Halal Bihalal APDESI, Bupati Pesisir Barat Ajak Peratin Tingkatkan Inovasi dan Pelayanan Publik

Halal Bihalal APDESI, Bupati Pesisir Barat Ajak Peratin Tingkatkan Inovasi dan Pelayanan Publik

    April 09, 2026   No comments

 Pesisir Barat - Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintahan pekon dalam mendorong pembangunan yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Halal Bihalal APDESI Kabupaten Pesisir Barat Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang digelar di Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Ngambur, Kamis (09/04/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pesisir Barat, unsur Forkopimda atau yang mewakili, Sekretaris Daerah, Inspektur Pesisir Barat Unzir, Kepala DKPP-Perikanan Irvan Leonardo Abdullah, Kepala Dinas Kesehatan Septono, Ketua APDESI Edison Surya, para camat termasuk Camat Ngambur, serta seluruh peratin se-Kabupaten Pesisir Barat.

Bupati menekankan bahwa peratin merupakan ujung tombak pemerintahan di tingkat pekon yang memiliki peran strategis sebagai penggerak pembangunan sekaligus penjaga kepercayaan masyarakat.

“Peratin harus mampu menjadi motor penggerak pembangunan di pekon, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal,” tegasnya.

Selain memperkuat sinergi, Bupati juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana pekon. Ia mendorong seluruh aparatur pekon untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kegiatan Halal Bihalal tersebut juga dirangkaikan dengan penyaluran bantuan benih padi kepada 45 penerima manfaat. Bantuan ini menjadi bentuk dukungan nyata Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terhadap sektor pertanian sekaligus upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. (Yasir)

Rotasi Jabatan di Pemprov Lampung, Perkuat Sektor Energi dan Sumber Daya Air

Rotasi Jabatan di Pemprov Lampung, Perkuat Sektor Energi dan Sumber Daya Air

    April 09, 2026   No comments

 Bandar Lampung --- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis (9/4/2026). Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung.

Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/919/VI.04/2026 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama.

Dalam keputusan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menetapkan rotasi dua pejabat eselon II. Febrizal Levi Sukmana yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

Sebaliknya, Budi Darmawan yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air kini mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

Dalam sambutan tertulis gubernur yang dibacakan Sekretaris Daerah, disampaikan bahwa peralihan jabatan merupakan hal yang wajar dalam birokrasi. Rotasi tersebut menjadi bagian dari strategi organisasi untuk meningkatkan kinerja dan penyegaran birokrasi.

"Peralihan tugas ini merupakan bagian dari tour of duty dan tour of area untuk memperkaya pengalaman serta perspektif kepemimpinan," ujar Sekda Marindo membacakan sambutan gubernur.

Gubernur menegaskan, jabatan tidak boleh dipandang sebagai zona nyaman. Setiap posisi merupakan amanah yang harus dijalankan sesuai kebutuhan organisasi dan kepentingan masyarakat.

Ia juga menyoroti pentingnya peran sektor energi, sumber daya mineral, dan sumber daya air yang dinilai strategis. Kedua sektor tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari ketersediaan energi hingga ketahanan pangan dan mitigasi bencana.

Karena itu, gubernur meminta agar kinerja perangkat daerah tidak hanya berhenti pada laporan administratif. Hasil kerja harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui solusi nyata dan pelayanan yang lebih cepat.

Selain itu, gubernur menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan yang diambil harus berpihak pada kepentingan publik dan dilakukan secara transparan.

Ia juga mendorong inovasi berbasis data serta respons cepat terhadap permasalahan. Menurutnya, deteksi dini dan langkah tepat menjadi kunci agar program pemerintah berjalan efektif dan berdampak.

"Birokrasi tidak boleh sibuk tanpa arah. Kita harus memastikan setiap program produktif, efektif, dan memiliki dampak yang terukur," ucapnya.

Melalui pelantikan ini, pemerintah provinsi berharap dapat memperkuat komitmen dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong kemajuan dan daya saing Provinsi Lampung secara berkelanjutan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Merawat Harmoni di Tengah Perbedaan, Pemkab Lampung Selatan Pererat Toleransi Lewat Dharma Santi Umat Hindu

Merawat Harmoni di Tengah Perbedaan, Pemkab Lampung Selatan Pererat Toleransi Lewat Dharma Santi Umat Hindu

    April 09, 2026   No comments

 DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda* - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memperkuat nilai toleransi antarumat beragama melalui kegiatan silaturahmi Dharma Santi Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1948 bersama umat Hindu, yang digelar di Aula Pendopo, Lamban Rakyat Lampung Selatan, Kamis (9/4/2026).

Momentum ini menjadi istimewa karena perayaan Nyepi tahun ini berlangsung beriringan dengan bulan suci Ramadan, mencerminkan harmoni kehidupan beragama di Kabupaten Lampung Selatan.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Ketua TP PKK Zita Anjani, Wakil Ketua TP PKK Reni Apriyani, Sekretaris Daerah Kabupaten Supriyanto besreta Ketua DPW Ratna Yanuana.

Turut hadir juga, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M. Darmawan, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan I Nyoman Setiawan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Erdiyansyah, dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Firmansyah.

Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Lampung Selatan, Made Sugriwa, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah daerah terhadap umat Hindu.

Ia menilai kehadiran pemerintah dalam kegiatan keagamaan menjadi bukti nyata inklusivitas dalam pembangunan daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati atas perhatian yang diberikan. Kehadiran pemerintah menjadi bukti bahwa umat Hindu diakui dan menjadi bagian dari pembangunan Lampung Selatan,” ujarnya.

Made Sugriwa juga menyoroti tema Nyepi tahun ini, “Vasudhaiva Kutumbakam: Satu Bumi, Satu Keluarga, Nusantara Harmoni, Indonesia Maju”, yang dinilai relevan dengan kondisi sosial saat ini.

“Momentum Nyepi yang beriringan dengan Ramadan menunjukkan indahnya toleransi dan harmonisasi antarumat beragama di Lampung Selatan,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Nyepi kepada umat Hindu, sekaligus menegaskan makna Dharma Santi sebagai ruang rekonsiliasi sosial.

“Dharma Santi adalah jembatan hati, manifestasi ajaran luhur untuk merajut kembali persaudaraan,” kata Egi.

Ia juga mengapresiasi masyarakat Bali di Lampung Selatan yang dinilai mampu menjaga keseimbangan antara modernitas dan nilai tradisi.

“Saya bangga melihat masyarakat Bali yang mandiri, pekerja keras, dan tetap teguh memegang adat istiadat. Inilah kekuatan kita, modernitas dalam bingkai tradisi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Egi menekankan pentingnya pelestarian seni dan budaya Bali sebagai bagian dari kekayaan daerah sekaligus potensi pengembangan sektor pariwisata.

“Teruslah melestarikan seni dan budaya. Jangan biarkan identitas budaya luntur. Seni budaya Bali adalah kekuatan karakter dan daya tarik wisata Lampung Selatan,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Egi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan sebagai fondasi utama pembangunan daerah.

“Kemajuan tidak hanya ditentukan pembangunan fisik, tetapi juga oleh kerukunan masyarakat. Mari kita perkuat persatuan demi Lampung Selatan yang lebih maju dan sejahtera,” katanya.

Kegiatan Dharma Santi ini diharapkan mampu mempererat silaturahmi antarumat beragama, meningkatkan kerukunan sosial, serta memperkuat nilai-nilai kebhinekaan dalam kehidupan masyarakat Lampung Selatan. (Kmf)

Paripurna DPRD Pesisir Barat, Bupati Sampaikan Pendapatan Capai Rp746,97 Miliar

Paripurna DPRD Pesisir Barat, Bupati Sampaikan Pendapatan Capai Rp746,97 Miliar

    April 09, 2026   No comments

PESISIR BARAT - Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irawan, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Selasa 07/04/2026.

Penyampaian LKPJ tersebut merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus bentuk keseimbangan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam sambutannya, Bupati menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanat Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LKPJ disusun mengacu pada sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Tema pembangunan daerah Tahun 2025 mengusung “Pemantapan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia serta Kualitas Infrastruktur.” Tema tersebut dijabarkan ke dalam lima prioritas pembangunan, yaitu peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, penguatan ekonomi masyarakat, reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas, serta harmonisasi kehidupan sosial budaya.

Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp. 944,39 miliar dengan realisasi Rp.746,97 miliar atau 79,09 persen. Sementara belanja daerah ditetapkan Rp.945,83 miliar dengan realisasi Rp.743,28 miliar atau 78,59 persen. Adapun pembiayaan netto daerah ditargetkan Rp.1,44 miliar dan terealisasi 100 persen.

Bupati juga memaparkan capaian indikator kinerja utama kepala daerah Tahun 2025, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia mencapai 100,96 persen, Indeks Pembangunan Gender 99,40 persen, tingkat kemantapan jalan daerah 98,93 persen, serta akses masyarakat terhadap sumber air sehat mencapai 99,27 persen. Selain itu, rasio jaringan irigasi mencapai 114,93 persen dan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sebesar 103,38 persen.

Secara rata-rata, realisasi indikator kinerja tersebut mencapai 107,29 persen. Meski demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum dirilis karena masih dalam proses penghitungan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut menyampaikan bahwa sepanjang Tahun 2025 terdapat tujuh peraturan daerah yang telah diundangkan. Tiga di antaranya bersifat solutif terhadap permasalahan masyarakat, sementara empat lainnya merupakan regulasi rutin terkait perencanaan dan penganggaran.

Diahir penyampaiannya, Bupati menegaskan bahwa secara umum kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2025 berjalan dengan baik, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah.

“Evaluasi dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ ini akan kami jadikan sebagai bahan perbaikan kinerja ke depan. (Aliyubsir).

Mulai Besok, ASN Lampung Selatan WFH Tiap Jumat, Pemkab Pastikan Pelayanan Publik Tetap Jalan, Ini Skemanya!

Mulai Besok, ASN Lampung Selatan WFH Tiap Jumat, Pemkab Pastikan Pelayanan Publik Tetap Jalan, Ini Skemanya!

    April 09, 2026   No comments

 

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda* - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mulai menerapkan transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) dengan skema kerja fleksibel, yakni kombinasi work from office (WFO) dan work from home (WFH).

Kebijakan ini mulai berlaku sejak 7 April 2026 dan akan mulai diterapkan pada 10 April 2026, dengan skema WFH satu hari setiap pekan, yakni setiap Jumat.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, menegaskan bahwa penerapan WFH tidak akan mengganggu pelayanan publik. Pemkab memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

“Mulai besok, ASN akan melaksanakan WFH satu hari dalam seminggu, yakni setiap Jumat. Sementara hari kerja lainnya tetap WFO. Namun pelayanan publik tetap menjadi prioritas dan tidak boleh terganggu,” ujar Hendry, Kamis (9/4/2026).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong pola kerja yang lebih adaptif dan efektif.

Selain meningkatkan efisiensi kinerja, transformasi ini juga diarahkan untuk mempercepat digitalisasi layanan pemerintahan. ASN didorong mengoptimalkan penggunaan berbagai platform elektronik seperti e-office, tanda tangan digital, aplikasi Srikandi, presensi digital, hingga sistem informasi kepegawaian.

Tak hanya itu, penerapan WFH juga diharapkan memberi dampak lebih luas, mulai dari efisiensi penggunaan energi, pengurangan mobilitas harian yang berkontribusi pada penurunan polusi, hingga mendorong pola hidup yang lebih sehat di kalangan ASN.

Dalam implementasinya, Pemkab Lampung Selatan menekankan sistem kerja berbasis output. Penilaian kinerja ASN tidak lagi bertumpu pada kehadiran fisik, melainkan pada hasil kerja yang terukur.

“Kepala perangkat daerah diharapkan melakukan pengawasan dan pengendalian agar transformasi ini berjalan efektif, termasuk dalam mendukung efisiensi energi di lingkungan kerja masing-masing,” kata Hendry.

Meski demikian, tidak seluruh ASN dapat menerapkan WFH. Unit layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti sektor kesehatan, pendidikan, perizinan, serta administrasi kependudukan tetap diwajibkan bekerja penuh dari kantor (WFO).

Kebijakan ini juga tidak berlaku bagi pejabat struktural tertentu, seperti Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Camat, Lurah atau Kepala Desa, serta ASN yang bertugas di layanan kedaruratan dan ketertiban umum.

Sebagai bagian dari efisiensi anggaran, Pemkab Lampung Selatan juga menetapkan sejumlah kebijakan pendukung. Di antaranya pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri, pembatasan penggunaan kendaraan dinas maksimal 50 persen, serta mendorong pelaksanaan rapat dan kegiatan secara hybrid atau daring.

Efisiensi yang dihasilkan dari kebijakan ini nantinya akan dialihkan untuk mendukung program prioritas daerah, terutama yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pemkab Lampung Selatan memastikan kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala setiap dua bulan guna mengukur efektivitas sekaligus melakukan penyesuaian jika diperlukan. (Kmf)

Korban Calo Kapal Ikan Merauke, Aji Pulang dalam Luka, Bupati Egi: Jangan Mudah Percaya Janji Kerja

Korban Calo Kapal Ikan Merauke, Aji Pulang dalam Luka, Bupati Egi: Jangan Mudah Percaya Janji Kerja

    April 09, 2026   No comments

*DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda* - Setelah berbulan-bulan terjebak dalam jerat sindikat calo tenaga kerja kapal ikan di Merauke, Papua Selatan, Ahmad Abi Ar-Razi, yang akrab disapa Aji, akhirnya kembali ke kampung halamannya di Lampung Selatan.

Kepulangannya bukan sekadar perjalanan pulang, tetapi kisah penuh luka, harapan, dan peringatan bagi banyak orang.

Aji tiba di Bandara Radin Inten II, Rabu malam (8/4/2026) sekitar pukul 20.10 WIB, setelah menempuh perjalanan panjang dari Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Kedatangannya disambut haru oleh keluarga yang telah lama menanti, bersama jajaran Dinas Sosial Lampung Selatan yang turut mendampingi proses kepulangannya.

Suasana emosional kembali terasa pada Kamis (9/4/2026), saat Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mengunjungi kediaman orang tua Aji di Lingkungan 05 Sukajadi, Kecamatan Kalianda. Kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi Aji yang kini tengah menjalani pemulihan kesehatan.

Dari hasil pemeriksaan awal, Aji mengalami sejumlah gangguan kesehatan, mulai dari batuk berdahak hijau, anemia, hingga keluhan pada kaki yang membuatnya kesulitan berjalan normal. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan pun berencana menerjunkan tim medis guna memastikan proses pemulihan berjalan optimal.

Bupati Egi menyampaikan keprihatinannya atas apa yang dialami Aji. Ia menilai kasus ini harus menjadi peringatan serius bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran kerja yang tidak jelas.

“Kita turut prihatin atas musibah ini. Saya mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati menerima tawaran pekerjaan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji yang belum jelas,” ujarnya.

Tak hanya itu, Egi juga menegaskan akan menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik penipuan tersebut. Jika ditemukan pelanggaran hukum, proses penindakan akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Di tengah kondisi yang masih lemah, Aji mendapat dorongan untuk kembali melanjutkan pendidikan. Ia diketahui sempat bersekolah hingga kelas satu SMA sebelum memutuskan bekerja.

“Saya sarankan Aji untuk sekolah lagi, minimal lulus SMA, supaya ke depan lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehat dulu, pendidikan juga penting,” pesan Egi.

Kisah pahit Aji bermula saat ia menerima tawaran kerja di kapal ikan dengan iming-iming gaji Rp5 juta per bulan. Ia berangkat dari Jakarta menuju Merauke dengan harapan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.

Namun kenyataan yang dihadapi jauh dari harapan. Setibanya di lokasi, gajinya langsung dipotong Rp4 juta dengan alasan biaya transportasi. Ia hanya menerima Rp1 juta di awal bekerja.

Selama kurang lebih 10 bulan bekerja, Aji mengaku hanya menerima gaji di bulan pertama. Delapan bulan berikutnya, ia tidak lagi dibayar, meski tetap dipaksa bekerja dalam kondisi berat.

“Kerjanya bisa sampai 24 jam, mancing terus. Kaki jadi sakit karena terlalu lama berdiri, sampai sekarang belum bisa berdiri normal,” ungkap Aji.

Kini, di tengah proses pemulihan, rasa syukur tak henti diucapkan Aji dan keluarganya. Sang ayah, Ahmad Yunus (50), menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kepulangan anaknya.

“Terima kasih banyak atas bantuan Bupati, Dinas Sosial, dan semua pihak yang sudah membantu Aji bisa pulang,” ujarnya.

Aji sendiri berharap kisahnya bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat luas.

“Alhamdulillah sekarang bisa kumpul lagi dengan keluarga. Pesan saya, cari kerja yang jelas, jangan sampai ketipu omongan manis orang,” katanya. (Kmf)

Gubernur Lampung Realisasikan Perbaikan Ruas Jalan Kasui–Air Ringkih di Way Kanan

Gubernur Lampung Realisasikan Perbaikan Ruas Jalan Kasui–Air Ringkih di Way Kanan

    April 07, 2026   No comments

 WAY KANAN ---- Penantian panjang masyarakat selama belasan tahun akhirnya mulai terjawab dengan dimulainya pembangunan ruas jalan Kasui–Air Ringkih di Kabupaten Way Kanan.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal turun langsung meninjau ruas tersebut pada Rabu (8/4/2026).

Selama lebih dari satu dekade, warga harus bertahan dengan kondisi jalan rusak bahkan sebagian belum pernah tersentuh aspal.

Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2026 mulai merealisasikan perbaikan ruas tersebut sebagai bagian dari upaya peningkatan infrastruktur jalan di wilayah Way Kanan.

Ruas Kasui–Air Ringkih sendiri memiliki panjang sekitar 26,295 kilometer dengan tingkat kemantapan jalan baru mencapai 45,03 persen.

Gubernur Mirza dalam arahannya menegaskan bahwa pembangunan jalan ini harus dilakukan dengan kualitas terbaik, mengingat besarnya harapan masyarakat yang telah menunggu lama.

“Kurang lebih 15 tahun jalan ini tidak diperbaiki. Masyarakat sudah sangat sabar, mereka menahan kondisi jalan rusak bertahun-tahun. Jadi saya minta pekerjaan ini dilakukan sebaik mungkin sesuai spesifikasi,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pembangunan jalan bukan sekadar pekerjaan proyek, tetapi merupakan amanah yang membawa harapan masyarakat.

“Ini bukan hanya soal kontrak pekerjaan, tapi ini adalah wujud dari doa-doa masyarakat. Jangan sampai hasilnya mengecewakan,” tegasnya.

Gubernur Mirza juga mengingatkan pentingnya pengawasan dan pemeliharaan, terutama pada sistem drainase agar jalan yang dibangun dapat bertahan lama.

“Kalau dijaga dengan baik, jalan ini bisa bertahan hingga 20 tahun. Tapi harus dijaga bersama, terutama aliran airnya,” tambahnya. (Adpim)