Tembus Rp3,040 Triliun! Investasi Lampung Selatan 2025 Over Target 115 Persen, Bukti Komitmen Bupati Radityo Egi Permudah Perizinan

Tembus Rp3,040 Triliun! Investasi Lampung Selatan 2025 Over Target 115 Persen, Bukti Komitmen Bupati Radityo Egi Permudah Perizinan

    Februari 24, 2026   No comments

LAMSEL, Kalianda - Realisasi investasi Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan. Hingga akhir Triwulan IV 2025, nilai investasi tercatat mencapai Rp3,040 triliun atau 115 persen dari target Rp2,64 triliun.

Capaian tersebut menjadi bukti konkret komitmen Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama Wakil Bupati M. Syaiful Anwar dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan berusaha di Bumi Khagom Mufakat.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang dilansir melalui laman resmi data.bkpm.go.id, target investasi 2025 Kabupaten Lampung Selatan yang ditetapkan sebesar Rp2,64 triliun berhasil dilampaui dengan realisasi Rp3,040 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan, Rio Gismara, menyampaikan bahwa capaian tersebut menunjukkan tren positif pertumbuhan investasi di daerah.

“Target investasi 2025 Rp2,64 triliun, realisasi tercapai Rp3,040 triliun atau over target 115 persen,” ujar Rio Gismara saat dikonfirmasi, Senin (23/2/2025).

Menurut Rio, komitmen Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama dalam menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan menjadi faktor utama meningkatnya minat investor untuk menanamkan modal di Lampung Selatan.

Ia menjelaskan, promosi investasi juga dilakukan secara aktif dengan strategi jemput bola, termasuk memperkenalkan potensi daerah kepada investor nasional. Fokus utama diarahkan pada pengembangan Kota Kalianda dan sekitarnya sebagai wajah ibu kota kabupaten yang akan dibangun menjadi kawasan pariwisata premium.

“Fokus di tahun 2026 tetap mengarah ke sektor pariwisata untuk mengembangkan Kota Kalianda dan sekitarnya sebagai wajah ibukota serta membranding sebagai kawasan pariwisata premium,” kata Rio.

Secara sektoral, realisasi investasi 2025 didominasi sektor listrik, gas dan air, industri makanan, serta perdagangan dan reparasi. Selain itu, potensi industri pengolahan dan sektor hospitality juga terus dipromosikan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Dengan capaian tersebut, Lampung Selatan tercatat sebagai kabupaten dengan realisasi investasi tertinggi di Provinsi Lampung pada 2025, meski masih berada di bawah Kota Bandar Lampung yang membukukan nilai investasi sebesar Rp3,835 triliun.

Realisasi investasi tahun 2025 tersebut juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja sebanyak 4.209 orang. Peningkatan investasi ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pembukaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menargetkan peningkatan kualitas investasi yang tidak semata berorientasi pada nilai nominal, tetapi juga pada dampak ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan sektor unggulan daerah, termasuk pengembangan agroeduwisata sebagai program prioritas kepala daerah. (MHR-IS)

BPBD Pesisir Barat Gandeng BMKG Lampung Tingkatkan Informasi Peringatan Bencana secara Dini

BPBD Pesisir Barat Gandeng BMKG Lampung Tingkatkan Informasi Peringatan Bencana secara Dini

    Februari 23, 2026   No comments

 

Pesisir Barat - Dalam upaya memperkuat sinergi dan koordinasi penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Barat menandatangan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Lampung, Senin, 23 Februari 2026.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Pesisir Barat, Roby Arfan, bersama Kepala Stasiun Meteorologi Radin Inten II Lampung, Nanang Buchori, S.P. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem peringatan dini di wilayah Kabupaten Pesisir Barat yang dikenal memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi.

Plt Kepala BPBD Pesibar, Roby mengatakan, Kabupaten Pesisir Barat sendiri termasuk daerah yang rentan terhadap angin kencang, banjir, tanah longsor, hingga gelombang tinggi, terutama saat musim penghujan dan peralihan musim. Kondisi geografis yang berada di pesisir Samudera Hindia turut meningkatkan potensi risiko bencana cuaca ekstrem.

Menurut,Roby kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas mitigasi dan kesiap siagaan kita dlm menanggulangi bencana di Pesisir Barat.

“Melalui MoU ini, kami berharap koordinasi dalam penyampaian informasi cuaca ekstrem dan potensi bencana dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi, sehingga upaya pencegahan dan penanganan dapat dilakukan secara efektif," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Radin Inten II Lampung menyampaikan komitmen BMKG dalam mendukung pemerintah daerah melalui penyediaan data dan informasi meteorologi, klimatologi, serta geofisika yang valid dan berkelanjutan,ujarnya

Kerja sama tersebut mencakup penyediaan serta pemanfaatan data cuaca, pelaksanaan diseminasi informasi peringatan dini kepada masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui sosialisasi dan pelatihan, hingga koordinasi teknis dalam situasi darurat kebencanaan.

Dengan adanya Nota Kesepahaman ini, sistem peringatan dini di Kabupaten Pesisir Barat diharapkan semakin optimal dan responsif, sehingga mampu meminimalisir risiko serta dampak bencana bagi masyarakat.

"BPBD Pesisir Barat pun berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan daerah yang tangguh, tanggap, dan siap menghadapi berbagai potensi bencana," tutupnya.(aliyubsir).

Penanganan Cepat Jalan Rusak Dorong Aktivitas Ekonomi Warga di Daerah

Penanganan Cepat Jalan Rusak Dorong Aktivitas Ekonomi Warga di Daerah

    Februari 23, 2026   No comments

Metro --- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal meninjau penanganan reaksi cepat perbaikan ruas jalan provinsi di Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah, Senin (23/2/2026). Peninjauan dilakukan bersama Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung M. Taufiqullah untuk memastikan kesiapan infrastruktur menjelang arus mudik Lebaran.

Salah satu titik yang ditinjau yakni Jalan Pattimura di Metro Utara, Kota Metro. Ruas ini merupakan jalur penghubung strategis antara Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, dan Lampung Tengah.

Selain itu, Gubernur juga meninjau ruas Jalan Merapi di Desa Nambah Dadi, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Kedua ruas tersebut menjadi prioritas penanganan cepat karena mengalami kerusakan yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat.

Dalam keterangannya di sela-sela kegiatan, Gubernur Mirza mengatakan perbaikan yang dilakukan saat ini bersifat sementara. Fokusnya adalah penebalan badan jalan dan penutupan lubang agar perjalanan masyarakat selama mudik Lebaran lebih aman dan nyaman.

"Ini sementara kita tutup lubang-lubang supaya Lebaran bisa nyaman jalannya. Perbaikan permanen akan kita mulai setelah Lebaran," ujar Gubernur.

Ia menjelaskan, untuk Jalan Pattimura akan dilakukan pembangunan permanen menggunakan konstruksi rigid beton sepanjang sekitar satu kilometer di sisi kanan dan kiri jalan. Anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp 10 miliar dan sudah termasuk pembenahan saluran irigasi atau drainase di sepanjang ruas tersebut.

Menurut Gubernur, kerusakan berulang di Jalan Pattimura dalam tiga tahun terakhir tidak lepas dari persoalan drainase. Ia menemukan banyak saluran air yang tertutup dan tidak dibersihkan sehingga menyebabkan genangan dan mempercepat kerusakan badan jalan.

"Drainasenya banyak yang tidak pernah dibersihkan, bahkan ada yang tertutup. Air menggenang, akhirnya jalan rusak lagi. Tahun ini kita perbaiki lagi, tapi drainase harus dibenahi," katanya.

Safari Ramadan Jadi Momentum Pemprov Lampung Dengarkan Aspirasi dan Bantu Masyarakat

Safari Ramadan Jadi Momentum Pemprov Lampung Dengarkan Aspirasi dan Bantu Masyarakat

    Februari 23, 2026   No comments

Lampung Tengah — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Safari Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi bersama masyarakat di Masjid At-Taqwa, Kampung Onoharjo, Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Senin (23/2/2026). Kegiatan tersebut dipimpin langsung Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dan didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri.

Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forkopimda, tokoh agama, serta masyarakat setempat.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur menyerahkan bantuan dana hibah untuk masjid, santunan kepada anak yatim piatu, serta Al-Qur’an bagi masyarakat. Bantuan itu merupakan bagian dari program penguatan keagamaan dan sosial yang digulirkan Pemprov Lampung selama Ramadan.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengatakan Safari Ramadan menjadi ruang silaturahmi sekaligus sarana menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Menurutnya, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat penting untuk memastikan setiap program berjalan tepat sasaran.

"Safari Ramadan ini ruang bagi kita untuk bertemu langsung, mendengar, dan memastikan apa yang kita kerjakan benar-benar dirasakan manfaatnya," ujar Gubernur.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan posisi strategis Lampung Tengah sebagai lumbung pangan provinsi. Kabupaten ini dikenal sebagai sentra produksi padi, jagung, singkong, peternakan sapi dan kambing, serta komoditas hortikultura.

Ia menilai, kekuatan Lampung Tengah menjadi penopang utama pembangunan daerah. "Kalau Lampung Tengah kuat, Lampung akan semakin kokoh," ucapnya.

Selain sektor pertanian, Gubernur juga menyoroti peningkatan harga komoditas seperti padi, jagung, dan singkong yang dinilai membantu mendorong perbaikan ekonomi petani. Kebijakan penyesuaian harga tersebut disebut berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat pedesaan.

Di bidang infrastruktur, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran sekitar Rp 300 miliar untuk perbaikan jalan provinsi di Lampung Tengah pada 2026. Anggaran itu meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata berkisar Rp 50–60 miliar.

Sejumlah ruas prioritas yang diperbaiki antara lain Bandar Jaya–Mandala, Punggur, Seputih Surabaya–Sadewa, Metro–Kota Gajah, hingga Padang Ratu–Kalirejo–Bangunrejo. Pemerintah menargetkan sekitar 95–98 persen jalan provinsi di Lampung Tengah dalam kondisi mantap pada tahun ini.

"Ketika jangkar pembangunan kita kuat, maka rotasi ekonomi dan pembangunan akan bergerak lebih cepat," ujar Gubernur.

Pemprov Lampung Dorong Zona Integritas, Lebih Transparan dan Akuntabel

Pemprov Lampung Dorong Zona Integritas, Lebih Transparan dan Akuntabel

    Februari 23, 2026   No comments

Lampung Selatan --- Pemerintah Provinsi Lampung melalui Inspektorat Provinsi Lampung menjadi narasumber dalam Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang digelar di Aula GSG Presisi Polda Lampung, Senin (23/02/2026).

Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) ini digelar oleh Kepolisian Daerah Lampung dalam upaya Reformasi Birokrasi untuk menciptakan instansi pemerintah yang bersih dari korupsi, melayani dengan baik, transparan dan akuntabel.

Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan bagian dari strategi percepatan Reformasi Birokrasi nasional yang bertujuan mewujudkan instansi yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

"Membangun Zona Integritas itu diawali dengan komitmen bersama, dimulai oleh pimpinan tertinggi. Ketika komitmen itu kuat, maka perubahan akan berjalan hingga ke seluruh jajaran," ujar Bayana.

Ia menjelaskan, predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bukanlah tujuan akhir semata, melainkan hasil dari proses perbaikan yang sistematis dan berkelanjutan.

"Zona Integritas ini adalah akhir dari sebuah reformasi birokrasi yang kita harapkan menjadi wujud nyata komitmen menghadirkan pelayanan dengan petugas yang berintegritas," tegasnya.

Dalam paparannya, Bayana juga menekankan bahwa mekanisme penilaian pembangunan ZI dilakukan secara objektif dan berlapis.

"Penilaian itu tidak hanya dilakukan secara terbuka, tetapi juga bertingkat secara tertutup untuk memastikan apakah unit pelayanan benar-benar melaksanakan pelayanan dengan integritas," jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak perlu menunggu kondisi yang sempurna.

"Walaupun belum sepenuhnya memenuhi syarat, kita mulai saja untuk mewujudkan Zona Integritas. Yang penting ada komitmen dan perbaikan yang dilakukan secara nyata," tambahnya.

Lebih lanjut, Inspektur memaparkan enam komponen pengungkit pembangunan ZI, mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Seluruh komponen tersebut harus berjalan selaras untuk menghasilkan perubahan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Melalui kegiatan yang diselenggarakan Polda Lampung ini, diharapkan semangat pembangunan Zona Integritas semakin menguat, tidak hanya di lingkungan kepolisian tetapi juga di seluruh instansi pelayanan publik, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Kadis BMBK Lampung Pastikan Jalan Provinsi Aman Dilalui Selama Arus Mudik

Kadis BMBK Lampung Pastikan Jalan Provinsi Aman Dilalui Selama Arus Mudik

    Februari 22, 2026   No comments

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung memastikan seluruh ruas jalan provinsi yang masuk dalam kegiatan pemeliharaan akan ditangani sebelum Lebaran,l. Sehingga tidak ada jalan berlubang yang membahayakan pengguna jalan selama arus mudik dan balik Idulfitri.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, menegaskan bahwa penanganan ini bersifat pemeliharaan rutin dan darurat. Difokuskan pada penambalan dan perbaikan titik-titik rusak di ruas jalan provinsi.

“Untuk kepentingan mudik, jalan provinsi harus aman dan nyaman dilalui. Ruas yang masuk pemeliharaan kami tangani sebelum Lebaran, supaya tidak ada lubang yang membahayakan masyarakat,” ujar Taufiqullah.

Ia menegaskan bahwa pekerjaan tersebut berbeda dengan pembangunan 62 ruas jalan tahun 2026. Kegiatan pemeliharaan dilakukan sekarang untuk menjamin keselamatan pengguna jalan, sementara pembangunan 2026 tetap mengikuti tahapan pengadaan dan akan dilaksanakan setelah proses tender selesai pasca Lebaran.

“Jadi perlu kami luruskan, pemeliharaan menjelang Lebaran jalan terus, sedangkan pembangunan 2026 tetap sesuai aturan dan jadwal setelah tender. Ini dua proses yang berbeda dan tidak saling tumpang tindih,” jelasnya.

Taufiqullah juga menambahkan bahwa seluruh jajaran di lapangan sudah diminta bergerak cepat, khususnya pada ruas-ruas dengan lalu lintas tinggi dan jalur utama mudik antar kabupaten/kota.

“Prinsipnya sederhana, jangan biarkan masyarakat mudik di jalan berlubang. Soal pembangunan 2026, itu tetap kami siapkan secara matang agar pekerjaan fisik bisa langsung berjalan setelah seluruh proses administrasi selesai,” tegasnya.

Dengan langkah ini, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama arus mudik, sekaligus memastikan program pembangunan jalan tahun 2026 berjalan tertib, jelas, dan sesuai ketentuan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Tim Gabungan Pantau Distribusi Pangan, Pemprov Lampung Perkuat Kesiapsiagaan Ramadan

Tim Gabungan Pantau Distribusi Pangan, Pemprov Lampung Perkuat Kesiapsiagaan Ramadan

    Februari 22, 2026   No comments

 Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat kesiapsiagaan dalam menjaga stabilitas ketersediaan dan harga bahan pangan menjelang Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah hingga Hari Raya Idul Fitri. Langkah ini dilakukan melalui pengawasan terpadu bersama pemerintah pusat guna memastikan masyarakat memperoleh pangan yang aman, bermutu, dan terjangkau, Minggu (22/2/2026)

Selama tiga hari, 20–22 Februari 2026, tim gabungan yang dipimpin Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional, Sri Nuryanti, melakukan pemantauan langsung di sejumlah titik distribusi pangan di Lampung. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan yang bergerak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari produsen, distributor, hingga pedagang yang berhubungan langsung dengan konsumen. Tim memeriksa aspek keamanan pangan, kelengkapan registrasi produk, kesesuaian dengan Harga Acuan Penjualan (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET), serta kondisi mutu barang.

“Pengawasan ini bertujuan memastikan masyarakat Lampung mendapatkan bahan pangan dengan kualitas terjamin, aman dikonsumsi, dan dijual sesuai ketentuan harga yang berlaku, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idul Fitri dengan tenang,” ujar Sri Nuryanti dalam keterangannya.

Dalam tinjauan tersebut, tim menemukan sejumlah produk pangan olahan dengan kemasan penyok yang berpotensi menurunkan kualitas. Produk tersebut langsung diminta untuk tidak diperjualbelikan. Selain itu, pengawasan juga menyoroti pentingnya penanganan daging dan ayam segar agar memenuhi standar keamanan pangan.

Pemprov Lampung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta instansi terkait juga diimbau untuk mengintensifkan sosialisasi kepada pedagang, khususnya terkait penanganan ayam segar pascapenyembelihan. Penjualan ayam tanpa proses pembersihan yang sesuai standar berisiko memicu pertumbuhan bakteri dalam waktu singkat dan membahayakan kesehatan konsumen.

Dari sisi harga, sebagian besar komoditas strategis seperti daging sapi dan daging ayam terpantau stabil dan berada pada kisaran harga acuan, bahkan di beberapa titik lebih rendah. Namun, harga cabai rawit merah masih berada di atas HAP, mencapai sekitar Rp70.000 per kilogram. Kondisi ini dipengaruhi terbatasnya pasokan dari daerah sentra produksi di Pulau Jawa.

Menyikapi hal tersebut, Pemprov Lampung berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memfasilitasi distribusi dari daerah surplus ke wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan. Langkah ini diharapkan mampu menekan gejolak harga sekaligus menjaga ketersediaan stok di pasar.

Penguatan koordinasi lintas sektor ini merupakan wujud komitmen Pemprov Lampung dalam menjalankan arahan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama pada momentum hari besar keagamaan yang memiliki tingkat konsumsi tinggi.

Dengan pengawasan intensif, pengendalian distribusi, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemprov Lampung optimistis stabilitas pangan selama Ramadan hingga Idul Fitri 1447 H dapat terjaga, sehingga masyarakat dapat merayakan hari kemenangan dengan rasa aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).