Groundbreaking Hilirisasi Peternakan Ayam Terintegrasi Dimulai, Lampung Selatan Bidik Peran Strategis Nasional

Groundbreaking Hilirisasi Peternakan Ayam Terintegrasi Dimulai, Lampung Selatan Bidik Peran Strategis Nasional

    Februari 06, 2026   No comments

Jati Agung - Kabupaten Lampung Selatan kembali dipercaya sebagai salah satu lokasi program strategis nasional. Kepercayaan itu ditandai dengan dimulainya program hilirisasi industri ayam terintegrasi yang diproyeksikan menjadikan daerah ini sebagai motor penguatan hilirisasi peternakan ayam nasional sekaligus penyangga pasokan protein hewani untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program tersebut merupakan hasil kerja sama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian RI serta Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Pembangunan resmi dimulai melalui kegiatan groundbreaking di Perkebunan PTPN I Region 7 Trikora, Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Jumat (6/2/2026).

Groundbreaking dilaksanakan hanya sehari setelah audiensi antara Ditjen PKH Kementerian Pertanian RI dan Bupati Lampung Selatan pada Kamis (5/2/2026), menandakan percepatan implementasi program yang menjadi prioritas pemerintah pusat tersebut.

Salah satu program utama yang akan dijalankan adalah skema “Ayam Merah Putih”, yakni model pengembangan peternakan ayam terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Program ini mencakup penyediaan bibit ayam, pakan, kandang, hingga penguatan industri pengolahan, sehingga peternak tidak lagi bergantung pada penjualan ayam hidup, tetapi dapat memperoleh nilai tambah dari produk olahan.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mengatakan pembangunan hilirisasi pangan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat sektor pertanian dan peternakan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kegiatan groundbreaking dengan PTPN I dan Danantara terkait pembangunan hilirisasi pangan yang ada di Lampung Selatan,” ujar Egi.

Bupati Egi menjelaskan, kehadiran industri hilir yang terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas peternakan ayam serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar.

“Kami optimistis ini akan mampu menggerakkan ekonomi lokal dan menciptakan domino efek terhadap potensi yang ada di daerah sini,” lanjutnya.

Program hilirisasi tersebut dirancang untuk memperkuat rantai pasok sektor peternakan, mulai dari produksi, pengolahan, hingga distribusi.

Dengan sistem terintegrasi, hasil peternakan diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga menopang kebutuhan nasional.

Selain memperkuat ketahanan pangan, proyek ini juga diproyeksikan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan peternak, serta menumbuhkan sektor usaha pendukung di Lampung Selatan.

Pemerintah daerah pun menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program strategis pemerintah pusat yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. (ptm-Is)

Sekdakab Pesisir Barat Ikuti Rapat Koordinasi Virtual Dengan Kantor Staf Kepresidenan

Sekdakab Pesisir Barat Ikuti Rapat Koordinasi Virtual Dengan Kantor Staf Kepresidenan

    Februari 06, 2026   No comments

PESISIR BARAT - Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, mewakili Bupati Pesisir Barat, mengikuti rapat koordinasi bersama Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia (KSP RI) terkait progres pembangunan akses jalan menuju RSUD KH. Muhammad Thohir Kabupaten Pesisir Barat. Rapat tersebut dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Batu Gukhi, Jumat (6/2/2026).

Turut hadir mendampingi Sekretaris Daerah, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs. Zukri Amin, M.P., Plt. Kepala Dinas PUPR, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), serta Direktur RSUD KH. Muhammad Thohir Pesisir Barat.

Dalam penyampaiannya, Sekda Tedi Zadmiko menyampaikan rasa syukur atas hasil positif dari rapat koordinasi tersebut.

“Alhamdulillah, perjuangan kita membuahkan hasil dan mulai menemukan titik terang. Setelah rapat koordinasi ini, pembangunan akses jalan menuju RSUD KH. Muhammad Thohir insyaallah akan dibiayai langsung oleh PU Bina Marga Pusat. Ini merupakan buah dari koordinasi intensif serta doa seluruh masyarakat Pesisir Barat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sekda menjelaskan bahwa penanganan pembangunan jalan tersebut tidak lagi sepenuhnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan akan diambil alih oleh anggaran PU Bina Marga Pusat.

Setelah melalui serangkaian pemaparan teknis, pihak pemerintah pusat menyetujui bahwa akses jalan menuju rumah sakit merupakan prioritas utama dan harus segera dilanjutkan pembangunannya.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat, diharapkan pembangunan akses jalan menuju RSUD KH. Muhammad Thohir dapat segera terealisasi dengan spesifikasi sesuai standar nasional, sehingga mampu menopang beban kendaraan berat serta menunjang mobilitas tinggi, khususnya untuk layanan kesehatan darurat.

Kepastian keterlibatan pemerintah pusat dalam proyek strategis ini menjadi tonggak penting bagi peningkatan konektivitas di Kabupaten Pesisir Barat. RSUD KH. Muhammad Thohir, sebagai rumah sakit rujukan utama, kini semakin dekat untuk memiliki akses jalan yang layak, aman, dan representatif bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal seluruh proses administrasi dan teknis di lapangan, agar pelaksanaan pembangunan oleh pihak kementerian dapat segera dimulai dan berjalan tanpa hambatan. (Yasir)

Kolaborasi Pemkab Pesisir Barat dan Kepolisian Gelar Fun Walk dan Bersih Pantai

Kolaborasi Pemkab Pesisir Barat dan Kepolisian Gelar Fun Walk dan Bersih Pantai

    Februari 06, 2026   No comments

PESISIR BARAT - Wakil Bupati Pesisir Barat, Lampung, Irawan Topani, menghadiri kegiatan Fun Walk dan Bersih-Bersih Pantai (Coastal Clean Up) yang digelar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat hingga kawasan Pantai Labuhan Jukung, Jumat (6/2/2026).

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Polres Pesisir Barat sebagai bentuk sinergi pemerintah, kepolisian, dan masyarakat dalam menjaga kesehatan serta kelestarian lingkungan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Pesisir Barat AKBP Bestiana, Ketua Perwosi Pesisir Barat Dian Hardiyanti Dedi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, sejumlah kepala OPD, staf ahli, seluruh ASN di lingkungan Pemkab Pesisir Barat, serta jajaran Polres Pesisir Barat.

 Irawan Topani, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polres Pesisir Barat serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. 

Ia menegaskan bahwa aksi bersih-bersih pantai tidak hanya bertujuan untuk menjaga kebugaran dan mempererat kebersamaan, tetapi juga sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan termasuk di pengir pantai 

"Pantai Labuhan Jukung merupakan salah satu aset wisata unggulan Kabupaten Pesisir Barat yang harus dijaga bersama agar tetap bersih, indah, dan berkelanjutan. Lingkungan pesisir yang terawat diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan sektor pariwisata sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat," ungkap dia. 

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan pesisir demi keberlanjutan alam dan kenyamanan generasi mendatang.

Kegiatan aksi bersih-bersih pantai yang melibatkan seluruh peserta sebagai simbol komitmen bersama dalam menjaga lingkungan serta memperkuat kolaborasi lintas sektor di lingkungan Kabupaten Pesisir Barat. (Ali Yubsir). 

Hari Pers Nasional 2026, M Rian Ali Akbar : Semangat Wartawan Indonesia!

Hari Pers Nasional 2026, M Rian Ali Akbar : Semangat Wartawan Indonesia!

    Februari 05, 2026   No comments

Nasional – Menjelang peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada tanggal 09 Februari 2026, semangat baru ditiupkan kepada seluruh insan pers di penjuru Nusantara. Di tengah gempuran teknologi kecerdasan buatan (AI) yang semakin mendominasi arus informasi, peran wartawan sebagai "penjaga gerbang kebenaran" justru dinilai semakin krusial.

Peringatan HPN tahun ini mengusung pesan kuat: Adaptasi, Integritas, dan Resiliensi. Pers Indonesia diharapkan tidak hanya sekadar bertahan, tetapi juga memimpin dalam mengarahkan opini publik yang sehat dan berbasis data.
Tantangan Baru, Semangat Lama
M. Rian Ali Akbar, SH., MH., CLPA, Ketua Umum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Serikat Media Siber Indonesia (LKBH SMSI) Pusat,  menilai bahwa Dunia media tahun 2026 memang menyuguhkan lanskap yang berbeda. Kecepatan informasi kini dihitung dalam hitungan milidetik. Namun, kecepatan bukanlah segalanya.
"Teknologi boleh berubah, namun nurani jurnalisme tetap menjadi kompas utama. Wartawan Indonesia harus tetap berani menyuarakan kebenaran di atas segala kepentingan," ujar Rian kepada media berita-public.com (Jumat, 06/02/26).
Rian juga memberikan semangat untuk para wartawan Indonesia.
"Dalam rangka Hari Pers Nasional, Salam hangat untuk Pers yang mandiri dan Ekspresif. Semangat para wartawan Indonesia," Tutupnya.

Selamat Hari Pers Nasional! Mari jadikan momentum 09 Februari 2026 ini sebagai titik balik untuk memperkuat kompetensi. Jangan takut pada perubahan teknologi, jadikan alat untuk memperkuat narasi dan memperluas jangkauan kebenaran.
Tinta mungkin digital, namun semangat harus tetap membara seperti saat pertama kali mesin cetak dijalankan. Teruslah berkarya, karena bangsa ini masih sangat membutuhkan dedikasi Anda.
Selamat Hari Pers Nasional 2026!
Hidup Pers Indonesia!. (Redaksi)

Enam Perangkat Daerah Mulai Proses, Gaji PPPK Paruh Waktu Lampung Selatan Siap Masuk Rekening

Enam Perangkat Daerah Mulai Proses, Gaji PPPK Paruh Waktu Lampung Selatan Siap Masuk Rekening

    Februari 05, 2026   No comments

 Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memastikan anggaran pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam kondisi siap.

Keterlambatan yang dikeluhkan sejumlah pegawai disebut bukan karena kendala keuangan, melainkan proses administrasi di masing-masing perangkat daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Rini Ariasih, menjelaskan bahwa pengajuan pencairan gaji PPPK Paruh Waktu sebenarnya sudah dapat dilakukan sejak awal bulan ini. Namun realisasi pembayaran sangat bergantung pada kecepatan perangkat daerah dalam mengajukan berkas pencairan.

“Secara keuangan tidak ada masalah. Anggaran sudah tersedia. Tinggal proses pengajuan dari masing-masing perangkat daerah,” ujar Rini, dalam  keterangannya, Kamis (5/2/2026).

Ia menerangkan, salah satu syarat utama pencairan gaji PPPK Paruh Waktu adalah Perjanjian Kinerja (PK) yang memuat nominal gaji sebagai dasar pembayaran.

Saat ini, masih terdapat sejumlah PK PPPK Paruh Waktu, terutama tenaga guru, yang masih dalam proses Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Meski demikian, Rini menegaskan kondisi tersebut tidak semestinya menjadi penghambat karena sistem pembayaran gaji bersifat LS (Langsung). Artinya, pengajuan dapat dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu seluruh PK selesai.

“Contohnya di Dinas Pendidikan yang jumlah gurunya ribuan. Kalau sudah ada 100 orang yang PK-nya selesai, ya langsung diajukan 100 orang dulu. Tidak perlu menunggu semuanya,” jelasnya.

Hingga saat ini, sedikitnya enam perangkat daerah telah mengajukan proses pencairan gaji PPPK Paruh Waktu dan telah diverifikasi oleh BPKAD. Di antaranya Dinas PPPA, Kesbangpol, Bappeda, Perkim, serta Kecamatan Tanjung Bintang dan Way Sulan.

Sementara itu, Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta BKD saat ini masih dalam tahap verifikasi kelengkapan dokumen, lalu menyampaikan SPM.

“Sudah ada enam perangkat daerah yang berproses. Berkasnya sudah diverifikasi dan siap dicairkan hari ini,” kata Rini.

Selain persoalan PK, kendala lain yang ditemui adalah masih banyak PPPK Paruh Waktu, khususnya guru yang diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah, belum memiliki rekening Bank Lampung. Padahal, sistem pembayaran gaji di lingkungan Pemkab Lampung Selatan menggunakan bank tersebut sebagai kanal resmi.

“Mereka kebanyakan belum memiliki rekening Bank Lampung. Ini perlu segera dilengkapi agar proses pembayaran bisa berjalan lancar,” tambahnya.

Pemkab Lampung Selatan mengimbau seluruh perangkat daerah agar mempercepat proses administrasi serta memastikan kelengkapan dokumen pegawai.

Dengan pengajuan yang dilakukan secara bertahap dan koordinasi yang lebih intensif, pemerintah daerah optimistis pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu dapat segera terealisasi dan menjawab keresahan para pegawai yang telah mulai bekerja sejak akhir Desember 2025. (Kmf)

Kinerja Ekonomi Lampung 2025 Menguat, Konsumsi dan Ekspor Jadi Motor Utama

Kinerja Ekonomi Lampung 2025 Menguat, Konsumsi dan Ekspor Jadi Motor Utama

    Februari 05, 2026   No comments

Bandar Lampung — Perekonomian Provinsi Lampung menunjukkan kinerja yang solid sepanjang tahun 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat ekonomi Lampung tumbuh sebesar 5,28 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya dan melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Riswan Nasution, dalam rilis resmi Berita Statistik yang digelar di Aula BPS Provinsi Lampung, Kamis (5/2/2026).

Ahmad Riswan menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2025 dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan periode Januari–Desember 2025 dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

“Nilai PDRB Lampung tahun 2025 mencapai Rp525,85 triliun, meningkat signifikan dari Rp484,24 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi Lampung yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Secara year on year (y-on-y), pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 5,54 persen. Sementara secara quarter to quarter (q-to-q), ekonomi Lampung mengalami kontraksi 3,05 persen. Namun demikian, BPS menegaskan bahwa penurunan tersebut merupakan siklus musiman yang wajar dan relatif lebih rendah dibandingkan kontraksi triwulan IV pada tahun-tahun sebelumnya.

“Penurunan pada triwulan IV 2025 lebih kecil dibandingkan tahun 2024 yang mencapai minus 3,52 persen. Ini menunjukkan stabilitas ekonomi Lampung semakin baik,” jelasnya.

Dibandingkan wilayah lain di Sumatera, pertumbuhan ekonomi Lampung tergolong impresif. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera pada 2025 tercatat 4,18 persen, sementara Lampung mampu tumbuh di atas rata-rata tersebut.

Secara regional, Lampung menempati peringkat ketiga pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera, setelah Kepulauan Riau (6,94 persen) dan Sumatera Selatan (5,35 persen). Selain itu, Lampung juga berada di peringkat keempat sebagai penyumbang ekonomi terbesar di Sumatera, setelah Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan, dengan kontribusi sebesar 9,98 persen.

Sektor Pertanian Tetap Jadi Penopang Utama

Dari sisi lapangan usaha, struktur ekonomi Lampung masih didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi 26,90 persen, diikuti industri pengolahan sebesar 19,11 persen, dan perdagangan sebesar 14,35 persen.

Ketiga sektor tersebut menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Lampung. Sektor pertanian menyumbang 27,19 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi, industri pengolahan menyumbang 21,91 persen, dan sektor perdagangan memberikan kontribusi sekitar 10 persen.

Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dicatat oleh kategori jasa keuangan dan asuransi yang tumbuh 16,46 persen, didorong oleh meningkatnya pendapatan bunga perbankan. Adapun sektor pengadaan listrik dan gas mengalami kontraksi terdalam sebesar 5,78 persen akibat penurunan produksi gas.

Dari sisi pengeluaran, struktur ekonomi Lampung masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dengan porsi 62,61 persen. Konsumsi rumah tangga mampu memberikan kontribusi sebesar 56,71 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung sepanjang 2025.

Selain itu, komponen konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) mencatat pertumbuhan tertinggi pada triwulan IV 2025 sebesar 6,31 persen, seiring meningkatnya aktivitas lembaga sosial dan keagamaan.

Ekspor juga menjadi mesin pertumbuhan penting dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 72,22 persen, menunjukkan peran strategis perdagangan luar negeri dalam mendorong ekonomi Lampung.

PDRB Per Kapita Terus Meningkat

Capaian positif ekonomi Lampung juga tercermin dari PDRB per kapita yang terus meningkat. Pada tahun 2023, PDRB per kapita Lampung tercatat Rp48,19 juta, naik menjadi Rp51,39 juta pada 2024, dan kembali meningkat signifikan pada 2025 menjadi sekitar Rp55 juta.

“Kenaikan ini menunjukkan adanya akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung dan menjadi indikator positif dalam upaya keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap),” ujar Ahmad Riswan.

Ahmad Riswan menegaskan, rilis data statistik ini merupakan bentuk pelayanan publik BPS Provinsi Lampung dalam menyediakan data yang berkualitas, akurat, dan relevan untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan.

“Kami berharap data ini dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga mampu mendorong akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung,” pungkasnya.

Pertumbuhan ekonomi yang solid ini menjadi modal penting bagi Provinsi Lampung untuk terus melangkah maju, sejalan dengan visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

BPS Lampung : Kemiskinan Lampung Turun Jadi Single Digit 9,66 persen

BPS Lampung : Kemiskinan Lampung Turun Jadi Single Digit 9,66 persen

    Februari 05, 2026   No comments

Bandar Lampung — Provinsi Lampung mencatat capaian penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mengumumkan bahwa tingkat kemiskinan Lampung pada September 2025 turun menjadi 9,66 persen, menurun 0,34 poin dibandingkan Maret 2025 yang masih berada di angka 10,00 persen.

Capaian ini disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Riswan Nasution, dalam rilis resmi Berita Statistik di Aula BPS Provinsi Lampung, Kamis (5/2/2026). Dengan angka tersebut, Lampung resmi memasuki era kemiskinan satu digit, sebuah tonggak sejarah baru dalam pembangunan sosial ekonomi daerah.

“Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan nyata pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujar Ahmad Riswan.

BPS menjelaskan, penurunan tingkat kemiskinan tidak terlepas dari berbagai indikator ekonomi yang membaik. Pada September 2025, Indeks Harga Konsumen (IHK) Lampung tercatat sebesar 108,51, atau naik sekitar 8 persen dibandingkan tahun dasar.

Kondisi inflasi yang relatif terkendali berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya rumah tangga berpendapatan rendah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan III 2025 mencapai 5,04 persen, yang berdampak positif terhadap penciptaan nilai tambah, peningkatan pendapatan, serta peluang kerja.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga tercatat meningkat sebesar 4,89 persen, menandakan aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin menggeliat.

Dari sektor perdesaan, Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung yang tercatat 127,62 pada awal Februari 2026 menjadi indikator positif kesejahteraan petani. Meski produksi padi mengalami penurunan, daya tukar petani yang masih tinggi menunjukkan adanya potensi peningkatan pendapatan petani ke depan, yang sangat berpengaruh terhadap kemiskinan di wilayah desa.

Secara jumlah, penduduk miskin di Lampung pada September 2025 tercatat sebanyak 860,13 ribu orang. BPS menegaskan, angka ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun program intervensi yang lebih tepat sasaran.

“BPS siap mendukung percepatan penurunan kemiskinan melalui penyediaan data yang akurat dan berkelanjutan,” kata Ahmad Riswan.

Berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan di perdesaan tercatat 10,88 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 7,37 persen. Menariknya, penurunan kemiskinan di wilayah perdesaan menunjukkan tren yang signifikan.

“Ini menjadi bukti bahwa program pembangunan desa mulai menunjukkan hasil positif, mengingat desa selama ini merupakan kantong utama kemiskinan,” jelasnya.

Tak hanya dari sisi persentase, kualitas kemiskinan di Lampung juga menunjukkan perbaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 1,539 menjadi 1,228, menandakan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, sehingga peluang untuk keluar dari kemiskinan semakin besar.

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga membaik, turun dari 0,344 menjadi 0,242. Penurunan ini mengindikasikan semakin homogennya kondisi pengeluaran rumah tangga miskin, serta meningkatnya efektivitas program bantuan sosial yang disalurkan.

Dari sisi ketimpangan, Gini Ratio Lampung pada September 2025 tercatat 0,287, turun dari 0,292 pada periode sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antarpenduduk di Lampung semakin menyempit.

Penguatan data ketimpangan juga terlihat dari struktur pengeluaran penduduk. Porsi konsumsi 20 persen kelompok berpengeluaran tertinggi turun dari 38,82 persen menjadi sekitar 38,80 persen, menandakan distribusi pengeluaran yang semakin merata di masyarakat.

BPS menegaskan bahwa seluruh indikator ini memberikan gambaran positif mengenai profil kesejahteraan masyarakat Lampung. Penurunan kemiskinan, membaiknya kualitas hidup penduduk miskin, serta menyempitnya ketimpangan menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah ke depan.

“Data statistik ini kami harapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sehingga upaya percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung dapat terus berlanjut,” pungkas Ahmad Riswan.

Capaian ini semakin memperkuat optimisme bahwa Provinsi Lampung berada di jalur yang tepat menuju pembangunan inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).