Perbaikan Jalan RA Basyid Segera Dimulai, Pemkab Lampung Selatan Pastikan Mobilitas Warga Lebih Aman dan Nyaman

Perbaikan Jalan RA Basyid Segera Dimulai, Pemkab Lampung Selatan Pastikan Mobilitas Warga Lebih Aman dan Nyaman

    Agustus 06, 2026   No comments

 Kalianda - Harapan masyarakat agar Jalan RA Basyid di Kecamatan Jati Agung segera diperbaiki kini mulai terjawab. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memastikan penanganan ruas jalan tersebut telah dipersiapkan dan akan segera memasuki tahap pelaksanaan.

Jalan yang menjadi salah satu akses utama penghubung Kabupaten Lampung Selatan dengan Kota Bandar Lampung itu dipastikan akan segera diperbaiki setelah anggaran penanganannya dialokasikan pada Tahun Anggaran 2026 dan proses kontrak pekerjaan telah selesai.

Selama beberapa waktu terakhir, kondisi Jalan RA Basyid menjadi sorotan masyarakat karena mengalami kerusakan di sejumlah titik.

Lubang-lubang yang cukup dalam dinilai membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor. Bahkan, di beberapa lokasi warga memasang ban bekas sebagai penanda agar pengendara lebih waspada dan terhindar dari kecelakaan.

Sebagai jalur penghubung yang setiap hari dilalui kendaraan roda dua, roda empat hingga kendaraan bertonase besar, ruas jalan tersebut memiliki tingkat mobilitas yang tinggi.

Kepadatan lalu lintas biasanya meningkat pada sore hari ketika masyarakat kembali dari tempat kerja maupun aktivitas lainnya, sehingga kondisi jalan yang rusak kerap menimbulkan ketidaknyamanan dan kekhawatiran bagi pengguna jalan.

Menanggapi berbagai keluhan masyarakat tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan ruas jalan tersebut pada tahun 2026.

Hendry mengatakan, berdasarkan data yang diterima Dinas Kominfo dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan, penanganan jalan tersebut berada pada Ruas Jalan Karang Sari-Batas Bandar Lampung yang merupakan jalan kabupaten dengan Nomor Ruas 201 dan memiliki total panjang 4,47 kilometer.

Ia merinci, dari total panjang ruas jalan tersebut, sepanjang 450 meter berada dalam kondisi baik, 1.600 meter berkondisi sedang, 2.090 meter mengalami kerusakan ringan, dan 330 meter masuk kategori rusak berat.

"Pada Tahun Anggaran 2026 Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.130.985.584 untuk rehabilitasi ruas jalan tersebut dengan target penanganan sepanjang 750 meter menggunakan konstruksi AC-WC," ujar Hendry, Kamis (6/8/2026).

Lebih lanjut Hendry menyampaikan, pekerjaan rehabilitasi jalan itu kini telah memasuki tahapan pelaksanaan administrasi. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menandatangani kontrak dengan penyedia jasa CV. Bintang Artha Nagendra melalui Nomor Kontrak 118/KTR/KONS-BM/DPUPR-LS/APBD/2026 tertanggal 30 Juli 2026.

"Saat ini penyedia jasa sedang melakukan persiapan untuk memulai pekerjaan di lapangan," kata Hendry.

Hendry memahami tingginya harapan masyarakat agar seluruh ruas jalan yang mengalami kerusakan dapat segera diperbaiki. Namun demikian, ia mengajak masyarakat memahami bahwa pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah saat ini harus melakukan penyesuaian skala prioritas sebagai dampak dari keterbatasan anggaran, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Karena itu, penanganan infrastruktur dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan ruas-ruas yang menjadi prioritas berdasarkan tingkat kerusakan, volume lalu lintas, serta manfaat bagi masyarakat.

"Keluhan masyarakat menjadi perhatian kami. Pemerintah tidak tinggal diam dan terus berupaya melakukan perbaikan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran yang ada. Kami berharap masyarakat dapat terus mendukung agar pembangunan berjalan lancar. Dengan dimulainya perbaikan ini, semoga kondisi Jalan RA Basyid semakin baik sehingga aktivitas masyarakat menjadi lebih aman, nyaman, dan lancar," tutup Hendry. (Kmf)

Bupati Pesisir Barat Gandeng Anggota DPR RI Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Bupati Pesisir Barat Gandeng Anggota DPR RI Percepatan Pembangunan Infrastruktur

    Agustus 05, 2026   No comments

PESISIR BARAT – Upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pesisir Barat terus dilakukan Bupati Dedi Irawan. Dalam pertemuan bersama Anggota DPR RI Komisi V, Mukhlis Basri, di Krui Wave, Rabu (5/8/2026),

Dedi memaparkan sejumlah program prioritas yang diharapkan mendapat dukungan pemerintah pusat. Pertemuan tersebut menjadi ajang koordinasi antara pemerintah daerah dan wakil rakyat di tingkat nasional guna mendorong realisasi pembangunan yang dinilai memiliki dampak besar bagi masyarakat.

Tiga usulan yang disampaikan meliputi pengembangan kawasan pendukung Pelabuhan Kuala, pembangunan Jembatan Gantung Way Haru, serta peningkatan ruas Jalan RS M. Thohir.

Menurut Dedi Irawan, keberadaan infrastruktur pendukung Pelabuhan Kuala sangat penting untuk mengoptimalkan fungsi pelabuhan sebagai pusat aktivitas ekonomi. Dengan fasilitas yang lebih memadai, distribusi barang diproyeksikan semakin lancar, sekaligus memperkuat sektor perikanan, perdagangan, dan pariwisata yang menjadi potensi unggulan Pesisir Barat.

Sementara itu, pembangunan Jembatan Gantung Way Haru diharapkan mampu mengatasi keterisolasian sejumlah wilayah. Jembatan tersebut akan membuka akses yang lebih mudah bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mulai dari mengangkut hasil pertanian hingga menjangkau layanan pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat juga mengusulkan peningkatan kualitas Jalan RS M. Thohir. Ruas jalan tersebut dinilai memiliki peran strategis karena menjadi jalur menuju fasilitas kesehatan. Kondisi jalan yang lebih baik diharapkan mempercepat mobilitas masyarakat serta mendukung kelancaran pelayanan publik.

Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota DPR RI Komisi V Mukhlis Basri menyatakan apresiasinya terhadap langkah pemerintah daerah yang fokus pada pembangunan infrastruktur dasar. Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal usulan tersebut melalui koordinasi dengan kementerian dan instansi terkait agar dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Bupati Dedi Irawan optimistis kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, DPR RI, dan pemerintah pusat akan mempercepat terwujudnya berbagai program pembangunan. Ia meyakini sinergi yang kuat menjadi fondasi penting dalam meningkatkan konektivitas wilayah, kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tedi Zadmiko, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mesrawan, Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Muliana, serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian M. Belly Oscar.(aliyubsur)

Bupati Lampung Selatan Tinggalkan Aula, Pilih Bawah Flyover Natar untuk Lantik 12 Pejabat

Bupati Lampung Selatan Tinggalkan Aula, Pilih Bawah Flyover Natar untuk Lantik 12 Pejabat

    Agustus 05, 2026   No comments

LAMSEL, Natar - Ada pemandangan berbeda dalam pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (5/8/2026).

Jika biasanya prosesi digelar di aula pemerintahan atau gedung berpendingin udara, kali ini Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama memilih ruang terbuka di kawasan Pasar Natar, tepatnya di Underpass Flyover Kecamatan Natar.

Di tengah aktivitas pedagang buah, penjual makanan, dan arus kendaraan yang terus melintas, Bupati Egi melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan 12 pejabat pimpinan tinggi pratama hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).

Suasana itu menjadi simbol bahwa birokrasi harus hadir, bekerja, dan memahami langsung kehidupan masyarakat.
Pelantikan tersebut juga memiliki makna tersendiri. Dari 12 pejabat yang diangkat menjadi pejabat definitif, hampir seluruhnya sebelumnya telah mengemban tugas sebagai pelaksana tugas (Plt) pada jabatan yang saat ini diduduki. Satu-satunya wajah baru dalam formasi tersebut adalah jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam sambutannya, Bupati Egi menegaskan bahwa pemilihan lokasi pelantikan bukan sekadar menghadirkan suasana yang berbeda atau seremonial semata, melainkan sebagai pengingat bahwa setiap jabatan yang diemban harus berangkat dari realitas kehidupan masyarakat.

Menurutnya, pelantikan bukanlah bentuk apresiasi ataupun penghargaan, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Tentu ini bukan hanya sebuah seremonial. Saya tidak ingin ini hanya menjadi sebuah apresiasi atau penghargaan, tetapi melahirkan tanggung jawab, melahirkan kewajiban bagaimana kondisi riil di tengah-tengah masyarakat," ujar Egi.

Egi mengatakan, seluruh penyelenggara pemerintahan, mulai dari kepala daerah, anggota DPRD hingga pejabat perangkat daerah, memperoleh amanah dari masyarakat dengan harapan mampu menghadirkan perubahan yang nyata.

Menurutnya, masyarakat menaruh ekspektasi besar terhadap pemerintah, baik untuk memperbaiki kehidupan mereka, lingkungan sekitar, maupun masa depan Kabupaten Lampung Selatan.

"Mereka memiliki ekspektasi tinggi, memiliki harapan tinggi terkait masa depan, memiliki aspirasi yang ingin berubah, baik itu dirinya sendiri, lingkungannya maupun kabupaten ini," kata Egi.

Bupati Egi bahkan mengajak para pejabat memaknai suasana Pasar Natar secara utuh. Aroma sampah dan aktivitas perdagangan yang mereka rasakan sebelum pelantikan, menurutnya, merupakan gambaran nyata kondisi yang setiap hari dihadapi masyarakat.

Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh menjaga jarak dengan rakyat. Sebaliknya, pemerintah harus berjalan bersama masyarakat, memahami kebutuhan, harapan, hingga kemampuan ekonomi mereka sebelum menyusun maupun menjalankan setiap kebijakan.

Egi juga mengingatkan bahwa kepastian penghasilan yang diterima aparatur sipil negara berbeda dengan kondisi para pedagang kecil yang menggantungkan rezekinya dari hasil jualan setiap hari.

"Kalau kita setiap bulan hak kita sudah pasti, gaji sudah pasti. Tapi lihat pedagang di depan kita, mereka belum tentu hari ini dapat rezeki, besok pun belum tentu. Nah, inilah yang harus menjadi nurani kita bersama, bahwa hati kita ada di mereka," ujarnya.

Mengakhiri arahannya, Bupati Egi mengingatkan seluruh pejabat agar memandang jabatan sebagai titipan yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali. Karena itu, setiap amanah harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Jabatan yang kita terima hari ini, besok bisa diambil. Maka manakala kita diberikan waktu titipan tersebut, pergunakanlah sebaik-baiknya, sebermanfaat-manfaatnya, seluas-luasnya. Ingat, setiap program yang saya minta harus melandaskan tiga aspek besar, yaitu tumbuh, berdampak, dan berkelanjutan," pesan Egi.

Adapun 12 pejabat yang dilantik yakni Mhd Dharma Kurniawan sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat, Agustinus Oloan sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, Djuanda sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Mugiyono sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Syaifulloh sebagai Kepala Dinas Pendidikan, dan dr. Nessi Yunita sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Kemudian, Iwan Chandra Gautama sebagai Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Sumantri sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Hendry Kurniawan sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Cahyadi sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Devi Arminanto sebagai Kepala Dinas Kesehatan, serta Alyasir sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Selain melantik pejabat definitif, Bupati Egi juga memberikan tugas tambahan kepada dua pejabat struktural sebagai Pelaksana Tugas (Plt), yakni Al Mardiyah sebagai Plt Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah serta Arif Surya Utama sebagai Plt Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah. (Mhr-Is)

Bupati Pesibar Terima 119 Mahasiswa KKN Universitas Aisyah Pringsewu

Bupati Pesibar Terima 119 Mahasiswa KKN Universitas Aisyah Pringsewu

    Agustus 03, 2026   No comments

PESISIR BARAT - Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat secara resmi terima dan lepas 119 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Aisyah Pringsewu (UAP) yang akan melaksanakan pengabdian di enam pekon di Kecamatan Ngambur. Pelepasan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Armen Qodar,  mewakili Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, di Lapangan Ngambur, Senin (3/08/2026).

Sebanyak 119 mahasiswa dari berbagai program studi akan melaksanakan KKN di Pekon Negeri Ratu Ngambur, Muara Tembulih, Gedung Cahya Kuningan, Ulok Mukti, Pekon Mon, dan Bumi Ratu sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Bupati Pesisir Barat, diwakili Armen Qodar menyampaikan apresiasi kepada Universitas Aisyah Pringsewu yang telah mempercayakan Kabupaten Pesisir Barat sebagai lokasi pelaksanaan KKN. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan wujud nyata sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan.

Armen menjelaskan bahwa Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan, serta kekayaan budaya. Namun demikian, berbagai tantangan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan pekon masih memerlukan kolaborasi seluruh pihak.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap para mahasiswa tidak hanya menjalankan kewajiban akademik, tetapi juga mampu menjadi bagian dari gerakan bersama membangun daerah melalui gagasan, inovasi, dan aksi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Armen menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini memprioritaskan percepatan penurunan stunting, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), digitalisasi pemerintahan pekon, ketahanan pangan, pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal, serta pemberdayaan UMKM. Mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi melalui observasi, identifikasi permasalahan dan potensi wilayah, serta penyusunan program yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.

“Di tengah berbagai keterbatasan, pembangunan tidak selalu dimulai dari anggaran yang besar, tetapi dari kepedulian, ide-ide yang baik, inovasi, dan semangat bekerja bersama. Kami yakin mahasiswa mampu menghadirkan gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Pesisir Barat,”

Ia juga berpesan agar seluruh mahasiswa menjaga nama baik almamater, menghormati adat istiadat masyarakat setempat, serta membangun komunikasi yang harmonis dengan pemerintah pekon dan masyarakat selama pelaksanaan KKN.

Bupati Pesisir Barat Hadiri Paripurna Pertanggung Jawaban APBD Tahun Anggaran 2025

Bupati Pesisir Barat Hadiri Paripurna Pertanggung Jawaban APBD Tahun Anggaran 2025

    Juli 31, 2026   No comments

PESIBAR–Sibernusantara.net. Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat dengan agenda Persetujuan Bersama dan Penandatanganan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Jumat (31/07/2026).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Mohammad Emir Lil Ardi, S.H., didampingi Wakil Ketua II DPRD, Muhammad Amin Basri, S.M., serta dihadiri 17 dari 25 anggota DPRD. Turut hadir unsur Forkopimda, Staf Ahli, para Asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, dan anggota TP-PKK Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam sambutannya, Bupati Dedi Irawan menyampaikan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan agenda terakhir dalam siklus dan mekanisme pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

Bupati mengungkapkan rasa syukur karena seluruh tahapan pembahasan Ranperda dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Menurutnya, setelah memperoleh persetujuan bersama DPRD, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Lampung sebagai wakil pemerintah pusat untuk dilakukan evaluasi.

kita bersyukur bahwa seluruh proses dan tahapan pembahasan materi telah selesai dengan baik dan tepat waktu. Sehubungan telah dilaksanakan persetujuan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini, maka selanjutnya rancangan peraturan daerah tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Lampung sebagai wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi. Kita berharap proses evaluasi di tingkat provinsi nantinya dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu,” ujar Bupati.

Bupati menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain memenuhi kewajiban konstitusional, proses tersebut juga menjadi bagian dari penilaian akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, hingga pelaporan serta evaluasi sebagai dasar penyusunan kebijakan pada tahun anggaran berikutnya.

Menurut Bupati, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Seiring dengan hal tersebut, kiranya kita dapat mengambil manfaat yang lebih penting lagi, bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar ditunjukkan dengan indikator kuantitatif dari serapan anggaran, tetapi lebih kepada asas manfaat dari capaian program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap pembangunan dan pelayanan publik yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat, tanpa mengesampingkan kepatuhan dan kepatutan atas peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang berkeadilan serta memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas,” tegasnya.

Bupati juga mengakui bahwa pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan kapasitas keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, keterbatasan sumber daya manusia, hingga berbagai kendala lainnya. Meski demikian, kondisi tersebut diharapkan tidak mengurangi tekad dan semangat seluruh pihak untuk terus bekerja keras, berpartisipasi aktif sesuai peran dan kapasitas masing-masing demi kemajuan Kabupaten Pesisir Barat.

Mirza Tegaskan Komitmen Majukan Sektor Pertanian Lampung Lewat HKTI

Mirza Tegaskan Komitmen Majukan Sektor Pertanian Lampung Lewat HKTI

    Juli 31, 2026   No comments

Bandar Lampung - Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, resmi terpilih sebagai Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung periode 2026-2031 dalam Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Lampung yang digelar di Lantai III Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (31/7/2026).

Usai terpilih, Mirza menegaskan akan segera mengonsolidasikan berbagai organisasi petani dan nelayan guna memperkuat sinergi dengan program pemerintah dalam memajukan sektor pertanian di Lampung.
Menurutnya, HKTI akan menjadi wadah untuk menyatukan berbagai organisasi pertanian dan perikanan agar program yang telah dijalankan pemerintah dapat memberikan dampak yang lebih maksimal bagi masyarakat.
"Tentunya kita akan mengonsolidasikan organisasi-organisasi petani dan nelayan, termasuk berbagai pihak terkait, agar sistem yang sudah dibangun pemerintah dalam memperbaiki sektor pertanian bisa berdampak maksimal di Provinsi Lampung," ujar Mirza.
Ia juga menyoroti tantangan yang akan dihadapi sektor pertanian menjelang musim kemarau dan potensi dampak fenomena El Nino.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan berbagai langkah antisipasi.
"Kami sudah beberapa kali menggelar rapat menghadapi musim kemarau. Pompa-pompa irigasi juga sudah mulai dijalankan dan kami terus memantau titik-titik yang berpotensi mengalami kekeringan. Insya Allah seluruh titik kering akan segera mendapatkan penanganan dalam waktu dekat," katanya.
Mirza optimistis, melalui sinergi antara HKTI, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan, sektor pertanian di Lampung dapat terus berkembang dan mampu menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman kekeringan akibat musim kemarau. (*)

Realisasi Pajak Daerah Lampung Selatan Tembus 63,29 Persen, BPPRD Optimistis Target 2026 Tercapai

Realisasi Pajak Daerah Lampung Selatan Tembus 63,29 Persen, BPPRD Optimistis Target 2026 Tercapai

    Juli 29, 2026   No comments

LAMSEL, Kalianda - Kinerja penerimaan pajak daerah Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan tren yang positif. Hingga 27 Juli 2026, realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai 63,29 persen atau sebesar Rp166.384.920.369 dari target tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp262.900.218.100.

Capaian tersebut menjadi indikator bahwa upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) berjalan sesuai target. Bahkan, memasuki pertengahan tahun anggaran, realisasi penerimaan pajak telah melampaui target capaian semester pertama.

Dengan capaian itu, BPPRD masih memiliki ruang yang cukup untuk mengejar target hingga akhir tahun. Dari total target yang ditetapkan, masih tersisa sekitar Rp96,5 miliar yang harus direalisasikan dalam lima bulan ke depan, yakni mulai Agustus hingga Desember 2026.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPPRD Kabupaten Lampung Selatan, Iwan Chandra Gautama, menyampaikan optimisme bahwa target penerimaan pajak daerah tahun 2026 dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Menurut Iwan, target yang diberikan merupakan amanah sekaligus tanggung jawab yang harus diwujudkan melalui kerja keras seluruh jajaran BPPRD Lampung Selatan.

"Kami tidak hanya berfokus pada pencapaian target penerimaan, tetapi juga berupaya membangun kesadaran masyarakat bahwa pajak daerah merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung pembangunan. Karena itu, kami akan terus bekerja secara maksimal agar potensi pajak dapat tergali secara optimal,” ujar Iwan, Rabu (29/7/2026).

Optimisme tersebut bukan tanpa alasan. Tahun ini, target penerimaan pajak daerah Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika pada 2025 target pajak daerah berada di kisaran Rp250 miliar, maka pada 2026 meningkat menjadi Rp262,9 miliar, atau naik sekitar Rp12 miliar.

Kenaikan target tersebut menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi BPPRD Kabupaten Lampung Selatan untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah melalui berbagai strategi yang lebih adaptif dan inovatif.

Iwan mengatakan, pihaknya akan terus memperkuat berbagai langkah optimalisasi penerimaan, mulai dari memperluas sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan pelayanan perpajakan, hingga melakukan inovasi dalam menjemput potensi pajak dan mengoptimalkan pemungutan pajak maupun retribusi daerah.

"Kami akan terus memperkuat berbagai strategi, baik melalui edukasi kepada masyarakat maupun inovasi dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerah. Dengan upaya tersebut, kami optimistis target penerimaan pajak daerah tahun 2026 dapat direalisasikan sesuai yang telah ditetapkan," kata Iwan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, menilai capaian realisasi pajak daerah yang telah menembus 63,29 persen hingga akhir Juli 2026 merupakan hasil dari sinergi seluruh pihak dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.

Menurut Supriyanto, capaian tersebut tidak lepas dari arahan dan komitmen Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama yang terus mendorong optimalisasi potensi pajak daerah melalui berbagai terobosan, termasuk penguatan inovasi pelayanan kepada masyarakat.

"Capaian ini merupakan hasil kerja bersama. Berkat arahan dan dorongan Bapak Bupati, optimalisasi potensi pajak daerah terus kami lakukan, diiringi berbagai inovasi pelayanan agar masyarakat semakin mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya," ujarnya.

Supriyanto mengatakan, Pemkab Lampung Selatan akan terus memperkuat sistem pelayanan perpajakan yang mudah, cepat, dan transparan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha yang telah menunjukkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak daerah.

Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi modal penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah menunjukkan kepatuhan dan kesadarannya dalam membayar pajak daerah. Kontribusi ini merupakan bentuk partisipasi nyata masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah," kata Supriyanto.

Dengan capaian yang telah melampaui 63 persen pada pertengahan tahun, Pemkab Lampung Selatan optimistis target penerimaan pajak daerah tahun 2026 sebesar Rp262,9 miliar dapat direalisasikan melalui penguatan inovasi pelayanan, optimalisasi potensi pajak, serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam mendukung pembangunan daerah. (Kmf-Is)