Sekdaprov Lampung Terima Audensi Ombudsman RI

Sekdaprov Lampung Terima Audensi Ombudsman RI

    April 29, 2026   No comments

Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menerima audiensi Ombudsman RI bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (29/04/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Marindo menegaskan pentingnya penguatan pelayanan administrasi di seluruh OPD agar penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai aturan, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga menekankan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus menaati seluruh ketentuan dan mekanisme pengawasan dalam pelayanan publik.

Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan administrasi agar tetap berjalan dengan baik dan benar.

Sementara itu, perwakilan Ombudsman RI, Fikri Yasin, menjelaskan bahwa pada tahun 2025 Ombudsman RI melaksanakan penilaian maladministrasi pelayanan publik terhadap delapan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Lampung. Penilaian tersebut merupakan transformasi dari penilaian kepatuhan yang sebelumnya telah dilakukan.

Ia menyebutkan, pada tahun 2025 terdapat penyempurnaan indikator penilaian, termasuk penambahan aspek kepercayaan masyarakat serta kepatuhan terhadap tindakan korektif, saran perbaikan, dan penyempurnaan layanan. Penilaian dilakukan berdasarkan empat dimensi utama, yakni input, proses, output, dan pengaduan.

Fikri juga menekankan bahwa pencegahan maladministrasi merupakan langkah strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Tidak terjadinya korupsi juga didukung dengan tidak adanya maladministrasi, karena praktik tersebut seringkali berawal dari penyimpangan administrasi,” ujarnya.

Adapun lokus penilaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung meliputi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Dinas Sosial Provinsi Lampung, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap tiga perangkat daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berhasil meraih predikat nasional dengan nilai 88,48.

Capaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat upaya pencegahan maladministrasi.

Melalui audiensi ini, diharapkan sinergi antara Ombudsman RI dan Pemerintah Provinsi Lampung semakin kuat dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Optimalkan Kualitas Layanan Publik

Pemprov Lampung Optimalkan Kualitas Layanan Publik

    April 28, 2026   No comments

Lampung Raih Apresiasi Nasional atas Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025

Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung menerima apresiasi atas keberhasilan dalam penyusunan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) berkualitas di tingkat kabupaten/kota tahun 2025
dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN.

Apresiasi diserahkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Soetriningsih, kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili oleh Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Provinsi Lampung Tahun 2026 di Hotel Radisson, Selasa (28/04/2026).

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa pembangunan keluarga perlu terus diperkuat melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, pendidikan keluarga, kualitas pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar keluarga.

Menurutnya, Keberhasilan pembangunan keluarga tidak hanya ditentukan oleh program yang dirancang, tetapi juga oleh komitmen seluruh pihak dalam pelaksanaannya secara bersama-sama.

"Keberhasilan pembangunan keluarga ditentukan oleh komitmen bersama antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan masyarakat," ujarnya.

Mengusung tema 'Transformasi Kemendukbangga/BKKBN untuk Mewujudkan Lampung Maju dan Mendukung Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045',  Gubernur memandang bahwa tema ini sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama.

Dalam perspektif kependudukan, Provinsi Lampung diproyeksikan akan mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2035, yang menjadi peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi apabila didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung pada September 2025 tercatat sebesar 9,66 persen, menurun dari 10,62 persen pada tahun 2024. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung pada tahun 2025 mencapai 73,98, meningkat dari 73,13 pada tahun sebelumnya.

Gubernur juga memberikan tiga arahan strategis, yakni penguatan integrasi program pembangunan keluarga dalam perencanaan daerah, peningkatan sinergi lintas sektor hingga tingkat desa, serta penguatan pengelolaan data keluarga yang didukung sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN yang diwakili oleh Plt. Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat, Wahyuniati, menyampaikan apresiasi atas capaian Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana.

Ia menilai berbagai progres yang telah dicapai, khususnya dalam pendataan keluarga dan pelaksanaan program hingga tingkat desa, menjadi modal penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Selain Pemerintah Provinsi Lampung, apresiasi juga diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Lampung Timur atas keberhasilan penyusunan dokumen PJPK berkualitas.

Pada kegiatan tersebut dilakukan  penandatanganan komitmen bersama antara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung dengan OPD KB kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, serta penandatanganan perjanjian kerja sama Program Bangga Kencana dan Gerakan Indonesia Asri dalam upaya menciptakan lingkungan kerja dan publik yang berkelanjutan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemkab Pesisir Barat Rapat Pembahasan Pembangunan Jalan Bumi Melalui Dana TP

Pemkab Pesisir Barat Rapat Pembahasan Pembangunan Jalan Bumi Melalui Dana TP

    April 28, 2026   No comments

PESISIR BARAT,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat menggelar rapat pembahasan pelaksanaan pembangunan jalan Pekon Bumi Ratu - Sumber Agung di Kecamatan Ngambur yang merupakan tindak lanjut rencana pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Kementerian Transmigrasi melalui dana Tugas Pembantuan (TP), di Ruang Rapat Asisten Lantai 3 Ruang Batu Tihang, Selasa (28-04-2026).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Pesibar, Ir. Armand Achyuni, dan diikuti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam arahan Asisten I Bidang Pemerintahan, Ir. Armand Achyuni menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta memastikan kesiapan teknis dan administratif dalam pelaksanaan pembangunan.

“Koordinasi yang baik sangat diperlukan agar pelaksanaan pembangunan berjalan lancar, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyaraka setempat.

Selanjutnya, pembangunan jalan ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas antar wilayah di Kecamatan Ngambur serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

"Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan di daerah," pungkasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengoptimalisasi pemanfaatan anggaran dan peningkatan efektivitas program, kita mengusulkan agar lokasi kegiatan rehabilitasi jalan dimaksud dapat direvisi atau dialihkan ke ruas jalan lain yang sangat mendesak. (,Aliyubsir).

Perkuat Akuntabilitas, Pemprov Lampung Dorong Kompetensi Pelaku PBJ

Perkuat Akuntabilitas, Pemprov Lampung Dorong Kompetensi Pelaku PBJ

    April 28, 2026   No comments

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi belanja daerah melalui penguatan kompetensi para pelaku Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). 

Fokus utama diarahkan pada implementasi strategi konsolidasi paket pengadaan serta optimalisasi sistem E-Purchasing sebagai instrumen kunci pencegahan pemborosan anggaran. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprov Lampung, Sukmawan Hendriyanto, saat membuka kegiatan Peningkatan Kompetensi Pelaku PBJ di Gedung Pusiban, Selasa (28/04/2026). 

Gubernur menekankan bahwa transformasi digital melalui E-Katalog bukan sekadar perubahan teknis, melainkan langkah strategis untuk menciptakan proses pengadaan yang lebih cepat, terbuka, dan akuntabel. 

"Langkah ini akan membantu kita bekerja lebih rapi, meminimalisir potensi kesalahan, dan yang terpenting, memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pemerintah," tegas Sukmawan. 

Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Lampung menaruh harapan besar pada jajaran CPNS yang memiliki latar belakang keahlian di bidang teknologi informasi. Kehadiran mereka dinilai sangat relevan untuk mengakselerasi proses digitalisasi pengadaan yang kini menuntut pemahaman mendalam terhadap sistem elektronik. 

Ketua Pelaksana Kegiatan, Budi Setiawan, melaporkan bahwa agenda ini bertujuan memberikan panduan teknis mengenai peran dan tanggung jawab Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan regulasi terbaru, termasuk Perpres Nomor 46 Tahun 2025. 

Narasumber dalam kegiatan ini, Hernaning Rangga Dita Utama dari LKPP RI, memaparkan pentingnya pemahaman batasan kewenangan guna menghindari risiko hukum. Sementara itu, Yusron dari Biro PBJ Lampung menjelaskan kewajiban penggunaan produk dalam katalog serta prioritas penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pelibatan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK). 

Melalui konsolidasi pengadaan, diharapkan tercipta efektivitas belanja yang sejalan dengan prinsip Value for Money, memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak maksimal bagi masyarakat Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Tekankan Peran Strategis Lulusan Tarbiyah di Era Perubahan

Pemprov Lampung Tekankan Peran Strategis Lulusan Tarbiyah di Era Perubahan

    April 28, 2026   No comments

 Tulang Bawang – Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Darul Ishlah Tulang Bawang atas Wisuda Perdana Program Sarjana (S1) Tahun 2026 yang digelar di Aula STIT Darul Ishlah, Senin (27/4/2026).

Gubernur Lampung yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menyampaikan salam hormat dari Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung kepada seluruh civitas akademika, wisudawan, serta keluarga besar STIT Darul Ishlah.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, kami mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati. Hari ini adalah momen yang sangat bermakna, bukan hanya bagi para lulusan, tetapi juga bagi orang tua dan keluarga yang telah mendampingi dengan doa, perjuangan, serta pengorbanan tanpa henti,” ujarnya.

Menurutnya, wisuda bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan titik awal memasuki ruang pengabdian yang lebih luas di tengah masyarakat. Gelar sarjana yang diraih hari ini, kata dia, membawa tanggung jawab besar untuk memberi manfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Gubernur menegaskan, lulusan ilmu tarbiyah memiliki posisi strategis sebagai calon pendidik, pembina umat, sekaligus penjaga nilai moral di tengah derasnya arus perubahan zaman.

“Jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari persoalan. Pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tetapi proses membentuk karakter, menanamkan akhlak, dan menyiapkan generasi yang berdaya saing serta berkepribadian kuat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti besarnya potensi bonus demografi di Provinsi Lampung, di mana sekitar 69 persen penduduk berada pada usia produktif. Kondisi tersebut dinilai sebagai peluang besar yang harus dimanfaatkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, dan keterampilan kerja.

“Lampung memiliki modal besar. Jika generasi mudanya dibekali ilmu, akhlak, dan kompetensi, maka daerah ini akan semakin maju dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur memberikan apresiasi kepada para dosen, pengelola kampus, dan Yayasan Pondok Pesantren Darul Ishlah yang dinilai berhasil menjaga semangat pendidikan di tengah tantangan, termasuk saat masa pandemi Covid-19.

Ia berharap STIT Darul Ishlah terus berkembang, meningkatkan mutu akademik, memperluas program studi, hingga membuka jenjang pendidikan magister (S2) di masa mendatang.

“Perguruan tinggi ini memiliki potensi besar untuk terus tumbuh. Kami berharap para alumni ikut berkontribusi melalui penelitian, inovasi, dan pengabdian masyarakat agar kualitas kampus semakin meningkat,” katanya.

Sementara itu, Ketua STIT Darul Ishlah, Dr. Tohir Muntoha, S.Pd., M.Pd.I, menyampaikan bahwa wisuda perdana ini menjadi bukti ketangguhan, kerja keras, serta doa yang terjawab bagi keluarga besar kampus.

“Kalian bukan sekadar angka dalam data lulusan, tetapi duta-duta perubahan yang akan terjun langsung di tengah masyarakat. Gelar sarjana adalah tiket untuk mulai berkarya, namun karakter dan kegigihanlah yang akan menentukan sejauh mana kalian melangkah,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Ishlah sekaligus Rois Syuriah PWNU Lampung, KH Shodiqul Amin, menegaskan bahwa pesantren saat ini menjadi kekuatan besar dalam pembangunan bangsa, termasuk dalam bidang pendidikan tinggi.

Ia berharap STIT Darul Ishlah terus berkembang dari jenjang S1 menuju S2 hingga S3, sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat pendidikan berbasis pesantren.

Wisuda perdana tersebut  menjadi tonggak sejarah penting bagi STIT Darul Ishlah Tulang Bawang dalam mencetak generasi unggul, religius, dan siap membangun Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Gaji ke-13 ASN dan PPPK Pemprov Lampung Cair Awal Juni 2026

Gaji ke-13 ASN dan PPPK Pemprov Lampung Cair Awal Juni 2026

    April 27, 2026   No comments

Bandarlampung — Kabar baik bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Gaji ke-13 bagi ASN dan PPPK dipastikan mulai dicairkan pada awal Juni 2026, dengan total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp150 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Nurul Fajri, menyampaikan bahwa pencairan gaji ke-13 tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026.
“Pembayaran gaji ke-13 mulai dilakukan pada Juni 2026 sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp150 miliar untuk memenuhi hak ASN dan PPPK,” ujarnya.
Ia menjelaskan, alokasi anggaran tersebut diperuntukkan bagi 12.648 pegawai negeri sipil (PNS), 12.779 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta 863 PPPK paruh waktu di lingkungan Pemprov Lampung.
Lebih lanjut, Nurul Fajri menegaskan bahwa komponen gaji ke-13 bagi PPPK meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, serta tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan.
Namun demikian, terdapat ketentuan khusus bagi PPPK dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pembayaran gaji ke-13 akan dilakukan secara proporsional, dihitung berdasarkan jumlah bulan masa kerja dibagi 12, sebagaimana mekanisme yang juga diterapkan pada pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
“Untuk PPPK yang masa kerjanya belum genap satu tahun, besarannya disesuaikan secara proporsional. Ini sudah diatur dalam regulasi yang sama,” jelasnya.
Dengan pencairan gaji ke-13 ini, diharapkan dapat meningkatkan daya beli serta membantu kebutuhan pendidikan keluarga ASN menjelang tahun ajaran baru.
Pemerintah Provinsi Lampung juga memastikan proses pencairan dilakukan tepat waktu dan sesuai mekanisme, guna menjaga stabilitas kesejahteraan pegawai di tengah dinamika ekonomi saat ini. (*)

Bupati Pesisir Barat Serahkan Bantuan Korban Kebakaran

Bupati Pesisir Barat Serahkan Bantuan Korban Kebakaran

    April 27, 2026   No comments

PESIBAR-. Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, menunjukkan kepedulian nyata kepada masyarakat yang terdampak musibah kebakaran dan pohon tumbang di Lebak, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, serta di Kecamatan Karya Penggawa, Senin (27/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Dedi Irawan didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (PPPAKB), Irhamudin, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Herdi Wilismar, Camat Karya Penggawa, Iskandar Haris, Sekretaris Dinas DPRKPPLH, Peratin Way Sindi, Wawan Kurniawan, Camat Pesisir Tengah yang diwakili Sekretaris Kecamatan, serta Lurah Pasar Krui.

Pada kunjungannya, Bupati Dedi Irawan menyerahkan bantuan secara langsung kepada warga terdampak, sekaligus memastikan kondisi para korban dalam keadaan aman dan telah mendapatkan penanganan cepat dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

“Pemerintah daerah hadir untuk masyarakat, terutama saat menghadapi musibah seperti ini. Kami berkomitmen untuk terus memberikan bantuan dan dukungan agar masyarakat dapat segera bangkit dan kembali beraktivitas,” ujar Bupati Dedi Irawan.

Adapun bantuan yang disalurkan meliputi bantuan sosial berupa uang tunai, buffer stock, paket sembako, bantuan material seperti asbes, perlengkapan rumah tangga, serta berbagai kebutuhan lain yang diperlukan oleh para korban.

Selain menyalurkan bantuan, Bupati juga mengimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana, terutama di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat solidaritas dan saling membantu dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana.

Langkah cepat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat ini diharapkan mampu membantu proses pemulihan para korban, yang terkena musibah semoga kondisi di wilayah cepat normal.(aliyubsir)