinilai memiliki peran strategis karena menjadi jalur menuju fasilitas kesehatan. Kondisi jalan yang lebih baik diharapkan mempercepat mobilitas masyarakat serta mendukung kelancaran pelayanan publik.

Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota DPR RI Komisi V Mukhlis Basri menyatakan apresiasinya terhadap langkah pemerintah daerah yang fokus pada pembangunan infrastruktur dasar. Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal usulan tersebut melalui koordinasi dengan kementerian dan instansi terkait agar dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Bupati Dedi Irawan optimistis kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, DPR RI, dan pemerintah pusat akan mempercepat terwujudnya berbagai program pembangunan. Ia meyakini sinergi yang kuat menjadi fondasi penting dalam meningkatkan konektivitas wilayah, kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tedi Zadmiko, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mesrawan, Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Muliana, serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian M. Belly Oscar.(aliyubsur)

Bupati Pesibar Terima 119 Mahasiswa KKN Universitas Aisyah Pringsewu

Bupati Pesibar Terima 119 Mahasiswa KKN Universitas Aisyah Pringsewu

    Agustus 03, 2026   No comments

PESISIR BARAT - Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat secara resmi terima dan lepas 119 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Aisyah Pringsewu (UAP) yang akan melaksanakan pengabdian di enam pekon di Kecamatan Ngambur. Pelepasan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Armen Qodar,  mewakili Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, di Lapangan Ngambur, Senin (3/08/2026).

Sebanyak 119 mahasiswa dari berbagai program studi akan melaksanakan KKN di Pekon Negeri Ratu Ngambur, Muara Tembulih, Gedung Cahya Kuningan, Ulok Mukti, Pekon Mon, dan Bumi Ratu sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Bupati Pesisir Barat, diwakili Armen Qodar menyampaikan apresiasi kepada Universitas Aisyah Pringsewu yang telah mempercayakan Kabupaten Pesisir Barat sebagai lokasi pelaksanaan KKN. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan wujud nyata sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan.

Armen menjelaskan bahwa Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan, serta kekayaan budaya. Namun demikian, berbagai tantangan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan pekon masih memerlukan kolaborasi seluruh pihak.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap para mahasiswa tidak hanya menjalankan kewajiban akademik, tetapi juga mampu menjadi bagian dari gerakan bersama membangun daerah melalui gagasan, inovasi, dan aksi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Armen menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini memprioritaskan percepatan penurunan stunting, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), digitalisasi pemerintahan pekon, ketahanan pangan, pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal, serta pemberdayaan UMKM. Mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi melalui observasi, identifikasi permasalahan dan potensi wilayah, serta penyusunan program yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.

“Di tengah berbagai keterbatasan, pembangunan tidak selalu dimulai dari anggaran yang besar, tetapi dari kepedulian, ide-ide yang baik, inovasi, dan semangat bekerja bersama. Kami yakin mahasiswa mampu menghadirkan gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Pesisir Barat,”

Ia juga berpesan agar seluruh mahasiswa menjaga nama baik almamater, menghormati adat istiadat masyarakat setempat, serta membangun komunikasi yang harmonis dengan pemerintah pekon dan masyarakat selama pelaksanaan KKN.

Bupati Pesisir Barat Hadiri Paripurna Pertanggung Jawaban APBD Tahun Anggaran 2025

Bupati Pesisir Barat Hadiri Paripurna Pertanggung Jawaban APBD Tahun Anggaran 2025

    Juli 31, 2026   No comments

PESIBAR–Sibernusantara.net. Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat dengan agenda Persetujuan Bersama dan Penandatanganan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Jumat (31/07/2026).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Mohammad Emir Lil Ardi, S.H., didampingi Wakil Ketua II DPRD, Muhammad Amin Basri, S.M., serta dihadiri 17 dari 25 anggota DPRD. Turut hadir unsur Forkopimda, Staf Ahli, para Asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, dan anggota TP-PKK Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam sambutannya, Bupati Dedi Irawan menyampaikan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan agenda terakhir dalam siklus dan mekanisme pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

Bupati mengungkapkan rasa syukur karena seluruh tahapan pembahasan Ranperda dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Menurutnya, setelah memperoleh persetujuan bersama DPRD, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Lampung sebagai wakil pemerintah pusat untuk dilakukan evaluasi.

kita bersyukur bahwa seluruh proses dan tahapan pembahasan materi telah selesai dengan baik dan tepat waktu. Sehubungan telah dilaksanakan persetujuan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini, maka selanjutnya rancangan peraturan daerah tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Lampung sebagai wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi. Kita berharap proses evaluasi di tingkat provinsi nantinya dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu,” ujar Bupati.

Bupati menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain memenuhi kewajiban konstitusional, proses tersebut juga menjadi bagian dari penilaian akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, hingga pelaporan serta evaluasi sebagai dasar penyusunan kebijakan pada tahun anggaran berikutnya.

Menurut Bupati, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Seiring dengan hal tersebut, kiranya kita dapat mengambil manfaat yang lebih penting lagi, bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar ditunjukkan dengan indikator kuantitatif dari serapan anggaran, tetapi lebih kepada asas manfaat dari capaian program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap pembangunan dan pelayanan publik yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat, tanpa mengesampingkan kepatuhan dan kepatutan atas peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang berkeadilan serta memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas,” tegasnya.

Bupati juga mengakui bahwa pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan kapasitas keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, keterbatasan sumber daya manusia, hingga berbagai kendala lainnya. Meski demikian, kondisi tersebut diharapkan tidak mengurangi tekad dan semangat seluruh pihak untuk terus bekerja keras, berpartisipasi aktif sesuai peran dan kapasitas masing-masing demi kemajuan Kabupaten Pesisir Barat.

Bunda Literasi Pesisir Barat Resmi Dikukuhkan, Perkuat Gerakan Literasi Dan Literasi Keuangan Di Lampung

Bunda Literasi Pesisir Barat Resmi Dikukuhkan, Perkuat Gerakan Literasi Dan Literasi Keuangan Di Lampung

    Juli 29, 2026   No comments

BANDAR LAMPUNG -Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat budaya literasi dengan berpartisipasi aktif dalam Festival Literasi Lampung Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung di Gedung Nuwa Baca, Bandar Lampung, Selasa (28/07/2026).

Festival Literasi Lampung Tahun 2026 menjadi wadah kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat budaya literasi di Provinsi Lampung. Beragam kegiatan digelar dalam festival tersebut, mulai dari pembukaan festival, Rapat Koordinasi Bunda Literasi Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, pengukuhan Bunda Literasi Keuangan, pameran perpustakaan berbasis inklusi sosial, bazar buku, pameran arsip dan naskah kuno, hingga berbagai kegiatan edukatif lainnya.

Pada kegiatan tersebut, Kabupaten Pesisir Barat diwakili oleh Bunda Literasi Kabupaten Pesisir Barat, Ny. Dian Hardiyanti Dedi, yang hadir didampingi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Barat, Andi Indrawara, S.Sos., Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pembinaan Perpustakaan Hudri, S.K.M., M.M., Analis Kebijakan Ahli Muda Puspa Nur Endah, A.Md.Keb., Pengolah Data dan Informasi Hesti Wahyu Ningsih, A.Md., Pustakawan Indah Silvia, S.I.P. dan Agi Priliani, S.I.P., serta Penata Layanan Operasional Anton Yukhisan.

Dalam kesempatan tersebut, Ny. Dian Hardiyanti Dedi mengikuti prosesi pengukuhan sekaligus Rapat Koordinasi Bunda Literasi Keuangan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antardaerah guna meningkatkan budaya literasi, khususnya literasi keuangan, sebagai bekal penting bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan dan ekonomi di masa depan.

Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam Festival Literasi Lampung Tahun 2026 merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan budaya baca, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui gerakan literasi yang berkelanjutan.

Melalui momentum ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam membangun ekosistem literasi yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Barat dan Provinsi Lampung secara berkelanjutan. (Aliyubsir)

Pemkab Pesisir Barat dan BPJS Ketenagakerjaan Rakor UCJ

Pemkab Pesisir Barat dan BPJS Ketenagakerjaan Rakor UCJ

    Juli 28, 2026   No comments

Pesisisir Barat -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat, Lampung terus memperkuat komitmennya dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja. Langkah tersebut ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi Universal Coverage Jamsostek (UCJ) yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, di Ruang Rapat Karang Nyimbor, Lantai III Kompleks Perkantoran Bupati Pesisir Barat, Selasa (28/7/2026).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lampung Utara, Hedry Nora, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Sekda Tedi Zadmiko menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lampung Utara atas sinergi yang selama ini terjalin bersama Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam memperluas perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja.

“Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Kabupaten Pesisir Barat,” ujar Tedi Zadmiko.

Menurutnya, program Universal Coverage Jamsostek (UCJ) merupakan upaya strategis agar seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal, memperoleh perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

Beliau menegaskan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar program pemerintah, tetapi merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat yang bekerja.

“Melalui program ini, pekerja mendapatkan perlindungan terhadap berbagai risiko, mulai dari kecelakaan kerja, kematian, hingga risiko ketenagakerjaan lainnya. Pada akhirnya, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Sekda menambahkan, pencapaian target Universal Coverage Jamsostek tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah pekon, pelaku usaha, hingga seluruh pemangku kepentingan.

Selain memperluas kepesertaan, pendataan pekerja rentan dan sektor informal juga dinilai harus terus diperkuat. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Pesisir Barat berharap tercipta kesamaan persepsi dalam mempercepat implementasi Universal Coverage Jamsostek, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menghasilkan langkah-langkah konkret yang mampu memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Pesisir Barat.

, Sekda mengajak seluruh peserta rapat untuk terus memperkuat kolaborasi demi memastikan setiap pekerja di Pesisir Barat memperoleh hak atas perlindungan jaminan sosial.

“Keberhasilan Universal Coverage Jamsostek adalah bukti nyata hadirnya pemerintah dalam melindungi para pekerja. Mari kita bersama-sama memperkuat sinergi agar seluruh masyarakat pekerja di Kabupaten Pesisir Barat mendapatkan perlindungan yang layak.

Program Universal Coverage Jamsostek diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Pesisir Barat. (Aliyubsir)

Pemkab Pesibar Susun Dokumen Kajian Pengembangan Kompleks Perkantoran Terpadu

Pemkab Pesibar Susun Dokumen Kajian Pengembangan Kompleks Perkantoran Terpadu

    Juli 22, 2026   No comments

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat, Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah menyusun Dokumen Kajian Pengembangan Kompleks Perkantoran Terpadu Berbasis Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Lamban Juang, Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah, Selasa, 21 Juli 2026.

Kegiatan dibuka langsung oleh Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, dan dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Drs. Gunawan, M.Si., Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan) Kabupaten Pesisir Barat Belly Oscar, S.H., M.H., Sekretaris Diskominfotiksan Hamidi, S.Si., M.Ak., perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), narasumber dari PT Bumi Karya Konsultan Riyad Maulana, S.P.W.K., M.R.K., serta para tamu undangan.

Dalam sambutannya, Bupati Dedi Irawan menegaskan bahwa pembangunan daerah yang berkualitas tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui penyediaan sarana pemerintahan yang mampu mendukung pelayanan publik secara efektif, efisien, nyaman, serta berwawasan lingkungan.

Menurutnya, meningkatnya kebutuhan pelayanan kepada masyarakat menuntut Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk mempersiapkan kawasan perkantoran yang dirancang secara terpadu, modern, representatif, dan mampu mengakomodasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dalam jangka panjang.

“Melalui penyusunan kajian ini, kita ingin menghadirkan kawasan perkantoran yang tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan,” ujar Bupati.

Ia menjelaskan, dokumen kajian tersebut akan menjadi landasan ilmiah dan teknis dalam merumuskan arah pengembangan kompleks perkantoran dengan memperhatikan berbagai aspek penting, mulai dari penataan ruang, efisiensi penggunaan lahan, konservasi lingkungan, efisiensi energi, mitigasi bencana, aksesibilitas, hingga kenyamanan bagi aparatur dan masyarakat.

Bupati juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data, informasi, serta masukan yang konstruktif sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Menurutnya, sinergi dan kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci agar dokumen yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan selaras dengan arah pembangunan daerah serta kebijakan penataan ruang.

Kepada tim penyusun, Bupati berpesan agar seluruh tahapan kajian dilaksanakan secara profesional, objektif, dan berbasis data yang akurat. Selain itu, kajian harus memperhatikan aspek efisiensi, kelestarian lingkungan, mitigasi bencana, serta kemampuan keuangan daerah sehingga menghasilkan perencanaan yang realistis dan berkelanjutan.

Ia berharap kawasan perkantoran yang direncanakan nantinya dapat menjadi pusat pemerintahan yang modern, hijau, nyaman, serta mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pesisir Barat.

Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak seluruh peserta memanfaatkan forum ekspose tersebut sebagai ruang diskusi yang produktif guna menyempurnakan substansi kajian. Dengan demikian, dokumen yang dihasilkan dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan kompleks perkantoran terpadu yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sebagai wajah baru pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat pada masa depan.(aliyubsir)

Dinkes Pesisir Barat Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Percepat Capaian Program Cek Kesehatan Gratis

Dinkes Pesisir Barat Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Percepat Capaian Program Cek Kesehatan Gratis

    Juli 15, 2026   No comments

‎PESISIR BARAT- Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Lampung memperkuat kolaborasi lintas program dan lintas sektor sebagai upaya mempercepat capaian Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Penguatan sinergi tersebut diwujudkan melalui kegiatan implementasi pelayanan kesehatan pemerintah dan komunitas yang digelar di Lamban Juang, Rabu (15/7/2026).

‎
‎Kegiatan itu dihadiri seluruh kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Pesisir Barat, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Barat, para camat, Tim Penggerak PKK, serta berbagai unsur lintas sektor lainnya yang dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
‎
‎Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Septono, mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antarprogram dan antar sektor dalam mendukung pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta program Integrasi Layanan Primer (ILP/IRB) di seluruh puskesmas.
‎
‎"Kami berharap semua lintas sektor dapat mendukung dengan menyebarluaskan informasi kepada jajaran masing-masing guna menyukseskan Program Cek Kesehatan Gratis ini," ujarnya.
‎
‎Menurutnya, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak dapat dibebankan hanya kepada tenaga kesehatan. Keterlibatan pemerintah kecamatan, pemerintah pekon, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, hingga Tim Penggerak PKK menjadi faktor penting agar informasi mengenai layanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
‎
‎Ia menjelaskan, target capaian Program Cek Kesehatan Gratis pada semester pertama 2026 ditetapkan sebesar 23 persen. Hingga pertengahan tahun, realisasi program tersebut telah mencapai 37,85 persen. Capaian itu dinilai menunjukkan tren positif sekaligus menjadi modal untuk mengejar target minimal 46 persen pada akhir tahun.
‎
‎Septono optimistis target tersebut dapat tercapai apabila seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat kolaborasi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala.
‎

‎"Saya optimistis target tersebut dapat tercapai dengan semangat, kolaborasi, dan motivasi bersama seluruh lintas sektor. Saya mengajak semua rekan lintas sektor untuk mendukung program ini sehingga capaian yang diraih bahkan bisa melampaui target yang telah ditetapkan," katanya.
‎
‎Ia menegaskan, Program Cek Kesehatan Gratis merupakan program nasional yang juga menjadi salah satu program prioritasPemerintah Kabupaten Pesisir Barat di bawah kepemimpinan Bupati Dedi Irawan.
‎
‎Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan risiko penyakit yang lebih berat dapat dicegah.
‎
‎Selain mengejar target cakupan layanan, program tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan yang lebih promotif dan preventif. Dengan pemeriksaan kesehatan secara rutin, masyarakat diharapkan mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini sehingga kualitas hidup dapat terus meningkat.
‎
‎Karena itu, Dinas Kesehatan mengimbau seluruh masyarakat, mulai dari ibu hamil, bayi dan balita, anak-anak, remaja, usia produktif hingga lanjut usia, untuk memanfaatkan layanan Cek Kesehatan Gratis di puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
‎
‎"Program Cek Kesehatan Gratis ini bersifat berkelanjutan. Setiap individu berhak memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan gratis satu kali dalam setahun. Kami berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan ini sebagai langkah menjaga kesehatan sejak dini.(Aliyubsir)

DPRD Pesisir Barat Paripurna Jawaban Pemerintah Tentang Peraturan Dan Pelaksana APBD

DPRD Pesisir Barat Paripurna Jawaban Pemerintah Tentang Peraturan Dan Pelaksana APBD

    Juli 13, 2026   No comments

 

PESISIR BARAT – Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, menyampaikan Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Senin (13/07/2026).

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., unsur Forkopimda Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Barat, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, juga tenaga ahli fraksi DPRD, insan pers, serta tamu undangan lainnya.

Dalam penyampaiannya, Bupati Dedi Irawan mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi seluruh fraksi DPRD atas berbagai pandangan, kritik, saran, serta masukan konstruktif yang telah disampaikan. Menurutnya, seluruh masukan tersebut merupakan bagian penting dalam memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Menanggapi pandangan Fraksi NasDem, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan apresiasi atas dukungan terhadap capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Pemerintah menegaskan bahwa capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas belanja daerah, serta penguatan pelayanan publik dan pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Pemerintah juga menjelaskan bahwa peningkatan PAD akan terus menjadi fokus melalui penyusunan target yang lebih realistis, penggalian potensi pendapatan baru, digitalisasi pelayanan, serta peningkatan investasi di sektor pariwisata, pertanian, perikanan, UMKM, dan ekonomi kreatif.

Menjawab pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Bupati Dedi Irawan menegaskan bahwa Pemerintah Daerah akan terus memberikan kemudahan investasi dengan tetap menjunjung tinggi norma, budaya, dan kearifan lokal. Pemerintah juga memastikan setiap dugaan penyimpangan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait pembangunan infrastruktur, pelayanan air bersih, pengelolaan aset daerah, serta pengembangan sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi, pembenahan, dan penyempurnaan agar seluruh program pembangunan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Menanggapi pandangan Fraksi PPP, Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa upaya peningkatan PAD di sektor pariwisata terus dilakukan. Salah satunya melalui rencana pembangunan sistem gerbang otomatis (automatic gate) di kawasan wisata Labuhan Jukung guna meminimalkan potensi kebocoran retribusi daerah. Selain itu, pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan juga akan terus diperketat melalui sistem verifikasi yang lebih baik dan pengawasan secara berkelanjutan.

Sementara itu, menjawab pandangan Fraksi PKB, Pemerintah Daerah menyampaikan bahwa pengembangan sektor pariwisata, peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan kesehatan, ketahanan pangan, hingga peningkatan investasi akan tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Pemerintah juga memastikan seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Menanggapi pandangan Fraksi Golkar, Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa optimalisasi PAD akan terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan regulasi pajak dan retribusi daerah, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Selain itu, pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis, termasuk peningkatan. (Aliyubsir)

Peletakan Batu Pertama Yayasan Ponpes Fawwaz oleh Sekda Pesisir Barat

Peletakan Batu Pertama Yayasan Ponpes Fawwaz oleh Sekda Pesisir Barat

    Juli 09, 2026   No comments

PESISIR Barat.-Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus mendorong penguatan pendidikan agama dan karakter generasi muda. Komitmen itu ditunjukkan melalui kehadiran Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., pada kegiatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Yayasan Pondok Pesantren Fawwaz di Pekon Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara, Senin (25/05/2026).

Dalam sambutannya, Sekda Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M. menyampaikan apresiasi kepada pengurus yayasan, tokoh agama, dan masyarakat yang berinisiatif mendirikan Pondok Pesantren Fawwaz. Ia menyebut pesantren memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang berilmu, berakhlak mulia, dan siap berkontribusi untuk daerah.

“Peletakan batu pertama ini merupakan langkah awal yang baik. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mendukung penuh pembangunan sarana pendidikan agama. Kami berharap Pondok Pesantren Fawwaz dapat menjadi pusat pembinaan santri, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang melahirkan generasi berdaya saing di Bumi Para Sai Batin dan Ulama,” ujar Sekda.

Sekda juga menegaskan Pemkab Pesisir Barat akan terus bersinergi dengan lembaga pendidikan agama dan masyarakat. Dukungan akan diberikan sesuai kewenangan agar pembangunan pesantren berjalan lancar.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pendiri Yayasan Pondok Pesantren Fawwaz Dr. Hj. Malwani Satar, M.Pd.I., Kepala Dinas Pendidikan Marnentinus, S.IP., Kepala Dinas Sosial Irhamudin, S.K.M., S.H., M.M., Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Hamidi, S.Si., M.Ak., Camat Pesisir Utara, Plt. Camat Lemong, Peratin Pekon Kota Karang, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat Pekon Kota Karang.

Pendiri Yayasan Pondok Pesantren Fawwaz, Dr. Hj. Malwani Satar, M.Pd.I. dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Ia berharap pembangunan pesantren ini menjadi amal jariyah dan mampu mencetak santri yang berprestasi serta bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan berdirinya Yayasan Pondok Pesantren Fawwaz, diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan agama, menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Ahlussunnah wal Jamaah, serta menjadi pusat pembinaan generasi muda yang mandiri, berakhlakul karimah, dan cinta tanah air di Kecamatan Pesisir Utara.(aliyubsir).

Pemkab Pesisir Barat Sampaikan Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025

Pemkab Pesisir Barat Sampaikan Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025

    Juli 07, 2026   No comments

Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat dengan agenda penyampaian penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Lantai III, pada Selasa, 7 Juli 2026.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Muhammad Emil Lilardi, S.H., M.I.Kom., didampingi Wakil Ketua II DPRD, Muhammad Amin Basri, S.H. Kegiatan tersebut dihadiri 17 dari 25 anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., para Staf Ahli Bupati, para Asisten, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Pesisir Barat, serta jajaran Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam sambutan tertulis Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, yang dibacakan pada rapat tersebut, dijelaskan bahwa pelaksanaan APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2025 merupakan implementasi berbagai program dan kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan potensi daerah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Bupati menegaskan bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, Kabupaten Pesisir Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa keberhasilan tersebut bukan menjadi alasan untuk berpuas diri, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut disampaikan bahwa penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian dari rangkaian akuntabilitas pemerintah daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi kinerja yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan pada tahun berikutnya.

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tetap berpedoman pada prinsip disiplin anggaran. Pendapatan disusun berdasarkan perkiraan yang rasional, belanja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, serta seluruh penerimaan dan pengeluaran dicatat melalui Rekening Kas Umum Daerah. Kebijakan pendapatan diarahkan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan pendapatan transfer, serta sumber pendapatan daerah lainnya yang sah.

Sementara itu, kebijakan belanja difokuskan pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, serta mendukung pembangunan sarana, prasarana, dan infrastruktur daerah. Pengalokasian anggaran juga dilakukan dengan pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil serta tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas.

Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp745,51 miliar atau 78,82 persen dari total anggaran sebesar Rp945,83 miliar. Sementara itu, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp746,86 miliar atau 79,08 persen dari target sebesar Rp944,39 miliar.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp33,80 miliar atau 60,52 persen dari target Rp55,86 miliar.

Pemkab Pesisir Barat Kejar Pajak Hotel Dan Restoran Yang Bandel

Pemkab Pesisir Barat Kejar Pajak Hotel Dan Restoran Yang Bandel

    Juli 06, 2026   No comments

Pesisir Barat –Di tengah ramainya wisatawan, penerimaan pajak hotel, restoran, dan kafe di Kabupaten Pesisir Barat justru tertinggal. Data Pemkab menyebut hanya 25-30% pelaku usaha yang taat setor pajak.

Untuk menutup kebocoran itu, Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Pesisir Barat turun ke lapangan selama 5 hari, 6-10 Juli 2026. Sasarannya: hotel, restoran, dan kafe yang selama ini diduga mangkir.

Tim gabungan dari Bapenda, PTSP, Disporaparekraf, Koperasi, PUPR, Kesbangpol, Satpol PP, dan Diskominfotik tidak hanya mengecek setoran pajak. Legalitas usaha seperti NIB, KBLI, dan izin bangunan juga diperiksa.

Kepala Bapenda Pesisir Barat, Hendri Dunan, menyebut hotel dan restoran berstatus wajib pungut. Artinya, pajak 10% sudah dibayar konsumen, tinggal disetor ke kas daerah.”Masalahnya, pajak yang sudah dipungut dari tamu tidak semuanya masuk ke pemerintah. Ini rawan mengarah ke penggelapan,” tegas Hendri

Pada hari pertama, tim menyasar usaha-usaha dengan catatan kepatuhan paling rendah. Pendekatannya masih edukasi dan pembinaan. Namun Hendri memperingatkan, jika tetap membandel maka sanksi administratif hingga penyitaan menanti.

Ketua Tim Optimalisasi PAD, Armen Qodar, mengakui pertumbuhan wisatawan domestik dan mancanegara ke Pesisir Barat terus naik. Sayangnya, kenaikan itu belum berbanding lurus dengan setoran PAD.”Kami ingin pelaku usaha nyaman. Tapi nyaman itu harus dibarengi legalitas lengkap. Jangan cuma cari untung, kewajiban ke daerah juga ditunaikan,” kata Armen.

Armen menegaskan, pajak yang dipungut bukan milik pengusaha. “Itu uang rakyat. Harusnya kembali untuk bangun jalan, sekolah, dan pelayanan publik,” ujarnya.
Langkah Pemkab disambut pelaku usaha. Alexis, pemilik salah satu kafe di Pesisir Barat, menyatakan siap bayar pajak.”Kami siap taat. Tapi tolong adil. Jangan yang ini dikejar, yang itu dibiarkan. Awasi semua,” pintanya
Pemkab menargetkan, melalui operasi ini kepatuhan wajib pungut bisa naik secara senigfikan tahun 2026.(aliyubsir).