MTM Minta Walikota Bandar Lampung Copot Kadis PU

MTM Minta Walikota Bandar Lampung Copot Kadis PU

    Desember 09, 2025   No comments

Bandar Lampung ,- Masyarakat Transparansi Merdeka (MTM) sambangi kantor Walikota Bandar Lampung.

Mereka meminta Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana untuk mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandar Lampung, dan mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bandar Lampung.

Ketua MTM, Ashari hermansyah sekaligus koordinator mengatakan, kedatangannya disebabkan ketidakpuasan terhadap kinerja Dinas PU Bandar Lampung yang tidak merespons aspirasi, saran dan kritik MTM terkait realisasi pelaksanaan pekerjaan infrastruktur tahun anggaran APBD  2025.
"Sehingga lembaga kami  datang ingin bertemu langsung menyampaikan pengaduan kepada  Ibu Walikota Bandar Lampung," tegas dia, Selasa (9/12/2025).

Ashari berujar, kronologi tersebut berawal dari penyampaian aspirasi yang tertuang dalam  surat dan dokumentasi hasil survei dan investigasi sebanyak 12 kali pengiriman, dari bulan September-November 2025.Namun hingga kini Dinas PU Bandar Lampung, sepertinya tidak memiliki itikad baik untuk memberikan jawaban klarifikasi tersebut.
"Seharusnya sebagai kepala dinas yang berstatus pegawai negeri sipil memberikan contoh yang baik kepada bawahan maupun kepada masyarakat umum dalam memberikan  pelayanan publik," sambung Ashari.

Ia menambahkan, sebagai kepala dinas diwajibkan bekerja profesional menjunjung tinggi sportifitas, integritas, loyalitas, dan disiplin guna memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju good governance and clean governance.

Ia mencontohkan jika di tubuh seseorang terinfeksi suatu penyakit maka harus segera diobati atau dimusnahkan virusnya, jangan sampai penyakit tersebut menular ke orang lain.
"Demikian juga dengan tatanan pemerintahan daerah, jika terindikasi suatu permasalahan besar menyangkut nama baik pemerintahan maka harus segera dicari solusinya, jangan sampai menular ketempat lain," ujarnya.

"Kami sungguh heran mengapa di era digitalisasi masih saja hal tersebut terjadi, ia mempertanyakan apakah selama ini adanya unsur kesengajaan atau ada Indikasi lain? Karena menurut dia sejak di era kepemimpinan walikota sebelumnya dari masa Walikota Suharto, Eddy Sutrisno hingga masa Herman HN, semuanya berjalan lancar, namun mengapa di saat ini semuanya terjadi ?," ungkap Ashari.

Selanjutnya terkait hasil survei investigasinya, pihaknya mengakui telah menyampaikan dokumentasi tersebut kepada Dinasi Pu Bandar Lampung dengan jumlah proyek yang berhasil dilakukan survei sebanyak 26 kegiatan, dan 5 proyek sedang dalam proses penilaian dengan jumlah 31 proyek atau Rp61 miliar lebih tengah dalam penangannya dari nilai kontrak.

Dikutip dari lembaran brosur pernyataan sikap yang berhasil dihimpun, ke 31 proyek tersebut adalah ;
1.Pembangunan Gedung PMI Kota Bandar lampung, nilai Rp2,9 miliar lebih
2.Peningkatan Jalan Alimudin  Kecamatan Sukabumi (DBH), Nilai Rp1,1 milar lebih
3.peningkatan Jalan P.Tirtayasa, campang raya, Kecamatan sukabumi, Nilai Rp4,9 miliar lebih
4.Peningkatan Jalan Cik Ditiro ujung Kecamatan kemiling, Nilai Rp1,9 Mlmiliar lebih
Pembangunan Puskesmas Kopri Raya, Nilai Rp 3,4 Mlmiliar lebih
5.Pembangunan Gedung Kantor kelurahan way kandis, Nilai Rp1,7 miliar lebih
6.Pembangunan Gedung Kantor kelurahan raja basa jaya, Nilai Rp1,7 miliar lebih
7.Pembangunan Puskesmas Campang Raya, nilai Nilai Rp1,7 miliar lebih
8.Pembangunan Kantor kelurahan karang maritim panjang, nilai Rp3,4 miliar lebih
9.Pembangunan puskesmas rawat inap kecamatan panjang, Nilai Rp4,9 miliar lebih
10.Penataan Masjid Baiturahim Perumahan Kopri, Nilai Rp1,9 miliar lebih
11.Penataan Trotoar Jalan Ikan bawal Kecamatan Teluk Betung Selatan, nilai Rp 1,6 miliar lebih
12.Pembangunan Drainase Jl.Pulau Pisang LK.1 Kel.kopri jaya sukarame, Nilai Rp790 juta lebih
13.Pembangunan Gedung Dinas Sosial, Nilai Rp2,9 miliar lebih
14.Pembangunan Talud / Bronjong Jl.Bangsa Ratu Perum BKP Blok Y, Nilai Rp843 juta lebih
15.Pembangunan Talud/ Bronjong Way balau RT.01 LK.01, Sumber Rejo Sejahtera, Nilai Rp 383 juta lebih
16.Rehabilitasi Puskesmas Permata Sukarame, nilai Rp1,97 miliar lebih
17.Pembangunan RSUD Tjokro Dipo Tahap 1, Nilai Rp12,8 miliar lebih
18.Penataan Trotoar Jalan Dr.Susilo Kecamatan Teluk Betung Utara, Nilai Rp2,4 miliar lebih
19.Pembangunan Gapura Ke Arah Pesawahan Gudang lelang, Nilai Rp1,2 miliar lebih
20.Pembangunan Gapura Toko Yen Yen Simpang, Nilai Rp1,2 miliar lebih
21.Pembangunan Drainase Purumahan kopri RT.02 LK.1 Kel. Kopri Raya , Sukarame, Nilai Rp 789 juta lebih
22.Pembangunan Gapura Pasar Mambo Kangkung, Rp1,2 miliar lebih
23.Pembangunan Tugu Al Quran, Nilai Rp984 juta lebih
24.Pembangunan Drainase Purumahan kopri RT.02 LK.1 Kel. Kopri Raya , Kemiling nilai Rp625 juta lebih
25.Pembangunan Drainase Jln. RE.Martadinata Perum Puri Gading RT.004 Sukamaju, Teluk Betung Timur
26.Pembangunan Drainase Perum BKP Kel.Kemiling permai, Nilai Rp398 juta lebih
27.Renovasi Gedung Graha Mandala, Rp1,3 miliar lebih
28.Pembangunan Drainase Jalan Palapa 10 A RT.05 LK.3 Kel.Gunung Terang , Langkapura Nilai Rp 747 juta lebih
29.Renovasi Gedung BLK Kota Bandar Lampung, Nilai Rp1,4 miliar lebih    
30.Pembangunan R.S . UIN Raden Intan ( Tahap 1 ), Nilai Rp2,9 miliar lebih
31.Pembangunan Drainase Jl.Untung suropati Kel.labuhan Ratu Raya Labuhan Ratu, nilai Rp720 juta lebih

Kemudian dalam kutipan sebaran brosul tersebut menambahkan, MTM Lampung menyampaikan dua tuntutan pernyataan sikap yang berisi,
menyampaikan kepada Walikota Bandar lampung untuk memberikan keputusan tegas dan  menonjobkan oknum Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bandar Lampung dan jajarannya yang terlibat dalam perkara tersebut.
"Diduga telah mencoreng nama baik pemerintahan Kota Bandar Lampung.
Kemudian menyampaikan  kepada aparat penegak hukum untuk melakukan Pemeriksaan, mengaudit oknum pejabat  yang terlibat  dugaan tindak pidana  korupsi berjamaah agar dapat ditetapkan sebagai tersangka dihadapan Hukum di kemudian hari," kata dia. (Ndi)

Bupati Pesisir Barat Dan Rombongan Tinjau Langsung Revitalisasi Pembangunan Sekolah

Bupati Pesisir Barat Dan Rombongan Tinjau Langsung Revitalisasi Pembangunan Sekolah

    Desember 09, 2025   No comments

Pesisir Barat - Bupati Pesisir Barat,  Dedi Irawan meninjau langsung perkembangan pelaksanaan program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SMPN 2 Krui dan SDN 6 Krui Kecamatan Pesisir Tengah Krui Selasa (8/12/2025).

Bupati yang didampingi  Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pesisir barat Marnentinus menyampaikan pesan agar pihak sekolah berperan aktif melalukan pengawasan terkait pelaksanaan program Revitalisasi Satuan Pendidikan di kabupaten setempat serta memastikan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terlaksana dengan maksimal.
"Serta tidak terjadinya tindakan korupsi di dalamnya," kata dia.

Ia meminta pihak manajemen sekolah berperan aktif merawat bangunan yang telah dilaksanakan dengan harafan kemanfaatan dari setiap pembangunan dapat dirasakan  para pelajar untuk jangka panjang.                    
"Bagi sekolah yang sekolah yang menerima kucuran program dimaksud untuk selalu mengawasi pelaksanaan pembangunannya," ucap dia. (Aliyubsir).          

Perjuangan Kades Se-Indonrsia Membawa Hasil Memuaskan

Perjuangan Kades Se-Indonrsia Membawa Hasil Memuaskan

    Desember 08, 2025   No comments

Pesisir Barat - Sebanyak 11 orang utusan kepala desa dari seluruh Kabupaten Pesisir Barat, Lampung bertolak ke Senayan, Jakarta.

Tujuan keberangkatan mereka untuk memastikan kepastian regulasi dan percepatan penyaluran Dana Desa Tahun 2025.

Langkah ini membawa hasil yang memuaskan, dengan para kepala desa pulang membawa kabar baik yang dinantikan oleh seluruh desa pada Senin, 8 Desember 2025.

Dalam pertemuan tersebut, para kepala desa menerima penjelasan langsung terkait implementasi PMK Nomor 81 Tahun 2024, yang mengatur mekanisme pengelolaan dan penyaluran Dana Desa.
Berbagai aspirasi dan kekhawatiran yang selama ini muncul di tingkat desa dibahas secara terbuka bersama pihak kementerian.

Kabar paling menggembirakan adalah disampaikannya informasi resmi bahwa Dana Desa Tahap II akan mulai dicairkan pada 19 Desember 2025. Kejelasan ini memberikan titik terang setelah sejumlah desa menunggu kepastian untuk menyelesaikan pembangunan dan kegiatan akhir tahun 2025.

Poin Penting Hasil Kunjungan 11 Kepala Desa Pesisir Barat ke Senayan, mendapat kepastian Penyaluran Dana Desa Tahap II Pemerintah pusat memastikan penyaluran Dana Desa Tahap II dimulai pada 19 Desember 2025. Informasi ini disambut baik oleh para kepala desa karena menjadi tumpuan untuk menyelesaikan program tahun berjalan.

Penyederhanaan Regulasi Melalui PMK 81
PMK 81 memberikan simplifikasi mekanisme penyaluran dana, sehingga proses pencairan menjadi lebih cepat, secara jelas, dan tidak bertele-tele.Fleksibilitas Penggunaan Dana
Aturan baru memberikan ruang lebih besar kepada desa untuk menyesuaikan,

Penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan lokal, mencakup infrastruktur, ekonomi, hingga pelayanan dasar.
Fokus Nasional pada Ketahanan Pangan dan Penurunan Kemiskinan

Pemerintah tetap menekankan prioritas pada ketahanan pangan dan penurunan kemiskinan, dengan pendekatan yang lebih realistis dan berbasis pada kondisi masing-masing desa.
Insentif untuk Desa Berkinerja Baik
Desa dengan tata kelola dan kinerja pembangunan yang baik berpeluang mendapatkan insentif tambahan sebagai bentuk penghargaan atas capaian mereka.

Para kepala desa yang hadir menegaskan bahwa keberangkatan perwakilan kepala desa Pesisir barat, ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat desa,utk melanjutkan perogeres yang sudah disepakati bersama selama ini.

Dengan kepastian regulasi dan pencairan dana, desa-desa di Pesisir Barat optimistis dapat mempercepat pembangunan serta meningkatkan pelayan kepada publik. (Aliyubsir)

Kapolda Lampung dan Jajaran Polres Pesisir Barat Tinjau Kapal Tongkang Terdampar di Perairan Pantai Tj. Setia

Kapolda Lampung dan Jajaran Polres Pesisir Barat Tinjau Kapal Tongkang Terdampar di Perairan Pantai Tj. Setia

    Desember 07, 2025   No comments

Pesisir Barat — Kapolda Lampung bersama jajaran Polres Pesisir Barat meninjau langsung lokasi terdamparnya sebuah kapal tongkang pengangkut kayu di perairan pantai Tj. Setia Kecamatan Pesisir Selatan kabupaten Pesisir Barat, pada Minggu,7 Desember 2025.

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan keadaan di sekitar lokasi terdamparnya kapal pengangkut kayu tersebut,memeriksa muatan, serta mengevaluasi potensi dampak terhadap lingkungan dan aktivitas para nelayan di sekitar wilayah tersebut.

Setibanya di lokasi, Kapolda Lampung beserta rombongan yang didampingi oleh Kapolres Pesisir Barat langsung memimpin pemeriksaan menyeluruh terhadap tongkang yang terdampar akibat kuatnya gelombang dan angin beberapa hari terakhir.

Petugas gabungan turut dikerahkan untuk mengamankan area, sekaligus memastikan tidak ada aktivitas ilegal terkait muatan kayu yang di bawa oleh kapal tongkang tersebut maupun upaya penyelundupan.

Kapolda Lampung IRJEN POL HELFI ASSEGAF, S.I.K., M.H. menegaskan bahwa pihak kepolisian akan melakukan pendalaman terhadap penyebab insiden serta memastikan seluruh dokumen pengangkutan kayu memenuhi ketentuan hukum. “Kami akan memastikan proses ini berjalan transparan. Bila ditemukan pelanggaran, tentu akan ditindak sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Selain melakukan pemeriksaan terkait dengan dokumen serta identitas ABK, pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan instansi terkait dan pihak pemilik kapal untuk proses evakuasi tongkang agar tidak mengganggu jalur pelayaran maupun membahayakan masyarakat sekitar.

Kapolres pesisir barat AKBP BESTIANA, S.I.K., M.M. Menambahkan “kapal tongkang yang membawa sebanyak 4810.10 kubik kayu tersebut sedang kami lakukan pemeriksaan terkait dokumen kapal dan identitas 14 ABK yang dimana sudah kami bawa ke mapolres Pesisir barat guna pemeriksaan lebih lanjut” ucapnya.

Hingga kini, kondisi di lokasi terpantau aman dan terkendali. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak mendekati area tongkang demi menjaga keselamatan, sembari menunggu proses penanganan lebih lanjut.

(Humas Polres Pesisir Barat)

APDESI Pesisir Barat Siap Aksi Damai ke Istana, Ini Masalahnya

APDESI Pesisir Barat Siap Aksi Damai ke Istana, Ini Masalahnya

    Desember 06, 2025   No comments

Pesisir Barat - Sebanyak 11 pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI)

tingkat kecamatan se-Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, menjadwalkan keberangkatan ke Istana Jakarta pada Senin mendatang.
Mereka akan bergabung dengan APDESI dari seluruh Indonesia dalam aksi damai di Istana Negara sebagai bentuk penolakan terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang dinilai merugikan desa di seluruh Indonesia.
Ketua APDESI Kabupaten Pesisir Barat, Edison Surya, mengatakan bahwa Ketua Umum DPP APDESI, Surta Wijaya, melalui zoom meeting pada Sabtu (29/11/2025), bersama seluruh kepala desa di Indonesia, sepakat bahwa aspirasi harus segera disampaikan kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka agar regulasi tersebut dapat ditinjau ulang dan dibatalkan.
Edison membenarkan bahwa APDESI Pesisir Barat saat ini tengah melakukan persiapan matang agar penyampaian aspirasi nanti berjalan aman dan damai.
“Pelaksanaan aspirasi akan digelar pada 8 Desember 2025 dan murni merupakan suara kepala desa seluruh Indonesia, terkait dana desa tahap II yang tak kunjung dicairkan,” ujarnya.
Diperkirakan ribuan kepala desa bersama perangkat desa dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota akan hadir menyuarakan keresahan atas diberlakukannya PMK 81/2025.
Titik kumpul massa berada di Lapangan Monas Jakarta, kemudian bergerak menuju Istana Negara pada pukul 09.00 WIB. Peserta diwajibkan mengenakan pakaian khaki lengkap dengan atribut dan identitas resmi kepala desa serta perangkat desa.
Edison menambahkan, APDESI memohon dengan hormat agar Presiden mengabulkan tuntutan tersebut, mengingat kepala desa merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga berharap Presiden membuka ruang dialog dengan perwakilan APDESI untuk meninjau ulang regulasi yang dianggap tidak menguntungkan bagi desa di seluruh. (Aliyubsir).

Bupati Pesibar Terima Kunjungan Direksi lPT BTN Persero Cabang Bandar Lampung

Bupati Pesibar Terima Kunjungan Direksi lPT BTN Persero Cabang Bandar Lampung

    Desember 04, 2025   No comments

Pesisir Barat - Bupati Pesisir Barat, Lampung, Dedi Irawan, menerima kunjungan kerja (kunker) jajaran PT Bank Tabungan Negara (BTN) Persero Cabang Bandar Lampung, Kamis, 4 Desember 2025.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Branch Manager BTN Cabang Bandar Lampung, Peggy Pallasathena. Hadir mendampingi Bupati, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Amrul Haq, serta Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rochmad.
Dalam kesempatan itu, Bupati Dedi Irawan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, termasuk dalam bidang permukiman rakyat
Ia menegaskan bahwa Pemkab Pesbar terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, hingga pemerintah pusat, demi mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Pemkab Pesibar terus mengencangkan ikat pinggang, menjalin kerja sama, dan berupaya menghadirkan program-program yang dapat memperbaiki kondisi perumahan bagi masyarakat,
Bupati juga menyambut baik kunjungan dari BTN Cabang Bandar Lampung tersebut. Ia berharap kolaborasi antara Pemkab Pesbar dan BTN dapat semakin diperkuat sehingga percepatan pembangunan perumahan BTN di wilayah Pesisir Barat dapat segera terwujud.
"Pemkab Pesibar berharap kerja sama ini tidak hanya terbatas pada bidang perumahan rakyat, tetapi juga dapat menyentuh sektor pariwisata. Apalagi Pesisir Barat merupakan daerah tujuan wisata," tutup Bupati Dedi Irawan. (Aliyubsir)

Membidani Kelahiran BPJS Kesehatan, Fachmi Idris Terima Life Achievement KORPRI Award

Membidani Kelahiran BPJS Kesehatan, Fachmi Idris Terima Life Achievement KORPRI Award

    Desember 02, 2025   No comments

JAKARTA - Perintis lahirnya BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, menerima Life Achievement KORPRI Award atas dedikasi dan kontribusinya dalam membangun fondasi jaminan kesehatan nasional.

Ketua Panitia Penghargaan KORPRI Award tingkat nasional, Rasio Ridho, mengatakan Fachmi dipilih karena jasanya yang besar dalam merintis sekaligus membesarkan BPJS Kesehatan selama tujuh tahun awal berdirinya.

“Mengingat jasanya yang besar, Pak Fachmi Idris bukan hanya melahirkan BPJS Kesehatan, namun juga mengasuh dan membesarkannya sampai usia 7 tahun sehingga bisa tegak berdiri dan berjalan sampai saat ini,” ujar Rasio Ridho.

“Jutaan masyarakat dengan kondisi sakit dan biaya tinggi telah terbantu melalui BPJS Kesehatan dengan iuran yang terjangkau, termasuk para ASN anggota KORPRI,” tambah Rasio Ridho yang juga Dirjen Penegakan Hukum KLHK.

Ketua Umum KORPRI Nasional, Zudan Arif Fakrulloh, menyebut Fachmi Idris sebagai figur teladan yang mencerminkan nilai-nilai pengabdian seorang ASN. Menurutnya, seluruh anggota KORPRI harus mampu menjadi Kompas Moral bagi bangsa.

Sementara Fachmi Idris menyampaikan rasa syukur dan kerendahan hatinya. “Rasanya banyak yang lebih pantas mendapat penghargaan tertinggi sebagai ASN ini, mengingat ada 5,5 juta anggota KORPRI yang mengabdi di seluruh pelosok negeri,” ujarnya kepada awak media.

Diketahui, Fachmi memulai kariernya sebagai abdi negara dengan mengabdi sebagai dokter puskesmas di daerah terpencil sebelum kemudian dipercaya memimpin transformasi besar di bidang jaminan kesehatan nasional.(lis)