TPG 13 dan TPG THR Guru ASN Lampung SelatanTA 2025 Dipastikan Cair Januari 2026

TPG 13 dan TPG THR Guru ASN Lampung SelatanTA 2025 Dipastikan Cair Januari 2026

    Januari 04, 2026   No comments

KALIANDA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memastikan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) serta Tambahan Penghasilan Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) atau TPG ke-14 Tahun Anggaran 2025 akan direalisasikan ke rekening guru ASN pada Januari 2026, sekaligus menegaskan tidak ada dana yang hilang atau tidak dibayarkan.

Kepastian tersebut disampaikan Pemkab Lampung Selatan melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Wahidin Amin, menanggapi pertanyaan dan keresahan guru ASN terkait belum cairnya TPG ke-13 dan TPG ke-14 pada awal tahun 2026.

Isu pencairan TPG tersebut menjadi sorotan karena sejumlah daerah lain telah lebih dahulu menyalurkan tunjangan profesi guru ke rekening penerima. Kondisi ini memicu pertanyaan di kalangan pendidik mengenai kepastian waktu pembayaran di Kabupaten Lampung Selatan.

Wahid menjelaskan, keterlambatan pencairan bukan disebabkan oleh kelalaian pemerintah daerah, melainkan karena faktor regulasi di tingkat nasional.

Dasar hukum pembayaran TPG Gaji ke-13 dan TPG THR (TPG ke-14) Guru ASN Tahun Anggaran 2025 baru ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 2025 pada 22 Desember 2025.

KMK Nomor 372 Tahun 2025 mengatur perubahan rincian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 dalam rangka dukungan pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru Aparatur Sipil Negara di daerah. Kebijakan tersebut berlaku secara nasional dan menjadi acuan seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Menurut Wahid, penetapan regulasi yang relatif dekat dengan akhir tahun anggaran membuat proses administrasi dan penganggaran tidak memungkinkan untuk diselesaikan sebelum penutupan Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, mekanisme pencairan TPG dilakukan melalui transfer dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

“Transfer dana dari pemerintah pusat ke kas daerah baru kami terima pada 30 Desember 2025. Waktu yang tersedia sangat terbatas untuk melakukan proses penyaluran ke rekening masing-masing guru,” ujarn Wahid, Senin (5/1/2026).

Wahid menambahkan, pencairan TPG membutuhkan tahapan rekonsiliasi dan validasi data guru ASN penerima, sehingga secara administratif tidak memungkinkan direalisasikan pada Desember 2025.

“Saat ini masih dalam tahap rekonsiliasi dan validasi data ASN guru penerima oleh Dinas Pendidikan, yang selanjutnya akan diajukan proses pencairannya,” kata Wahid.

Pemkab Lampung Selatan menegaskan bahwa TPG ke-13 dan TPG THR merupakan hak guru ASN dan dipastikan tetap dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada dana yang hilang, dialihkan, ataupun tidak dibayarkan.

Pemkab Lampung Selatan juga mengimbau para guru untuk bersabar dan mengacu pada informasi resmi dari instansi berwenang, serta tidak mudah terpengaruh kabar yang belum terkonfirmasi kebenarannya.

“Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berkomitmen melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kami pastikan pembayaran TPG Gaji ke-13 dan TPG THR akan direalisasikan pada Januari 2026,” tegas Wahidin. (Kmf-Is)

PT ASDP Sebut Arus Lalulintas Libur Nataru Stabil

PT ASDP Sebut Arus Lalulintas Libur Nataru Stabil

    Januari 04, 2026   No comments

BAKAUHENI - Arus pergerakan masyarakat yang kembali dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 terpantau berjalan relatif stabil dan terkendali.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat, sejak H-10 pada 15 Desember 2025 hingga H+9 pada 3 Januari 2026, sebanyak 647.898 orang penumpang dan 161.695 unit kendaraan telah menyeberang dari Sumatera menuju Jawa. Minggu (4/1/2026).

Angka tersebut menunjukkan dinamika arus balik akhir tahun yang berjalan konsisten, meski tidak terjadi lonjakan signifikan sebagaimana pada periode sebelumnya. Pola perjalanan masyarakat dinilai lebih moderat, dengan sebaran perjalanan yang relatif merata sepanjang masa libur Nataru.

Direktur Keuangan ASDP, Bunga Herlina Oktaviyanti, menjelaskan bahwa karakteristik libur Nataru 2025/2026 memang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Jumlah pengguna jasa pada periode ini relatif tidak terlalu signifikan. Selain karena jarak libur yang berdekatan dengan Ramadhan dan libur sekolah di bulan puasa, masyarakat juga mempertimbangkan faktor cuaca ekstrem, sehingga sebagian memilih menunda perjalanan dan fokus pada mudik Lebaran,” ujarnya.

Secara kumulatif, jumlah penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni tercatat naik 1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dari 641.521 orang menjadi 647.898 orang. Sementara total kendaraan meningkat 4,2 persen, dari 155.148 unit menjadi 161.695 unit.

Kenaikan tersebut mencerminkan bahwa aktivitas mobilitas masyarakat dan logistik tetap berjalan, meskipun dalam ritme yang lebih terukur.

Sementara itu, General Manager ASDP Cabang Bakauheni, Partogi Tamba, menyebut bahwa faktor eksternal juga turut memengaruhi pola perjalanan masyarakat.

“Terjadinya bencana di beberapa wilayah Sumatera juga menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam menentukan waktu perjalanan, sehingga pergerakan menjadi lebih selektif,” jelasnya.

Menjelang periode angkutan Lebaran, ASDP telah menyiapkan berbagai langkah penguatan layanan, mulai dari ramp check armada, kesiapan fasilitas pelabuhan, penambahan trip kapal, hingga optimalisasi pelabuhan alternatif.

“Secara operasional kami selalu siap, bahkan di hari biasa. Namun menjelang Lebaran, penguatan dilakukan melalui ramp check, memastikan kesiapan armada dan fasilitas pelabuhan, penambahan trip, serta optimalisasi pelabuhan alternatif,” tambah Partogi.

Memasuki H+9 atau Sabtu (3/1), intensitas arus balik dari Sumatera ke Jawa mulai menguat. Berdasarkan data Posko Bakauheni selama 24 jam (pukul 00.00–23.59 WIB), tercatat 106 trip kapal beroperasi melayani penyeberangan.

Total penumpang yang menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni, Wika Beton, dan BBJ Muara Pilu mencapai 40.131 orang, naik 11,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 35.991 orang.

Kenaikan juga terjadi pada seluruh golongan kendaraan, yakni:

Roda dua: 2.188 unit (naik 41,1 persen)

Roda empat: 4.316 unit (naik 8,3 persen)

Truk: 2.896 unit (naik 1,1 persen)

Bus: 451 unit (naik 25,6 persen)

Secara keseluruhan, total kendaraan yang menyeberang pada H+9 tercatat 9.851 unit, atau naik 12,4 persen dibandingkan realisasi tahun lalu.

ASDP memastikan seluruh layanan penyeberangan selama periode Nataru berjalan aman, lancar, dan terkendali, sekaligus menjadi bahan evaluasi penting dalam meningkatkan kualitas layanan menjelang Angkutan Lebaran 2026. (Red)

PT ASDP Resmi Tutup Posko Angkutan Natal dan Tahun Baru

PT ASDP Resmi Tutup Posko Angkutan Natal dan Tahun Baru

    Januari 03, 2026   No comments

 L

BAKAUHENI  -  Minggu 4, Januari 2026,

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) resmi mengumumkan menutupan Posko Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) periode 2025 & 2026.

Pengumuman penutupan posko tersebut dilaksanakan di Kantor ASDP Cabang Bakauheni. Ini semua menandaikan berakhirnya juga masa pelayanan intensif angkutan Nataru, secara umum. Arus penyeberangan di lintasan Bakauheni–Merak selama periode libur panjang 2025 - 2026 berjalan aman, lancar, dan terkendali.

Direktur Keuangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Bunga Herlina Oktavianti, menyampaikan bahwa tidak terdapat gangguan berarti selama pelaksanaan angkutan, baik dari sisi keselamatan pelayaran, pengaturan arus kendaraan, maupun kualitas pelayanan kepada pengguna jasa.

“ Alhamdulillah pelaksanaan Angkutan Nataru 2025–2026 di lintasan Bakauheni–Merak berjalan dengan aman dan lancar. Itu semua berkat sinergi seluruh stakeholder serta kesiapsiagaan petugas di lapangan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Senior General Manager ASDP Cabang Bakauheni, Zulfidon. Ia menegaskan bahwa seluruh personel ASDP disiagakan penuh selama 24 jam guna memastikan kelancaran layanan penyeberangan.

“Pengaturan antrean kendaraan, optimalisasi dermaga dan kapal, serta penguatan personel lapangan kami lakukan secara intensif demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat pengguna jasa, "terangnya.

ASDP juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak terkait, mulai dari Kementerian Perhubungan, Kepolisian, TNI, pemerintah daerah, KSOP, BPTD, hingga operator kapal atas dukungan dan kerja sama selama masa Angkutan Nataru.

Ke depan, ASDP berkomitmen terus melakukan evaluasi dan peningkatan layanan, termasuk penguatan sistem manajemen lalu lintas pelabuhan serta digitalisasi layanan untuk menghadapi periode angkutan berikutnya.

Adapun, berdasarkan data penyeberangan dari Sumatera ke Jawa pada 3 Januari 2026 yang dipantau selama 24 jam, ASDP mengoperasikan 100 trip kapal. Jumlah penumpang tercatat meningkat 11,5 persen atau mencapai 40.131 orang.

Kendaraan roda empat naik 8,2 persen menjadi 4.312 unit, sementara truk mengalami sedikit penurunan sebesar 2,1 persen atau tercatat 2.805 unit.

Sedangkan jumlah bus meningkat 5,8 persen menjadi 380 unit. Secara total, jumlah kendaraan yang menyeberang di lintasan Sumatera–Jawa meningkat 10,5 persen atau mencapai 9.685 unit.

Sementara secara kumulatif, sejak H-10 (15 Desember 2025) hingga H+9 (3 Januari 2026), ASDP mencatat total penumpang mencapai 647.898 orang, dengan total kendaraan sebanyak 157.257 unit. (Red)

Realisasi PAD Lampung 2025 Turun, Kepala Bapenda Jelaskan Penyebab Tunda Bayar Pemprov

Realisasi PAD Lampung 2025 Turun, Kepala Bapenda Jelaskan Penyebab Tunda Bayar Pemprov

    Januari 03, 2026   No comments

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung resmi menerapkan kebijakan tunda bayar pada penghujung tahun anggaran 2025.

Keputusan ini menjadi perhatian publik karena berdampak pada sejumlah kegiatan dan kewajiban keuangan daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung, Slamet Riadi, memberikan penjelasan komprehensif mengenai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 yang tidak mencapai target.
Slamet menyatakan bahwa target PAD Provinsi Lampung tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp4,22 triliun lebih, namun hingga penutupan tahun anggaran pada 31 Desember 2025, realisasinya baru mencapai Rp3,37 triliun lebih atau 79,95 persen.
“Secara umum, capaian PAD kita masih berada di bawah target. Beberapa sektor tumbuh positif, namun sektor yang menjadi tulang punggung seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) justru mengalami penurunan signifikan,” ujar Slamet Riadi saat memberikan keterangan kepada awak media, Sabtu (3/1/2025).
Slamet merinci bahwa tidak seluruh sektor mengalami penurunan. Beberapa justru menunjukkan performa yang cukup menggembirakan:
1. Retribusi Daerah: Rp473,9 miliar lebih (103,03%)
2. Lain-lain PAD yang Sah: Rp221,55 miliar lebih (106,49%)
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Rp27,35 miliar lebih (99,09%)
“Beberapa sektor sudah sangat baik, bahkan melampaui target. Namun capaian positif itu tidak mampu menutupi kekurangan dari sektor pajak daerah,” jelasnya.
Pajak Daerah jadi titik lemah: PKB paling rendah dari total Rp2,65 triliun lebih pendapatan pajak daerah, terdapat ketimpangan capaian antar komponen pajak.
Berikut rincian realisasi pajak daerah Provinsi Lampung:
    1. PKB (Pajak Kendaraan Bermotor): Rp691,37 miliar (42,41%)
2. BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor): Rp391,49 miliar (113,48%)
3. PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor): Rp861,40 miliar (107,68%)
4. PAP: Rp9,38 miliar (98,38%)
5. Pajak Rokok: Rp695,39 miliar (94,09%)
6. Pajak Alat Berat: Rp2,20 miliar (220,48%)
7. Opsen Pajak MBLB: Rp1,59 miliar (77,93%)
Dari tabel ini terlihat jelas bahwa PKB menjadi penyebab utama tidak tercapainya target PAD. Penurunan drastis terjadi pada kelompok kendaraan pribadi dan kendaraan niaga.
“Tunggakan pajak kendaraan bermotor masih tinggi. Walaupun kami sudah melakukan program pemutihan, membuka layanan gerai baru, hingga menggandeng perusahaan pembiayaan (leasing), efeknya belum signifikan,” ungkap Slamet.
Menurut Slamet, ada beberapa alasan mengapa PKB tidak mampu mendukung pendapatan daerah secara optimal:
Banyak kendaraan yang menunggak pajak hingga lebih dari dua tahun.
Perpindahan kepemilikan kendaraan tidak dilaporkan (jual—putus tangan).
Kemampuan bayar masyarakat menurun di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran tepat waktu. Dan kurangnya sanksi tegas terhadap kendaraan menunggak pajak.
“Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemprov Lampung. PKB adalah sektor dengan potensi pendapatan sangat besar. Jika digarap optimal, PAD Lampung bisa jauh lebih stabil,” ujarnya.
Realisasi pendapatan yang hanya 79,95 persen membuat Pemprov Lampung harus menerapkan kebijakan tunda bayar. Kebijakan ini terkait pembayaran sejumlah kegiatan operasional, belanja pihak ketiga, serta kewajiban anggaran lainnya.
“Tunda bayar adalah langkah fiskal yang terukur. Pemerintah tetap menjaga kredibilitas fiskal dan memastikan layanan publik tidak terganggu,” kata Slamet.
Slamet menambahkan bahwa keputusan tersebut diambil agar arus kas daerah tetap stabil sambil menunggu pergeseran anggaran dan pendapatan masuk pada tahun berikutnya.
Strategi Pemulihan Pendapatan 2026
Untuk memperkuat kembali PAD Lampung pada 2026, Bapenda menyiapkan beberapa strategi:
1. Digitalisasi penuh layanan pajak
Transformasi digital melalui aplikasi pembayaran pajak kendaraan diharapkan mempercepat layanan dan memudahkan wajib pajak.
2. Perluasan gerai dan pelayanan jemput bola
Gerai Samsat akan diperluas, termasuk layanan Samsat Keliling dan Samsat Desa.
3. Evaluasi besar-besaran kinerja UPTD Samsat
Pemprov disebut mempertimbangkan perombakan kepala UPTD jika kinerja pemungutan tidak membaik.
4. Integrasi data kendaraan dengan kepolisian dan leasing
Tujuannya memastikan setiap kendaraan yang berpindah tangan terupdate.
5. Edukasi kesadaran pajak
Program komunikasi publik akan diperkuat untuk meningkatkan kepatuhan.
“Langkah-langkah ini kita siapkan untuk memperbaiki capaian PKB dan mengurangi tunggakan yang selama ini menahan laju PAD,” tegas Slamet.
Slamet berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya membayar pajak tepat waktu.
“Pajak daerah, terutama PKB, adalah sumber pendapatan untuk pembangunan Lampung. Kami berharap masyarakat semakin kooperatif dan memanfaatkan kemudahan yang kami sediakan,” tutupnya. (*)

Diduga Cabuli Dua Anak di Bawah Umur, Warga Penengahan Lampung Selatan Ditahan

Diduga Cabuli Dua Anak di Bawah Umur, Warga Penengahan Lampung Selatan Ditahan

    Januari 03, 2026   No comments

LAMPUNG SELATAN - Kasus dugaan persetubuhan terhadap anak kembali terjadi di Lampung Selatan. Kali ini, seorang pria berinisial S (44), warga Kelaten, Kecamatan Penengahan, diamankan aparat kepolisian setelah diduga melakukan pencabulan terhadap dua anak perempuan yang masih di bawah umur.

Kasus ini terungkap setelah keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Peristiwa itu diketahui terjadi pada Senin, 15 Desember 2025, di wilayah Kalianda.

Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka berkenalan dengan korban melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Dengan bujuk rayu dan janji pemberian uang, tersangka mengajak korban berkomunikasi intens hingga akhirnya meminta korban mengirimkan foto pribadi.

Setelah itu, tersangka mengajak korban bertemu di sebuah kontrakan di wilayah Kalianda. Di lokasi tersebut, tersangka diduga melakukan melakukan pencabulan terhadap korban.

Dari hasil pengembangan, penyidik menemukan bahwa tersangka tidak hanya menyasar satu korban. Korban lain yang juga masih di bawah umur mengaku mengalami perlakuan serupa dari tersangka yang sama.

Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Indik Rusmono menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas setiap bentuk kejahatan terhadap anak.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, korban, dan alat bukti, tersangka telah kami tetapkan dan saat ini sudah diamankan untuk menjalani proses hukum,” ujar Indik.

Tersangka diamankan pada Kamis, 2 Januari 2026, dan kini ditahan di Mapolres Lampung Selatan.

“Tersangka dijerat Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara,” jelasnya.

Polres Lampung Selatan mengingatkan masyarakat agar tidak lengah terhadap keselamatan anak, khususnya di tengah maraknya interaksi digital yang rawan disalahgunakan.

“Kami mengajak orang tua dan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan melindungi anak. Jangan ragu melapor jika ada indikasi kejahatan terhadap anak,” pungkas Indik. (Red)

Bupati Pesisir Barat Tinjau Pembangunan Jalan Penghubung Pekon di Ngambur

Bupati Pesisir Barat Tinjau Pembangunan Jalan Penghubung Pekon di Ngambur

    Januari 02, 2026   No comments

Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pembangunan jalan penghubung Pekon Sukabanjar–Pekonmon, Kecamatan Ngambur, Jumat (2/1/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Mesrawan, S.IP., M.M., serta Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Isnaeni Adiyta Marvan, S.H., M.M.

Ini dilakukan untuk memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai perencanaan dan standar teknis yang telah ditetapkan. Bupati menegaskan bahwa kualitas pekerjaan harus menjadi prioritas agar infrastruktur yang dibangun memiliki daya tahan jangka panjang dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Bupati menjelaskan, pembangunan jalan tersebut telah mengikuti spesifikasi teknis, yakni ketebalan aspal 6 sentimeter, lebar 3,5 meter, dan panjang 1.700 meter, dengan pagu anggaran sebesar Rp3,5 miliar. Jalan ini merupakan akses vital yang menghubungkan antarpekon di Kecamatan Ngambur serta berperan penting dalam mendukung mobilitas warga dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Usai meninjau pembangunan jalan,melanjutkan kunjungan ke Puskesmas Ngambur. Di lokasi itu, ia meninjau proses renovasi Unit Gawat Darurat (UGD) sekaligus memastikan ketersediaan sanitasi dan air bersih agar pelayanan kesehatan dapat berlangsung secara layak dan optimal.

Selain meninjau,menghampiri sejumlah pasien yang tengah menjalani perawatan. Ia menanyakan kondisi kesehatan serta pelayanan yang diterima, sebagai bentuk perhatian dan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan,di pokesmas tersebut.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik — baik di sektor transportasi maupun kesehatan — guna mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.  (Aliyubsir).

Kunker Awal Tahun 2026, Bupati Lampung Selatan Buka Ruang Dialog Dan Soroti Data Bansos

Kunker Awal Tahun 2026, Bupati Lampung Selatan Buka Ruang Dialog Dan Soroti Data Bansos

    Januari 01, 2026   No comments

LAMPUNG SELATAN, – Mengawali aktivitas pemerintahan di tahun 2026, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, melakukan kunjungan kerja (Kunker) dan sekaligus silaturahmi bersama masyarakat melalui kegiatan lomba menangkap ikan.

Kegiatan tersebut yang digelar di kediaman salah seorang Relawan (OK GAS), Bapak Untung, di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang. pada hari Kamis tanggal 1/1/2026.

Agenda ini menjadi kegiatan perdana Bupati Lamsel di tahun 2026 sekaligus ajang hiburan rakyat yang dikemas dalam suasana akrab dan partisipatif.

Bupati Lamsel didampingi Ketua BPH Yayasan Battuta Bangun Negeri Universitas Indonesia Mandiri (UIM), dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lamsel, kepala perangkat daerah, camat, serta unsur Forkopimcam Tanjung Bintang.

Dalam Sambutannya Bupati Lamsel menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru 2026 kepada seluruh warga yang hadir. Ia mengaku sangat bahagia dapat mengawali tahun baru dengan bersilaturahmi langsung bersama masyarakat.

“Saya mengucapkan selamat Tahun Baru 2026. Semoga seluruh harapan dan aspirasi kita bisa terwujud. Ini adalah agenda pertama saya di tahun 2026. Begitu bangun pagi, saya langsung ke sini sebagai bentuk kebahagiaan dan apresiasi saya bisa melihat dan bersilaturahmi langsung dengan Bapak Ibu semua,” katanya Egi.

Selain itu, Egi juga membuka ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan harapan di tahun yang baru ini. Sejumlah warga yang menyampaikan doa’ agar diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta kemudahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Suasana diskusi kemudian menghangat saat salah satu perwakilan RT menyampaikan usulan terkait perlunya revisi dan verifikasi ulang data penerima bantuan sosial (bansos). Ia berharap pendataan dapat diperbaiki agar bantuan tersebut benar-benar diterima oleh warga yang berhak.

Menanggapi hal tersebut, Egi menegaskan bahwa pengawasan penyaluran bansos merupakan tanggung jawab bersama. Ia menginstruksikan para camat hingga para kepala desa untuk terjun langsung ke lapangan supaya memastikan validitas data penerima bantuan.

“Saya minta bantuan harus tepat sasaran. Jangan sampai ada praktik nepotisme, mentang-mentang saudara lalu didahulukan. Harus adil dan merata sesuai visi dan misi saya. Dari sisi kebijakan saya pastikan tepat sasaran, namun’ jajaran di bawah juga harus merealisasikannya dengan jujur dan tepat sasaran,” tegasnya Egi.

Diakhir Silaturahmi yang dikemas dalam lomba menangkap ikan itu tidak hanya menjadi hiburan rakyat, akan tetapi juga menjadi ruang terbuka antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan program-program berjalan sesuai kebutuhan warga.

Untuk itu Komitmen Bupati dalam menyerap aspirasi dan mengawal ketepatan program sosial sejak hari pertama tahun 2026 dinilai sebagai sinyal positif bagi pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Lampung Selatan ke depan lebih maju lagi.(Red)