Gubernur dan Ketua DPRD Lampung Hadiri Launching IJP FC dan Turnamen Minisoccer

Gubernur dan Ketua DPRD Lampung Hadiri Launching IJP FC dan Turnamen Minisoccer

    Februari 11, 2026   No comments

Bandarlampung — Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung resmi meluncurkan tim sepak bola IJP Football Club (IJP FC) yang ditandai dengan gelaran Turnamen Minisoccer IJP, Sabtu (14/2/2026) di Subanus X Soccer Field.

Kegiatan ini langsung dihadiri Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Jihan Nurlela dan Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar. Sekaligus Launching IJP FC. Acara berlangsung dari pukul 08.00 hingga 10.00 WIB dan diikuti puluhan jurnalis yang tergabung di IJP lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Launching IJP FC ini menjadi langkah awal komunitas jurnalis Pemprov Lampung dalam mempererat silaturahmi, meningkatkan kebugaran, sekaligus membangun solidaritas antarmedia. Momen tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah yang ikut memeriahkan pertandingan persahabatan.

Turnamen minisoccer ini juga menjadi simbol komitmen IJP untuk terus menghadirkan kegiatan positif bagi anggotanya, baik dalam bidang olahraga maupun pengembangan profesionalisme di dunia jurnalistik.

Ketua IJP Lampung, Abung Mamasa menyampaikan bahwa pembentukan IJP FC merupakan wujud semangat baru bagi para jurnalis Pemprov Lampung. Ia menjelaskan IJP sudah melakukan kegiatan secara rutin bermain bola Minisoccer.

“Alhamdulillah IJP FC resmi kita launching. Turnamen ini bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga sarana mempererat kebersamaan antarjurnalis di lingkungan Pemprov Lampung,” ujarnya.

Dengan adanya IJP FC, kegiatan olahraga di kalangan jurnalis diharapkan semakin berkembang dan memberikan warna baru bagi aktivitas komunitas pers di Lampung. Serta ini nantinya sebagai seleksi untuk persiapan tim untuk mengikuti Pekan Olahraga Wartawan (Porwanas) 2027 yang dilaksanakan di Provinsi Lampung sebagai tuan rumah," ujar Ketua Penanggung jawab (Penjab) Minisoccer SIWO PWI Lampung ini. (*)

HPN 2026 Banten: Hajatan Nasional atau Panggung Eksklusif Gerombolan Pedagang?

HPN 2026 Banten: Hajatan Nasional atau Panggung Eksklusif Gerombolan Pedagang?

    Februari 11, 2026   No comments

 Oleh: *Yoga Rifai Hamzah*

(Direktur Big Data dan Media Insight SMSI)

Hari Pers Nasional (HPN) sejatinya adalah milik seluruh insan pers Indonesia. Ia bukan milik satu organisasi, bukan milik satu kelompok, apalagi milik segelintir panitia.

HPN adalah momentum kolektif di bawah koordinasi Dewan Pers yang seharusnya mencerminkan kebersamaan, kesetaraan, dan solidaritas semua konstituen.

Namun, pelaksanaan HPN 2026 di Provinsi Banten justru menghadirkan ironi.

Anggaran miliaran rupiah digelontorkan. Pemerintah provinsi sebagai tuan rumah disebut mengalokasikan sekitar Rp4–5 miliar dari APBD.

Dukungan sponsor berdatangan dari BUMD, BUMN, swasta, pengusaha, hingga kementerian. Jika dihitung total, nilainya jelas tidak kecil.

Tetapi pertanyaannya sederhana: di mana wujud besarnya anggaran itu terlihat?

Puncak acara hanya berlangsung di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten di Kota Serang, menggunakan tenda dengan kapasitas sekitar 500 orang. Skala yang lebih menyerupai acara seremonial tingkat daerah ketimbang perhelatan nasional.

Sederhana boleh, tetapi ketika anggaran besar telah dikucurkan, kesederhanaan yang berlebihan justru memunculkan tanda tanya: perencanaan yang lemah atau pengelolaan yang tidak transparan?

Lebih memprihatinkan lagi, dukungan dana publik tersebut nyaris hanya dinikmati penanggungjawab dan panitia pelaksana dari salah satu organisasi.

Sementara organisasi pers lain—yang juga konstituen Dewan Pers—tidak mendapatkan dukungan apa pun. Padahal, mereka ada dan tetap bergerak dengan berbagai program.

Secara swadaya mereka menggelar rangkaian kegiatan berskala nasional: ekspedisi budaya, forum diskusi pers, hingga peresmian monumen media siber di Kota Cilegon.

Tanpa dana APBD, tanpa fasilitas berlebih, tetapi justru lebih terasa gaung nasionalnya.
Ironisnya, yang bekerja mandiri justru tersisih. Yang memegang kendali anggaran justru paling dominan.

Kesan monopoli juga tampak dalam penganugerahan penghargaan. Seluruh penerima berasal dari mitra kerja panitia pelaksana. Tidak ada distribusi proporsional kepada konstituen lain.

Seolah-olah HPN adalah panggung eksklusif, bukan rumah bersama.

*Masalahnya bukan sekadar teknis. Ini soal etika dan keadilan*

Ketika sambutan resmi lebih menonjolkan jabatan ketua umum satu organisasi ketimbang menyebut penanggung jawab acara secara netral, pesan simboliknya jelas: HPN dipersonalisasi. Dipersempit. Diprivatisasi.

Belum lagi urusan protokoler yang memalukan. Para ketua umum organisasi pers—tokoh-tokoh yang selama ini menjaga marwah profesi—justru ditempatkan di kursi barisan belakang, kalah prioritas dari pengusaha yang menjadi sponsor.

Bahkan ada sekretaris jenderal organisasi pers yang tak bisa masuk area VIP karena hanya memegang kartu undangan biasa.

Jika insan pers sendiri diperlakukan seperti tamu kelas tiga di acara pers nasional, lalu di mana letak penghormatan terhadap profesi dan masyarakat Pers?

Belum cukup sampai di situ. Seluruh penandatanganan MoU selama HPN hanya melibatkan satu organisasi. Lagi-lagi eksklusif. Lagi-lagi tidak inklusif. Padahal HPN bukan milik satu bendera. HPN adalah milik semua.

Jika praktik seperti ini dibiarkan, maka HPN berisiko kehilangan maknanya. Dari ajang persatuan berubah menjadi ajang dominasi para kaki tangan kekuasaan.

Terlihat dari tiga orang pelakon utama Penjab, Ketua Panitia, Sekretaris Panitia merupakan pejabat BUMN dan media pemerintah, yakni Antara.

Akhirnya publik dan insan pers berhak bertanya secara lugas kepada Dewan Pers:

Apakah ini benar Hari Pers Nasional? Atau Dewan Pers hanya sekedar alat legitimasi segerombolan pedagang yang mengatasnamakan HPN.

HPN seharusnya mempersatukan, bukan memecah. Mengayomi, bukan memonopoli. Karena ketika rasa keadilan hilang, akan memunculkan pembenaran idiologis atas gerakan yang akan meruntuhkan bukan hanya acara—tetapi juga kepercayaan. (*)

Pemkab Lampung Selatan Siapkan Lomba Desa Helau, Desa Paling Cantik dan Inovatif Bakal Dapat Hadiah Infrastruktur

Pemkab Lampung Selatan Siapkan Lomba Desa Helau, Desa Paling Cantik dan Inovatif Bakal Dapat Hadiah Infrastruktur

    Februari 11, 2026   No comments

KETAPANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan berencana menggelar lomba Desa Helau dengan hadiah pembangunan infrastruktur bagi desa yang berhasil menciptakan lingkungan indah, hijau, inovatif, dan berdaya saing.

Program tersebut digagas sebagai stimulus percepatan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat di tingkat desa.

Rencana tersebut disampaikan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 Kecamatan Ketapang yang berlangsung di Desa Sri Pendowo, Rabu (11/2/2026).

Dalam forum perencanaan pembangunan tersebut, Bupati Egi mengajak seluruh kepala desa bersama masyarakat untuk berkompetisi secara positif dengan menghadirkan desa yang lebih maju, asri, inovatif, dan berdaya saing.

Menurutnya, lomba Desa Helau akan menjadi pemicu agar desa-desa terus berbenah dan menghadirkan perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh warga.

“Saya ingin bapak ibu semua bikin desa helau. Kita akan launching, setiap desa nanti kita lombakan, hadiahnya infrastruktur. Bikin desanya jadi cantik, hijau, lestari, elok, aman, dan SDM-nya unggul,” ujar Egi.

Ia menegaskan, program tersebut bukan sekadar kompetisi seremonial, melainkan gerakan kolektif yang mendorong pembangunan desa berbasis kreativitas dan partisipasi masyarakat. Desa didorong menghadirkan karya inovatif yang mampu meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus kesejahteraan warganya.

“Kita sama-sama berlomba dalam kebaikan. Bikin karya-karya inovatif, karya-karya yang berdampak untuk masyarakat,” tambahnya.

Selain memaparkan program strategis desa, Bupati Egi juga mengingatkan para kepala desa agar menjalankan amanah jabatan secara profesional serta tidak mempersulit masyarakat dalam pelayanan publik. Ia menekankan pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap aturan, disertai pengawasan ketat dari pemerintah daerah melalui inspektorat.

“Jangan dengan jabatan kepala desa mempersulit diri sendiri dan masyarakat. Saya tidak main-main, saya tidak bisa lindungi. Mau itu tim sukses saya sekalipun, kalau melanggar hukum ya saya angkat tangan,” tegasnya.

Dalam Musrenbang kecamatan yang menjadi titik ke-11 tersebut, Egi juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terbuka terhadap kritik dan laporan masyarakat.

Namun, setiap laporan harus disertai identitas serta bukti yang jelas agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.

“Saya tidak anti kritik, tapi kalau laporan akun bodong tanpa identitas saya tidak bisa tanggapi karena tidak tahu benar atau tidak. Ada yang tanya kenapa aduannya lama ditanggapi, karena kita harus cari bukti dulu. Satu aduan saja bisa seminggu, karena harus mengumpulkan alat bukti,” jelasnya.

Melalui forum Musrenbang RKPD 2027 tersebut, Pemkab Lampung Selatan berharap sinergi antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat semakin kuat, sehingga program pembangunan, termasuk lomba Desa Helau, mampu mendorong perubahan nyata menuju desa yang lebih maju, hijau, dan berdaya saing. (Kmf-Is)

HLM Upaya Pemda Pesisir Barat Percepatan Transaksi Elektronik

HLM Upaya Pemda Pesisir Barat Percepatan Transaksi Elektronik

    Februari 11, 2026   No comments

Pesisir Barat - Pemerintah Daerah Pesisir Barat, Lampung menggelar High Level Meeting (HLM) sebagai upaya memperkuat sinergi strategis dalam mendorong percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdakab Pesisir Barat, Armen Qodar, mewakili Bupati Pesisir Barat, di Aula Hotel Sunset Beach 2, Pekon Seray, Rabu (11/2/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Alex Kurniawan, Kepala BPD Lampung Dino Pramono, Kepala Bappeda Pesisir Barat Hendri Dunan, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Kepala Cabang Bank Lampung Pesisir Barat, Mahendra Dwi Setiawan.
Armen Qodar menegaskan bahwa ETPD bukan sekadar tuntutan perkembangan teknologi, melainkan kebutuhan strategis dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Elektronifikasi dinilai mampu meminimalkan potensi kebocoran penerimaan serta mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, implementasi ETPD merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Digitalisasi transaksi diharapkan menghadirkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
“Dengan sistem yang semakin modern, masyarakat diharapkan memperoleh layanan yang lebih mudah, cepat, dan pasti, sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya," ucap dia.
Ia sampaikan bahwa percepatan ETPD membutuhkan komitmen bersama seluruh perangkat daerah. Upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu atau dua OPD, melainkan memerlukan kesamaan persepsi dan langkah strategis lintas sektor.

Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) diharapkan menjadi motor penggerak utama melalui penguatan koordinasi, monitoring dan evaluasi berkala, serta penyusunan roadmap dan target capaian yang terukur dan berorientasi hasil.

Selain berfokus pada pemenuhan indikator, TP2DD juga didorong untuk menghadirkan inovasi digital yang berdampak langsung terhadap peningkatan penerimaan daerah dan kualitas pelayanan publik. Inovasi tersebut dinilai penting dalam membangun daerah yang adaptif dan berdaya saing.

Pada kesempatan itu, Pemkab Pesisir Barat menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan seluruh pihak perbankan atas dukungan yang diberikan dalam implementasi ETPD. Sinergi tersebut diharapkan terus diperkuat, baik dalam pengembangan sistem, edukasi masyarakat, maupun pendampingan teknis kepada perangkat daerah, guna memastikan implementasi ETPD berjalan optimal. (Aliyubsir)

Bupati Egi Resmikan Cik Tien Oleh-oleh Lampung, Dorong Lampung Selatan Jadi Destinasi Singgah Berbasis UMKM

Bupati Egi Resmikan Cik Tien Oleh-oleh Lampung, Dorong Lampung Selatan Jadi Destinasi Singgah Berbasis UMKM

    Februari 10, 2026   No comments

KALIANDA - Upaya mendorong Lampung Selatan menjadi daerah tujuan singgah berbasis ekonomi lokal terus diperkuat.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, meresmikan Grand Opening Cik Tien Oleh-oleh Lampung di Jalan Kusuma Bangsa No. 175 Kalianda, Rabu (11/2/2026), yang sekaligus dirangkai dengan peresmian Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Kabupaten Lampung Selatan.
Peresmian ditandai dengan penerbangan balon serta penandatanganan prasasti oleh Bupati Radityo Egi Pratama bersama owner Cik Tien Oleh-oleh Lampung, Yustina Dwi Hafsari, didampingi Ketua DPC Hippi Lampung Selatan Yosefh Fauzi.
Kehadiran pusat oleh-oleh tersebut menjadi simbol dimulainya operasional ruang distribusi produk UMKM sekaligus pusat kolaborasi pelaku usaha lokal.
Egi menilai peresmian itu sebagai contoh nyata sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan UMKM dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah. Menurutnya, kemandirian ekonomi bertumpu pada dua aspek utama, yakni pelaku usaha yang inovatif serta kualitas produk dan jasa yang mampu bersaing.
“Ini kombinasi yang baik dan nyata untuk kepentingan ekonomi Lampung Selatan. Kemandirian ekonomi kuncinya ada dua, pelaku usaha dan produk atau jasa. Hari ini kita melihat inovasi pengusaha lokal yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman,” ujar  Egi.
Ia berharap keberadaan pusat oleh-oleh mampu meningkatkan perputaran ekonomi sekaligus menjadi embrio wadah yang lebih besar dalam memajukan UMKM dan pariwisata daerah.
Menurutnya, penguatan ruang distribusi produk lokal menjadi langkah strategis agar Lampung Selatan tidak hanya menjadi daerah lintasan, tetapi juga destinasi yang memberi pengalaman bagi wisatawan.
“Saya tidak ingin Lampung Selatan hanya dilintasi, tetapi menjadi daerah tujuan singgah yang nyaman. Dari gerbang Sumatra kita jadikan beranda Sumatra. Kita siapkan ruang yang membuat orang datang, betah, dan kembali lagi,” katanya.
Sementara itu, Owner Cik Tien Oleh-oleh Lampung, Yustina Dwi Hafsari, menyampaikan bahwa kehadiran toko oleh-oleh tersebut berangkat dari kebutuhan wisatawan yang selama ini kesulitan menemukan pusat oleh-oleh yang mudah dijangkau di wilayah Kalianda. Ia berharap toko tersebut dapat menjadi solusi sekaligus sarana promosi produk UMKM lokal.
“Selama ini wisatawan menemui kesulitan mendapatkan toko oleh-oleh yang mudah dijangkau di Kalianda. Karena itu, kami menghadirkan Cik Tien sebagai solusi bagi wisatawan yang ingin pulang membawa khas Lampung sekaligus mendukung produk UMKM lokal. Saya percaya upaya kecil ini bisa menjadi bagian dari penguatan pariwisata dan UMKM Lampung Selatan,” ujar Yustina.
Di sisi lain, Ketua DPC Hippi Lampung Selatan, Yosefh Fauzi, menegaskan bahwa sekretariat baru tersebut akan menjadi ruang diskusi dan kolaborasi pengusaha lokal dalam memperkuat ekosistem UMKM. Ia menyebut keberadaan fasilitas distribusi produk melalui Cik Tien akan memperluas peluang pemasaran bagi pelaku usaha daerah.
“Hippi sudah lama hadir, dan kini kami kembali bersama UMKM. Gedung ini mungkin kecil, tetapi insyaallah penuh makna dan keberkahan. Di sini kita berdiskusi, berbagi pengalaman, serta didukung fasilitas distribusi produk UMKM melalui Cik Tien.
Kolaborasi seperti ini sangat baik untuk membangun Lampung Selatan,” kata Yosefh.

Peresmian tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam menciptakan ruang kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, pelaku usaha, dan UMKM, sekaligus memperkuat posisi Lampung Selatan sebagai gerbang ekonomi dan pariwisata di Pulau Sumatra. (Is-Kmf)

Pemprov Lampung Perkuat Infrastruktur Jalan, Pekerjaan Dimulai Lebih Awal

Pemprov Lampung Perkuat Infrastruktur Jalan, Pekerjaan Dimulai Lebih Awal

    Februari 09, 2026   No comments

 Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah strategis percepatan pembangunan infrastruktur ruas jalan provinsi di tahun 2026. Sebanyak 62 paket pekerjaan sudah disiapkan untuk digarap serentak.

“Biasanya, setelah lelang rampung, kegiatan di lapangan baru jalan sekitar April atau Mei. Tapi tahun ini, Bapak Gubernur menegaskan agar pembangunan bisa dimulai Maret,” kata Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, melalui pernyataan persnya, Selasa (10/2/2026).

Langkah ini diambil lantaran desakan kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan yang layak. Sejak Januari, pun urai Taufiq, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BMBK Lampung di berbagai wilayah telah bergerak melakukan penambalan jalan sementara.

Mitigasi kerusakan jalan, urainya, akibat tingginya curah hujan yang menyebabkan munculnya lubang-lubang baru. Penambalan ini bertujuan agar masyarakat tetap bisa berkendara dengan aman.

“Perintahnya jelas, jangan tunggu lama. Masyarakat sudah menunggu jalan yang benar-benar mantap. Kita pun sudah bekerja sejak Januari,” urainya.

Tahun 2025 lalu, jelas Taufiq, Pemprov Lampung mengeksekusi 52 paket pekerjaan jalan. Hasilnya, tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai sekitar 79,79 persen, naik dibanding tahun sebelumnya yang masih di bawah 78 persen. Tahun ini, dengan tambahan 10 paket menjadi total 62 pekerjaan, pemerintah menargetkan lonjakan signifikan terhadap kualitas dan jangkauan infrastruktur provinsi.

Proyek 2026 pun tidak hanya fokus pada perbaikan rutin, tetapi juga peningkatan struktur jalan strategis dan pembangunan jembatan penghubung antardaerah.

“Kita ingin percepatan bukan hanya secara waktu, tapi juga kualitas. Karena ketika jalan mantap, ekonomi ikut bergerak,” tutupnya.

Dengan dimulainya pekerjaan fisik lebih awal di 2026, optimisme tinggi tumbuh di kalangan pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal, yang melihat percepatan pembangunan jalan sebagai salah satu pendorong utama percepatan pembangunan ekonomi Lampung ke depan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Deklarasi Pers Nasional 2026: Hadapi AI dan Platform Global, Pers Tegaskan Agenda Keberlanjutan

Deklarasi Pers Nasional 2026: Hadapi AI dan Platform Global, Pers Tegaskan Agenda Keberlanjutan

    Februari 09, 2026   No comments

Jakarta — Dewan Pers bersama sejumlah organisasi pers menandatangani Deklarasi Pers Nasional 2026 sebagai sikap bersama menghadapi tantangan industri jurnalisme di tengah revolusi kecerdasan buatan (AI) dan dominasi platform digital global. Deklarasi yang memuat delapan poin pernyataan itu menegaskan komitmen pers nasional menjaga kemerdekaan pers, keberlanjutan media, serta kualitas demokrasi.

Deklarasi dibacakan Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto dalam Konvensi Nasional Media Massa Hari Pers Nasional (HPN) 2026 bertema “Pers, AI, dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik” di Aston Serang Hotel, Banten, Minggu (8/2/2026).

Sejumlah organisasi pers menandatangani deklarasi tersebut, antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), serta Serikat Perusahaan Pers (SPS).

Totok menyatakan deklarasi bertajuk “Pers Merdeka, Media Berkelanjutan, Demokrasi Terjaga” menegaskan peran pers dalam menegakkan nilai demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia, sekaligus menghormati kebhinekaan serta menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Dalam naskah deklarasi, pers Indonesia juga mengakui masih menghadapi persoalan strategis, mulai dari ancaman terhadap kemerdekaan pers, keberlanjutan ekonomi perusahaan media, hingga keselamatan dan perlindungan wartawan.

“Pers nasional menjalankan peran mengembangkan pendapat umum berbasis informasi yang tepat dan benar, melakukan pengawasan dan kritik untuk kepentingan publik, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran,” ujar Totok dalam keterangan resmi Dewan Pers, Senin (9/2/2026).

Melalui deklarasi tersebut, pers menegaskan komitmen bekerja profesional dengan mematuhi Kode Etik Jurnalistik, standar perusahaan pers, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pers juga menolak segala bentuk kriminalisasi kerja jurnalistik dan mendesak penegakan hukum yang adil atas kekerasan, intimidasi, serta ancaman terhadap wartawan.

Selain itu, pers mendorong negara memberi dukungan nyata bagi keberlanjutan industri media melalui penyediaan infrastruktur digital, insentif fiskal dengan prinsip no tax for knowledge, pembiayaan publik yang transparan dan independen, serta pengembangan Dana Jurnalisme dan program penyehatan pers BEJO’s (bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri).

Deklarasi juga mendesak pemerintah memastikan perusahaan platform digital menjalankan kewajiban sesuai Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, serta mendorong peningkatan regulasi tersebut menjadi undang-undang. Pers nasional juga meminta karya jurnalistik dilindungi hak cipta dalam revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Platform teknologi digital, termasuk AI, didorong memberikan kompensasi yang adil dan proporsional atas penggunaan karya jurnalistik serta mencantumkan sumber media secara jelas dan dapat ditelusuri. Pers juga meminta pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencegah praktik monopoli platform digital dalam ekosistem media.

Percepatan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara partisipatif dan berkeadilan turut menjadi sorotan, disertai usulan moratorium sementara dan terukur terhadap penerbitan Izin Stasiun Radio (ISR) dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) selama proses revisi berlangsung.

Penandatanganan deklarasi ini disaksikan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, serta para pemimpin organisasi pers dan jurnalis dari berbagai daerah.

Sementara itu, Komaruddin Hidayat menyoroti dominasi platform digital global yang menyedot pendapatan iklan sebagai pemicu utama gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan media. Menurut dia, iklan yang selama ini menjadi sumber pendapatan utama media arus utama kini beralih ke media sosial dan layanan berbagi video.

“Media tradisional mengalami penurunan pendapatan karena iklan berpindah ke media sosial. Jika tidak ada intervensi kebijakan yang adil, kondisi ini akan terus berujung pada PHK,” ujar Komaruddin.

Dewan Pers berharap pemerintah segera menciptakan regulasi yang menyeimbangkan ekosistem bisnis media agar keberlanjutan jurnalisme dan kualitas demokrasi tetap terjaga di era digital. (ihd)