Komisi 1 DPRD Kota Bekasi melakukan Rapat Dengar Pendapat bersama Pemerintah Daerah dengan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) membahas rotasi mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Bekasi.
Rapat Dengar Pendapat ini menyusul rotasi dan mutasi 37 Pegawai Eselon III dan IV yang digelar Pj Wali Kota Bekasi Bekasi Raden Gani Muhamad pada Jumat lalu.
“Hari ini Komisi I rapat dengan Baperjakat didampingi dengan Itko (Inspektorat). Artinya kami juga ingin Itko melihat dari sudut pandang kami bahwa memang terjadi kesalahan dalam keputusan yang diambil Pj Wali Kota Bekasi Bekasi,” ucap Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Faisal dari Fraksi Golkar saat ditemui RakyatBekasi.com di Gedung DPRD Kota Bekasi selepas rapat pembahasan bersama Baperjakat, Rabu (05/06/2024).
Terkait Rotasi Mutasi Pejabat, kata Faisal, Komisi 1 DPRD tidak pernah diinformasikan mengenai daftar urut kepangkatan kepegawaian maupun hasil Laporan Kinerja (Lapkin) dan Evaluasi Kinerja (Evkin) para pejabat eselon III dan IV yang di mutasi Jumat lalu.
“Karena Lapkin dan Evkin ini sangat menentukan. Apabila orang-orang ini dinilai baik (kinerjanya), maka wajib dimutasi ke jenjang yang lebih tinggi atau tempat-tempat yang lebih susah atau yang dianggap butuh kecakapan lebih,” jelasnya seperti dilansir rakyat bekasi.
Sebaliknya, apabila hasil Lapkin dan Ekin dari para pegawai tersebut dinilai rendah, Faisal mengatakan sebagai langkah evaluasi sudah sepatutnya pejabat tersebut dialihkan kepada Dinas ataupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lebih rendah tingkat kesulitannya.
“Sehingga kami Komisi I menuntut dalam dua hari ini, agar BKPSDM segera memberikan kami Pendukung Laporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja terhadap 37 orang yang memang kemarin sudah dilakukan rotasi, mutasi dan promosi,” imbuhnya.
Terlebih, lanjut Faisal, selepas mutasi pejabat eselon II dan IV tempo hari, Pj Wali Kota Bekasi Bekasi Raden Gani Muhamad bakal menggelar mutasi serupa untuk Pejabat eselon II yang kini tengah dilakukan uji kompetensi.
“Sehingga kami berharap dibuka secara transparan hasil uji kompetensinya. Sehingga nilainya berapa, arah minatnya kemana, itu bisa jadi dasar transparansi Pemerintahan. Karena itu kami minta transparansi, Walaupun uji kompetensi ini masih kurang di beberapa bagian,” jelasnya.(adv/setwan)
Tidak ada komentar:
Write komentar