Penanganan Cepat Jalan Rusak Dorong Aktivitas Ekonomi Warga di Daerah

Penanganan Cepat Jalan Rusak Dorong Aktivitas Ekonomi Warga di Daerah

    Februari 23, 2026   No comments

Metro --- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal meninjau penanganan reaksi cepat perbaikan ruas jalan provinsi di Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah, Senin (23/2/2026). Peninjauan dilakukan bersama Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung M. Taufiqullah untuk memastikan kesiapan infrastruktur menjelang arus mudik Lebaran.

Salah satu titik yang ditinjau yakni Jalan Pattimura di Metro Utara, Kota Metro. Ruas ini merupakan jalur penghubung strategis antara Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, dan Lampung Tengah.

Selain itu, Gubernur juga meninjau ruas Jalan Merapi di Desa Nambah Dadi, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Kedua ruas tersebut menjadi prioritas penanganan cepat karena mengalami kerusakan yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat.

Dalam keterangannya di sela-sela kegiatan, Gubernur Mirza mengatakan perbaikan yang dilakukan saat ini bersifat sementara. Fokusnya adalah penebalan badan jalan dan penutupan lubang agar perjalanan masyarakat selama mudik Lebaran lebih aman dan nyaman.

"Ini sementara kita tutup lubang-lubang supaya Lebaran bisa nyaman jalannya. Perbaikan permanen akan kita mulai setelah Lebaran," ujar Gubernur.

Ia menjelaskan, untuk Jalan Pattimura akan dilakukan pembangunan permanen menggunakan konstruksi rigid beton sepanjang sekitar satu kilometer di sisi kanan dan kiri jalan. Anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp 10 miliar dan sudah termasuk pembenahan saluran irigasi atau drainase di sepanjang ruas tersebut.

Menurut Gubernur, kerusakan berulang di Jalan Pattimura dalam tiga tahun terakhir tidak lepas dari persoalan drainase. Ia menemukan banyak saluran air yang tertutup dan tidak dibersihkan sehingga menyebabkan genangan dan mempercepat kerusakan badan jalan.

"Drainasenya banyak yang tidak pernah dibersihkan, bahkan ada yang tertutup. Air menggenang, akhirnya jalan rusak lagi. Tahun ini kita perbaiki lagi, tapi drainase harus dibenahi," katanya.

Safari Ramadan Jadi Momentum Pemprov Lampung Dengarkan Aspirasi dan Bantu Masyarakat

Safari Ramadan Jadi Momentum Pemprov Lampung Dengarkan Aspirasi dan Bantu Masyarakat

    Februari 23, 2026   No comments

Lampung Tengah — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Safari Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi bersama masyarakat di Masjid At-Taqwa, Kampung Onoharjo, Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Senin (23/2/2026). Kegiatan tersebut dipimpin langsung Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dan didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri.

Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forkopimda, tokoh agama, serta masyarakat setempat.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur menyerahkan bantuan dana hibah untuk masjid, santunan kepada anak yatim piatu, serta Al-Qur’an bagi masyarakat. Bantuan itu merupakan bagian dari program penguatan keagamaan dan sosial yang digulirkan Pemprov Lampung selama Ramadan.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengatakan Safari Ramadan menjadi ruang silaturahmi sekaligus sarana menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Menurutnya, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat penting untuk memastikan setiap program berjalan tepat sasaran.

"Safari Ramadan ini ruang bagi kita untuk bertemu langsung, mendengar, dan memastikan apa yang kita kerjakan benar-benar dirasakan manfaatnya," ujar Gubernur.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan posisi strategis Lampung Tengah sebagai lumbung pangan provinsi. Kabupaten ini dikenal sebagai sentra produksi padi, jagung, singkong, peternakan sapi dan kambing, serta komoditas hortikultura.

Ia menilai, kekuatan Lampung Tengah menjadi penopang utama pembangunan daerah. "Kalau Lampung Tengah kuat, Lampung akan semakin kokoh," ucapnya.

Selain sektor pertanian, Gubernur juga menyoroti peningkatan harga komoditas seperti padi, jagung, dan singkong yang dinilai membantu mendorong perbaikan ekonomi petani. Kebijakan penyesuaian harga tersebut disebut berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat pedesaan.

Di bidang infrastruktur, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran sekitar Rp 300 miliar untuk perbaikan jalan provinsi di Lampung Tengah pada 2026. Anggaran itu meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata berkisar Rp 50–60 miliar.

Sejumlah ruas prioritas yang diperbaiki antara lain Bandar Jaya–Mandala, Punggur, Seputih Surabaya–Sadewa, Metro–Kota Gajah, hingga Padang Ratu–Kalirejo–Bangunrejo. Pemerintah menargetkan sekitar 95–98 persen jalan provinsi di Lampung Tengah dalam kondisi mantap pada tahun ini.

"Ketika jangkar pembangunan kita kuat, maka rotasi ekonomi dan pembangunan akan bergerak lebih cepat," ujar Gubernur.

Pemprov Lampung Dorong Zona Integritas, Lebih Transparan dan Akuntabel

Pemprov Lampung Dorong Zona Integritas, Lebih Transparan dan Akuntabel

    Februari 23, 2026   No comments

Lampung Selatan --- Pemerintah Provinsi Lampung melalui Inspektorat Provinsi Lampung menjadi narasumber dalam Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang digelar di Aula GSG Presisi Polda Lampung, Senin (23/02/2026).

Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) ini digelar oleh Kepolisian Daerah Lampung dalam upaya Reformasi Birokrasi untuk menciptakan instansi pemerintah yang bersih dari korupsi, melayani dengan baik, transparan dan akuntabel.

Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan bagian dari strategi percepatan Reformasi Birokrasi nasional yang bertujuan mewujudkan instansi yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

"Membangun Zona Integritas itu diawali dengan komitmen bersama, dimulai oleh pimpinan tertinggi. Ketika komitmen itu kuat, maka perubahan akan berjalan hingga ke seluruh jajaran," ujar Bayana.

Ia menjelaskan, predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bukanlah tujuan akhir semata, melainkan hasil dari proses perbaikan yang sistematis dan berkelanjutan.

"Zona Integritas ini adalah akhir dari sebuah reformasi birokrasi yang kita harapkan menjadi wujud nyata komitmen menghadirkan pelayanan dengan petugas yang berintegritas," tegasnya.

Dalam paparannya, Bayana juga menekankan bahwa mekanisme penilaian pembangunan ZI dilakukan secara objektif dan berlapis.

"Penilaian itu tidak hanya dilakukan secara terbuka, tetapi juga bertingkat secara tertutup untuk memastikan apakah unit pelayanan benar-benar melaksanakan pelayanan dengan integritas," jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak perlu menunggu kondisi yang sempurna.

"Walaupun belum sepenuhnya memenuhi syarat, kita mulai saja untuk mewujudkan Zona Integritas. Yang penting ada komitmen dan perbaikan yang dilakukan secara nyata," tambahnya.

Lebih lanjut, Inspektur memaparkan enam komponen pengungkit pembangunan ZI, mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Seluruh komponen tersebut harus berjalan selaras untuk menghasilkan perubahan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Melalui kegiatan yang diselenggarakan Polda Lampung ini, diharapkan semangat pembangunan Zona Integritas semakin menguat, tidak hanya di lingkungan kepolisian tetapi juga di seluruh instansi pelayanan publik, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Kadis BMBK Lampung Pastikan Jalan Provinsi Aman Dilalui Selama Arus Mudik

Kadis BMBK Lampung Pastikan Jalan Provinsi Aman Dilalui Selama Arus Mudik

    Februari 22, 2026   No comments

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung memastikan seluruh ruas jalan provinsi yang masuk dalam kegiatan pemeliharaan akan ditangani sebelum Lebaran,l. Sehingga tidak ada jalan berlubang yang membahayakan pengguna jalan selama arus mudik dan balik Idulfitri.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, menegaskan bahwa penanganan ini bersifat pemeliharaan rutin dan darurat. Difokuskan pada penambalan dan perbaikan titik-titik rusak di ruas jalan provinsi.

“Untuk kepentingan mudik, jalan provinsi harus aman dan nyaman dilalui. Ruas yang masuk pemeliharaan kami tangani sebelum Lebaran, supaya tidak ada lubang yang membahayakan masyarakat,” ujar Taufiqullah.

Ia menegaskan bahwa pekerjaan tersebut berbeda dengan pembangunan 62 ruas jalan tahun 2026. Kegiatan pemeliharaan dilakukan sekarang untuk menjamin keselamatan pengguna jalan, sementara pembangunan 2026 tetap mengikuti tahapan pengadaan dan akan dilaksanakan setelah proses tender selesai pasca Lebaran.

“Jadi perlu kami luruskan, pemeliharaan menjelang Lebaran jalan terus, sedangkan pembangunan 2026 tetap sesuai aturan dan jadwal setelah tender. Ini dua proses yang berbeda dan tidak saling tumpang tindih,” jelasnya.

Taufiqullah juga menambahkan bahwa seluruh jajaran di lapangan sudah diminta bergerak cepat, khususnya pada ruas-ruas dengan lalu lintas tinggi dan jalur utama mudik antar kabupaten/kota.

“Prinsipnya sederhana, jangan biarkan masyarakat mudik di jalan berlubang. Soal pembangunan 2026, itu tetap kami siapkan secara matang agar pekerjaan fisik bisa langsung berjalan setelah seluruh proses administrasi selesai,” tegasnya.

Dengan langkah ini, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama arus mudik, sekaligus memastikan program pembangunan jalan tahun 2026 berjalan tertib, jelas, dan sesuai ketentuan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Tim Gabungan Pantau Distribusi Pangan, Pemprov Lampung Perkuat Kesiapsiagaan Ramadan

Tim Gabungan Pantau Distribusi Pangan, Pemprov Lampung Perkuat Kesiapsiagaan Ramadan

    Februari 22, 2026   No comments

 Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat kesiapsiagaan dalam menjaga stabilitas ketersediaan dan harga bahan pangan menjelang Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah hingga Hari Raya Idul Fitri. Langkah ini dilakukan melalui pengawasan terpadu bersama pemerintah pusat guna memastikan masyarakat memperoleh pangan yang aman, bermutu, dan terjangkau, Minggu (22/2/2026)

Selama tiga hari, 20–22 Februari 2026, tim gabungan yang dipimpin Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional, Sri Nuryanti, melakukan pemantauan langsung di sejumlah titik distribusi pangan di Lampung. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan yang bergerak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari produsen, distributor, hingga pedagang yang berhubungan langsung dengan konsumen. Tim memeriksa aspek keamanan pangan, kelengkapan registrasi produk, kesesuaian dengan Harga Acuan Penjualan (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET), serta kondisi mutu barang.

“Pengawasan ini bertujuan memastikan masyarakat Lampung mendapatkan bahan pangan dengan kualitas terjamin, aman dikonsumsi, dan dijual sesuai ketentuan harga yang berlaku, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idul Fitri dengan tenang,” ujar Sri Nuryanti dalam keterangannya.

Dalam tinjauan tersebut, tim menemukan sejumlah produk pangan olahan dengan kemasan penyok yang berpotensi menurunkan kualitas. Produk tersebut langsung diminta untuk tidak diperjualbelikan. Selain itu, pengawasan juga menyoroti pentingnya penanganan daging dan ayam segar agar memenuhi standar keamanan pangan.

Pemprov Lampung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta instansi terkait juga diimbau untuk mengintensifkan sosialisasi kepada pedagang, khususnya terkait penanganan ayam segar pascapenyembelihan. Penjualan ayam tanpa proses pembersihan yang sesuai standar berisiko memicu pertumbuhan bakteri dalam waktu singkat dan membahayakan kesehatan konsumen.

Dari sisi harga, sebagian besar komoditas strategis seperti daging sapi dan daging ayam terpantau stabil dan berada pada kisaran harga acuan, bahkan di beberapa titik lebih rendah. Namun, harga cabai rawit merah masih berada di atas HAP, mencapai sekitar Rp70.000 per kilogram. Kondisi ini dipengaruhi terbatasnya pasokan dari daerah sentra produksi di Pulau Jawa.

Menyikapi hal tersebut, Pemprov Lampung berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memfasilitasi distribusi dari daerah surplus ke wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan. Langkah ini diharapkan mampu menekan gejolak harga sekaligus menjaga ketersediaan stok di pasar.

Penguatan koordinasi lintas sektor ini merupakan wujud komitmen Pemprov Lampung dalam menjalankan arahan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama pada momentum hari besar keagamaan yang memiliki tingkat konsumsi tinggi.

Dengan pengawasan intensif, pengendalian distribusi, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemprov Lampung optimistis stabilitas pangan selama Ramadan hingga Idul Fitri 1447 H dapat terjaga, sehingga masyarakat dapat merayakan hari kemenangan dengan rasa aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Bersama Komisi XII DPR RI Bahas Pemanfaatan Energi

Pemprov Lampung Bersama Komisi XII DPR RI Bahas Pemanfaatan Energi

    Februari 20, 2026   No comments

Bandar Lampung --- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung mendampingi Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja reses untuk pengawasan langsung pengelolaan sektor energi dan lingkungan hidup di Provinsi Lampung, Jumat (20/2/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Radisson, Bandar Lampung, dan dihadiri jajaran pemerintah pusat, daerah, serta pelaku industri migas dan energi.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi atas kehadiran Komisi XII DPR RI sebagai momentum penguatan sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, serta investasi di Lampung. Ia menegaskan Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera dengan luas wilayah sekitar 35.587 kilometer persegi dan penduduk lebih dari 9 juta jiwa yang tersebar di 15 kabupaten/kota.

Dari sisi energi, Pemprov Lampung mencatat capaian bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 36,32 persen pada 2025. Angka itu melampaui target Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sebesar 36 persen.

Realisasi pemanfaatan energi di Lampung mencapai 4,08 million tonnes of oil equivalent (MTOE). Komposisinya meliputi EBT 36,32 persen, minyak bumi 37,80 persen, gas bumi 4,88 persen, dan batu bara 21,21 persen.

Pemprov Lampung juga melaporkan peningkatan pemanfaatan EBT dari 1,46 MTOE pada 2023 menjadi 1,48 MTOE pada 2024. Capaian ini sejalan dengan upaya menjadikan Lampung sebagai lumbung energi terbarukan nasional.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyatakan kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan implementasi usaha hulu migas. Fokus utama adalah rencana pelaksanaan survei seismik 2D oleh PT. Pertamina EP di wilayah Lampung dan Sumatera Selatan.

Ia menjelaskan, berdasarkan paparan SKK Migas pada rapat dengar pendapat 11 Februari 2026, target survei seismik 2D nasional tahun 2026 mencapai 3.882 kilometer. Namun hingga Januari 2026, realisasinya masih nol kilometer.

"Jika survei seismik 2D Lampung–Sumatera Selatan sepanjang 688,5 kilometer ini berjalan, maka kontribusinya sekitar 17,7 persen dari target nasional 2026. Ini bukan kegiatan kecil, tetapi signifikan," ujar Putri.

Survei tersebut direncanakan melintasi lima kabupaten di Lampung, yakni Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur, serta dua kabupaten di Sumatera Selatan. Total cakupan mencapai 35 kecamatan dan 142 desa dengan jadwal pelaksanaan Desember 2025 hingga Agustus 2026.

Komisi XII DPR RI menekankan pentingnya kesiapan teknis, kepastian perizinan, skema pembiayaan, hingga mitigasi risiko sosial dan lingkungan. Sosialisasi yang sistematis dan transparan dinilai menjadi prasyarat untuk mencegah resistensi masyarakat.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Paul Ibnu Suhendra, mengungkapkan Lampung memiliki potensi sumber daya migas yang signifikan. Berdasarkan kajian geologi, potensi sumber daya minyak diperkirakan mencapai sekitar 830 juta barel yang memerlukan pematangan melalui eksplorasi lanjutan.

Saat ini telah dilakukan akuisisi seismik 2D sepanjang 652 kilometer untuk meningkatkan kualitas pemetaan bawah permukaan. Langkah tersebut diharapkan membuka potensi baru sekaligus mendukung target peningkatan produksi nasional.

Sementara itu, Direktur Regional 1 Sumatera PT. Pertamina EP, Muhammad Arifin, menjelaskan estimasi potensi oil in place di wilayah kerja Sumbagsel Area 1 mencapai sekitar 1,4 miliar barel. Survei seismik 2D direncanakan dimulai Juni 2026, dilanjutkan studi dan pemboran eksplorasi pada 2028.

Jika ditemukan cadangan ekonomis, tahapan berikutnya meliputi delineasi, penyusunan rencana pengembangan (POD), hingga target on stream awal pada 2032. "Tanpa eksplorasi hari ini, tidak akan ada produksi di masa depan," ujarnya.

Pemprov Lampung menyatakan dukungan terhadap percepatan perizinan, termasuk proses PPKH dan koordinasi lintas instansi. Pemerintah daerah juga mendorong sinergi pusat dan daerah agar pengembangan sektor ESDM berjalan selaras dengan target nasional, tanpa mengabaikan aspek sosial dan kelestarian lingkungan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Penandatanganan NPHD Perkuat Sinergi Pemprov Lampung dan Forkopimda

Penandatanganan NPHD Perkuat Sinergi Pemprov Lampung dan Forkopimda

    Februari 20, 2026   No comments

BANDARLAMPUNG ----- Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Instansi Vertikal/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (18/2/2026).

Kegiatan tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan.

Penandatanganan dilakulan oleh Plt. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung Nurul Fajri dengan Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi, Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen Haryantana serta perwakilan dari unsur TNI dan Polri.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa penandatanganan NPHD merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi para penerima hibah.

Dukungan tersebut diharapkan mampu menjamin kelancaran penyelenggaraan berbagai kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, hibah daerah bukan sekadar kewajiban administratif yang diatur regulasi, melainkan wujud nyata kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan instansi lainnya dalam mewujudkan cita-cita nasional menuju Indonesia Emas serta visi Lampung Maju.

“Melalui penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah ini, Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen mendukung kinerja instansi pemerintah lainnya, terutama Forkopimda, serta memperkuat kapasitas instansi vertikal, khususnya TNI dan Polri, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Bumi Ruwa Jurai,” ujarnya.

Gubernur Mirza berharap hibah yang diberikan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan dikelola dengan baik sehingga tidak hanya menjadi program rutin tahunan, melainkan instrumen strategis dalam mendukung visi pembangunan Provinsi Lampung yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan TNI dan Polri sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas wilayah.

"Mari kita perkuat komitmen bersama dalam membangun daerah yang kita cintai, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas di Provinsi Lampung," pungkasnya.

Sementara itu, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa penandatanganan NPHD menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan jajaran TNI-Polri di wilayah Lampung.

Ia menegaskan bahwa dukungan melalui mekanisme hibah daerah bukan sekadar bentuk administratif, melainkan komitmen bersama untuk memperkuat stabilitas wilayah, meningkatkan kesiapan satuan, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui kerja sama yang baik ini, berbagai program pembinaan teritorial, peningkatan sarana dan prasarana, serta kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Kristomei juga memastikan bahwa setiap dukungan yang diberikan melalui hibah daerah akan dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan manfaat hibah benar-benar dirasakan masyarakat.

Lebih lanjut, ia menyebut kolaborasi antara TNI-Polri dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan, mulai dari ketahanan pangan, penanggulangan bencana, pembinaan generasi muda, hingga penguatan wawasan kebangsaan.(Adpim)