Pesisir Barat - Aparatur Pekon (desa) Kota Jawa, Bengkunat, Pesisir Barat, Lampung dikeluhkan warga setempat.
S salah satu warga mengaku kecewa soal pelayanan aparatur pekon tersebut, sebagai contoh ada persoalan salah satu warga terkait sengketa perbatasan lahan, tanah kebun melapor dan minta bantuan aparatur desa tepatnya pak Kepala Pemangku (RW) Sukajadi Pekon Kota Jawa, Mat Surizal agar membantu penyelesaian sengketa tersebut secara kekeluargaan.
Namun apa daya begitu sulit menghubungi ketua RW tersebut, baik sulit dihubungi melalui telepon, dan sulit ditemui karena tidak ada di rumah alias bisnis di luar rumah, sehingga akhirnya diambil alih oleh Zakiyandi Kepala Pemangku, Sukadamai.
"Merasa kecewa atas perilaku aparat desa yang tidak siaga ketika warga membutuhkan pelayanan, sementara mereka sudah digaji oleh negara dari pajak masyarakat, inilah yang perlu disikapi peratin (Kades) dalam membina jajarannya dalam memberikan pelayanan yang maksimal sesuai aturan yang ada. Semoga Peratin Pekon Kota Jawa mampu memgevaluasi jajarannya agar layak kerja dalam kepemerintahan tingkat pekon," kata dia, Kamis (6/2).
Mayasir Ketua Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara (Lipan) mengaku prihatin melihat dan menyaksikan serta kadang mengalami sendiri bahwa emang begitu adanya.
"Di lapangan begitu susah masyarakat komunikasi ke aparatur pekon, bahkan terjadi kesenjangan antara warga dengan apatur desanya," ucapnya.
Masih kata Yasir, pihaknya telah melakukan riset di 12 pekon dari 32 pekon secara acak bahwa data menunjukkan beberapa faktor ilmiah penyebab aparatur pekon tidak bisa aktif di kantor atau melayani masyarakat di antaranya, mereka tidak dibekali pengetahuan tentang tugas mereka disisi lain individu perangkat pekon tidak mau cari tahu tentang apa tugas mereka untuk warganya.
Kemudian rekrutmen untuk jadi aparat desa sangat buruk yang penting cukup kuota dalam mengisi papan struktur pekon, lalu tidak adanya sosialisasi dari berbagai pihak tentang kepemimpinan di tingkat pekon, kemudian aparatur pekon diciptakan diangkat lebih condong ke arah nuansa politik persiapan Pilkades kedepan sehingga tak penting paham kerja.
"Emang ada HP aparat desa yang dipegang isteri dikuasai isterinya, hal ini menunjukkan ketidakprofesionalan seorang aparatur desa. Termasuk isterinya yang kurang paham tujuan digaji dan apa tugas suaminya, sebaiknya cari di internet tentang undang-undang terkait desa, karena disitu sudah terperinci tugas-tugas kepala desa dan perangkatnya," paparnya. (Al).
Tidak ada komentar:
Write komentar