Anggota DPRD Lampung Budhi Condrowati menilai Pemprov kurang memberi perhatian terhadap lembaga non muslim di 15 kabupaten dan kota.
Pemprov terkesan tebang pilih dalam memberikan perhatian kepada masyarakatnya, terutama dalam hal anggaran.
Hal tersebut terungkap saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi V dengan Biro Kesra Provinsi Lampung, pada Senin (11/7)lalu.
Budhi mengatakan setiap agama memiliki lembaga binaan di bawahnya, agama Islam ada Nahdatul Ulama, Muhamadiyah, MUI yang dalam beroperasinya di dukung oleh anggaran pemerintah agama.
Sedangkan, lembaga non muslim Hindu (PHDI, WHDI, Peradah, Prajaniti), Katolik (Pemuda Katolik dan Wanita Katolik dan PGI), Budha, Permabudhi (Persatuan Umat Budha Indonesia.
Kemudian ada MBI (Majelis Budhayana Indonesia) dan Generasi Budha Budhis lalu, Kristen (Persekutuan Gereja Wilayah Lampung) yang ada di provinsi Lampung luput dari perhatian.
“Nah karena ketidakadilan ini. Saya minta kepada Pemprov dalam hal ini Bidang Kesra, untuk menganggarkan dana di APBD perubahan tahun 2022, untuk lembaga keagamaan non muslim,” ujar Budhi Condrowati, Selasa (12/7).
Menurutnya, hal ini perlu didorong dan segera dilakukan agar tidak ada pembeda antara organisasi dan lembaga-lembaga yang ada di Provinsi Lampung.
“Ini penting, karena lembaga dan orgaisasi non muslim kita banyak. Jadi, kita mencegah kecemburuan antar lembaga, dan pemertaan bagi semuanya. Dan yang terpenting, upaya ini wujud pengamalan nilai – nilai Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika,” tutupnya.
RMOL
Tidak ada komentar:
Write komentar