Pemprov Lampung Perkuat Budaya Kerja Bersih, Nyaman, dan Sehat Lewat Gerakan ASRI

Pemprov Lampung Perkuat Budaya Kerja Bersih, Nyaman, dan Sehat Lewat Gerakan ASRI

    Februari 03, 2026   No comments

 Bandar Lampung – Sebagai salah satu upaya mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, nyaman, dan sehat, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengeluarkan Instruksi nomor 8 Tahun 2026 tanggal 3 Februari 2026 tentang Korve/Gerakan Bersih-bersih kantor dan lingkungan kerja.

Instruksi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Gubernur menegaskan bahwa lingkungan kantor yang bersih merupakan cerminan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik. Melalui instruksi ini, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta untuk menghidupkan kembali budaya gotong royong (Korve) secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Beberapa poin krusial yang harus dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu  :

*Pembersihan Menyeluruh :* Melaksanakan kegiatan bersih-bersih di dalam maupun luar ruangan kerja, mencakup halaman, taman, drainase, hingga area parkir kantor.

*Manajemen Sampah :* Pengelolaan sampah harus dilakukan secara tertib, termasuk kewajiban pemilahan antara sampah organik dan anorganik.

*Pelaksanaan Rutin :*
Kegiatan ini dimulai pada hari Rabu, 4 Februari 2026, selanjutnya dilaksanakan minimal satu kali setiap minggu dan secara serentak pada waktu tertentu yang ditetapkan masing-masing pimpinan instansi.

Gerakan ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi budaya kerja baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Dengan kondisi kantor yang resik dan asri, produktivitas kerja diharapkan meningkat dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang datang untuk  mendapatkan pelayanan.

Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan berkesempatan melakukan peninjauan secara langsung pada pelaksanaan Gerakan ASRI dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan berkeliling ke OPD yang sedang melaksanakan gerakan ASRI.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus mendukung program-program pelestarian lingkungan dan penataan ruang publik yang dimulai dari area terkecil, yakni ruang kerja sendiri. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Dilantik di Tengah Pasar, Bupati Egi Ingatkan Pejabat soal Realitas Pengabdian

Dilantik di Tengah Pasar, Bupati Egi Ingatkan Pejabat soal Realitas Pengabdian

    Februari 03, 2026   No comments

DISKOMINFO LAMSEL, Kalianda - Pelantikan pejabat struktural Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kali ini berlangsung tak biasa.

Bukan di ruang rapat berpendingin udara atau gedung mewah, melainkan di Terminal Pasar Inpres Kalianda, ruang publik yang menjadi denyut kehidupan masyarakat.

Di tengah aktivitas pasar dan disaksikan langsung para pedagang, sebanyak 22 pejabat administrator dan 7 pejabat pengawas dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, Rabu (4/2/2026).

Suasana yang biasanya sepi dari kegiatan pemerintahan pagi itu justru dipenuhi puluhan pejabat struktural di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.

Selain pelantikan tersebut, 7 pejabat struktural juga menerima tugas tambahan sebagai Pelaksana tugas (Plt) sebagai kepala dinas (4 orang), kepala bidang (2 orang), dan kepala sub bidang (1 orang) di sejumlah perangkat daerah.

Bupati Egi menegaskan, pemilihan Terminal Pasar Inpres Kalianda sebagai lokasi pelantikan bukan tanpa alasan. Menurutnya, prosesi tersebut menjadi pengingat bahwa realitas pengabdian tidak selalu berada dalam kondisi yang sejuk dan nyaman.

“Saya lantik bapak ibu semua di tengah-tengah masyarakat, disaksikan langsung para pedagang yang ada di Pasar Inpres. Ini adalah realita yang terjadi hari ini,” ujar Bupati Egi.

Ia menambahkan, integritas aparatur tidak diukur dari penampilan atau pencitraan semata, melainkan dari kejujuran dan hasil kerja yang nyata.

Di ruang publik seperti pasar, para pejabat diharapkan mampu merasakan langsung denyut kehidupan masyarakat yang sesungguhnya.

Sebagai kepala daerah yang dipilih oleh rakyat, Bupati Egi mengaku membutuhkan pejabat yang mampu bekerja dengan empati dan kesadaran penuh terhadap kondisi riil di lapangan.

“Jangan yang sudah naik jabatan merasa menjadi pejabat lalu lupa daratan. Kita harus bekerja dengan hati, bekerja melihat realita. Hari ini pasar kita banyak yang mengeluhkan sepi. Banyak sepi,” kata Bupati Egi.

Ia menekankan bahwa keputusan penempatan pejabat telah melalui proses panjang dan selektif. Dalam menjalankan tugas, seluruh pejabat yang dilantik diminta menghidupkan semangat Lamsel Betik (Bebas Transaksi Ilegal dan Korupsi) sebagai karakter birokrasi Lampung Selatan.

“Hati-hati penggunaan anggaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran atau ada main-main. Walaupun saya orangnya tidak teliti, yang mengawasi kita banyak. Saya sudah remind dari sekarang,” tegas Bupati Egi.

Menurutnya, integritas, kejujuran, dan kebersihan dalam menjalankan amanah merupakan fondasi utama birokrasi yang dipercaya masyarakat. Pelantikan di ruang publik ini diharapkan menjadi simbol bahwa jabatan tidak pernah bekerja dalam keheningan, melainkan selalu hadir di tengah suara, tuntutan, dan konsekuensi pelayanan publik. (Az-Is)

Soal Jembatan Way Bungur, Ini Kadis BMBK Lampung

Soal Jembatan Way Bungur, Ini Kadis BMBK Lampung

    Februari 03, 2026   No comments

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung memastikan penanganan Jembatan Way Bungur di Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur dilakukan melalui pembangunan ulang. Hal ini menyusul desakan masyarakat dan hasil penilaian teknis terhadap kondisi jembatan yang ada saat ini.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, mengatakan keputusan tersebut setelah pemerintah menerima rekomendasi dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). Serta melakukan peninjauan terhadap kondisi fisik jembatan.

Menurut Taufiqullah, dari hasil penilaian tersebut diketahui bahwa struktur jembatan yang ada tidak memenuhi spesifikasi dan standar kelayakan untuk dilanjutkan.

“Secara umum, kondisi jembatan saat ini tidak memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan. Karena itu, melanjutkan pembangunan di atas struktur yang ada tidak direkomendasikan,” ujar Taufiqullah.

Ia menjelaskan, pemerintah memahami dorongan masyarakat yang berharap jembatan penghubung antar desa di Way Bungur segera dapat digunakan. Namun, aspek keselamatan tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan langkah penanganan.

“Keinginan masyarakat agar jembatan segera berfungsi tentu kami dengar. Tetapi jembatan harus benar-benar aman dan layak, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” katanya.

Jembatan Way Bungur merupakan proyek yang diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur karena menghubungkan antar desa dan antar kecamatan. Meski menjadi kewenangan kabupaten, Pemprov Lampung tetap terlibat melalui koordinasi dan pendampingan, termasuk dengan BPJN dan pemerintah pusat.

Pemprov Lampung sebelumnya telah membantu pembangunan satu unit abutmen, sementara pemerintah kabupaten melanjutkan pekerjaan pada tahun-tahun berikutnya. Hingga kini, keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor pembangunan belum tuntas.

Menurut Taufiqullah, pembangunan ulang menjadi opsi paling tepat agar jembatan nantinya dapat dimanfaatkan secara aman dan berkelanjutan oleh masyarakat.

“Yang terpenting, jembatan ini nantinya bisa digunakan dengan aman dan memberi manfaat jangka panjang bagi warga,” pungkasnya. (Lis)

Bupati dan Wabup Pesisir Barat Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah

Bupati dan Wabup Pesisir Barat Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah

    Februari 02, 2026   No comments

Pesisir Barat - Komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam mendukung dan menyukseskan Program Prioritas Nasional ditunjukkan melalui kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Rakornas yang dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ini menjadi Momentum penting dalam menyatukan Visi dan Arah kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah guna memperkuat pelaksanaan Program Strategis Nasional di seluruh Wilayah Indonesia.

Kegiatan Nasional tersebut turut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Pimpinan Kementerian dan Lembaga, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.

Dalam forum Rakornas, para Kepala Daerah menerima arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia terkait berbagai isu strategis nasional, di antaranya Penguatan Kedaulatan Pangan, Ketahanan Energi, serta Penguatan Ekonomi Daerah yang menjadi Fokus utama Pembangunan Nasional ke Depan.

Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat hadir bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Pesisir Barat. Turut hadir Kapolres Pesisir Barat, AKBP Bestiana. Kehadiran unsur pimpinan daerah ini mencerminkan Soliditas serta Kesiapan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam mendukung dan mengawal Implementasi kebijakan serta Program Prioritas Pemerintah Pusat di Daerah.

Rakornas ini juga menjadi Forum Strategis dalam memberikan pemahaman kepada kepala Daerah dan Forkopimda terkait pelaksanaan program unggulan Presiden Republik Indonesia, antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Di sela-sela Kegiatan, Bupati Pesisir Barat menyampaikan bahwa Rakornas memiliki peran penting dalam menyelaraskan kebijakan Pembangunan Nasional dengan Kondisi dan Kebutuhan Riil di Daerah.

“Rakornas ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerjemahkan program Nasional agar dapat Diimplementasikan secara tepat Sasaran, sesuai dengan Karakteristik Wilayah dan kebutuhan Masyarakat Pesisir Barat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat siap mendukung penuh serta mengimplementasikan seluruh program Prioritas Nasional sesuai kewenangan Daerah, dengan tetap mengedepankan Potensi Lokal dan kepentingan Masyarakat.

Keikutsertaan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 ini menjadi Wujud nyata Komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Pusat demi mewujudkan Pembangunan yang Merata, Berkelanjutan, dan Derorientasi pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. (Aliyubsir) 

Sekda Pesisir Barat Pimpin Apel Pemeriksaan Randis

Sekda Pesisir Barat Pimpin Apel Pemeriksaan Randis

    Februari 02, 2026   No comments

PESISIR BARAT –Sibernusantara.net. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, menggelar apel pemeriksaan kendaraan dinas (Randis) di lingkungan Pemkab Pesisir Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman parkir Komplek Perkantoran Pemkab Pesisir Barat, Senin (02/02/2026).

Apel pemeriksaan kendaraan dinas ini merupakan langkah strategis Pemkab Pesisir Barat dalam menertibkan penggunaan kendaraan milik pemerintah daerah sekaligus memastikan seluruh aset daerah dikelola secara tertib dan sesuai ketentuan administrasi.

Turut hadir mendampingi Sekda Pesisir Barat, Asisten Bidang Administrasi Umum Armen Qodar, S.P., M.M., Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Henny Yulistiani, M.M., Inspektur Unzir, S.P., Kepala BPKAD Mizar Dianto, M.P., Kepala Dinas Perhubungan Ariswandi, S.Sos., M.P., Kasat Pol PP Cahyadi Muis, S.IP., serta Plt Kepala BPBD Robi Arpan, S.H., M.M.

Dalam arahannya, Sekda Tedi Zadmiko menegaskan bahwa kendaraan dinas merupakan aset negara yang harus dijaga, dirawat, dan digunakan secara bertanggung jawab oleh seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

“Pemkab Pesisir Barat berkomitmen menegakkan ketertiban administrasi aset daerah. Kendaraan dinas yang belum memenuhi kelengkapan administrasi, seperti menunggak pajak kendaraan bermotor, akan ditahan sementara oleh tim pemeriksa hingga kewajiban administrasi dipenuhi,” tegas Sekda.

Pada apel pemeriksaan hari ini, Pemkab Pesisir Barat memfokuskan pemeriksaan terhadap seluruh kendaraan dinas yang berada di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sementara itu, pemeriksaan lanjutan akan dilaksanakan pada hari berikutnya untuk kendaraan dinas yang berada di tingkat kecamatan dan puskesmas se-Kabupaten Pesisir Barat.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap dapat meningkatkan disiplin, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah, sekaligus menumbuhkan kesadaran seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih bertanggung jawab dalam menggunakan fasilitas milik negara. (Aliyubsir)

Kadis BMBK Lampung: Pembangunan Jembatan Kali Pasir Prioritas Utama

Kadis BMBK Lampung: Pembangunan Jembatan Kali Pasir Prioritas Utama

    Februari 01, 2026   No comments

Dinas BMBK Pemerintah Provinsi Lampung memastikan Pembangunan Jembatan Kali Pasir, terletak di Sungai Batanghari yang menghubungkan Desa Kali Pasir  dan Tanjung Tirto, Kecamatan Way Bungur, Lampung Timur.

Langkah tersebut sebagai solusi akses pendidikan, lantaran kondisi puluhan anak sekolah yang hingga kini masih menyeberangi sungai menggunakan rakit.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, mengatakan pembangunan jembatan darurat tersebut dikoordinasikan bersama Panglima Kodam XXI/Radin Intan sebagai bagian dari penanganan cepat.

Menurutnya keterlibatan TNI diperlukan karena kondisi lokasi yang berisiko tinggi dan membutuhkan penanganan lapangan yang cepat dan terukur.

“Alhamdulillah saat ini sudah diprioritaskan lewat jembatan merah putih. Pak Gub langsung yang meminta ke Pangdam,” kata Taufiqullah, Minggu (1/2).
Ia menjelaskan bahwa pembangunan jembatan permanen di lokasi tersebut sebenarnya membutuhkan anggaran besar dan tidak bisa dilakukan secara parsial.
Total biaya yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp70 miliar agar jembatan benar-benar memenuhi standar keselamatan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sendiri telah menghitung kebutuhan anggaran tersebut, namun keterbatasan fiskal daerah membuat proyek ini tidak mampu ditangani secara mandiri.

“Anggaran Rp70 miliar itu dibutuhkan untuk menyambung akses pendidikan bagi sekitar 90 pelajar di sana,” tambahnya.

Kondisi itu, urai Taufiq, menggugah hati Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, untuk mengambil alih koordinasi dan melibatkan pemerintah pusat.

Sejak Gubernur awal menjabat, Lanjut Taufiq, Pemprov Lampung telah mengirimkan surat kepada pemerintah pusat agar penanganan jembatan dapat dibantu.

Menindaklanjuti hal itu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) melakukan survei teknis di lokasi.

Hasil survei menyimpulkan jembatan tidak memungkinkan diperbaiki sebagian. Risiko longsor dan faktor keselamatan membuat opsi rehabilitasi dinilai tidak layak, sehingga solusi yang direkomendasikan adalah pembangunan ulang dari awal.

“Berbagai upaya sudah dilakukan Pak Gub sejak ia menjabat. Alhamdulillah jembatan merah putih ini akan jadi solusi. Semester pertama 2026 ini selesai,” tambahnya.

Ia pun meminta masyarakat untuk sedikit bersabar menanti proses pembangunan yang sedang berjalan.

“Ini sudah menjadi prioritas utama. Kami mohon masyarakat bersabar karena ada proses birokrasi yang harus dilalui,” tutupnya.(rls)

Kick Off Piala Dunia 2026 Jadi Momentum Kebangkitan Semangat Olahraga di Lampung

Kick Off Piala Dunia 2026 Jadi Momentum Kebangkitan Semangat Olahraga di Lampung

    Februari 01, 2026   No comments

Bandar Lampung --- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menghadiri Kick Off Piala Dunia yang diselenggarakan oleh TVRI Lampung, bertempat di Tugu Adipura Bandar Lampung, Minggu (1/2/2026).

Acara kick off ini menjadi momentum awal untuk membangkitkan semangat masyarakat, khususnya pecinta sepak bola di Provinsi Lampung, dalam menyambut perhelatan olahraga terbesar di dunia.

Dalam kesempatan tersebut Sekdaprov Marindo, menyampaikan Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung Pengembangan Olahraga Khususnya di Provinsi Lampung.

"Pemerintah Provinsi Lampung sangat berkomitmen untuk mendukung dunia olahraga khususnya yang ada di Provinsi Lampung," ucapnya.

Selanjutnya, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama menyaksikan pertandingan Piala Dunia melalui siaran televisi TVRI

"Untuk masyarakat Lampung, kita semua bisa menyaksikan Piala dunia secara langsung di Stasiun televisi kebanggan masyarakat Indonesia yaitu TVRI,  oleh karenanya, jika kita ingat piala dunia, ingat TVRI," katanya.

Acara kick off ini diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan, di antaranya dialog interaktif, hiburan, serta pemaparan program-program TVRI Lampung terkait penayangan Piala Dunia yang akan dimulai pada bulan Juni 2026. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).