TP. PKK Provinsi Lampung Rayakan Tahun Baru Islam dengan Pengajian dan Pemberian Santunan

TP. PKK Provinsi Lampung Rayakan Tahun Baru Islam dengan Pengajian dan Pemberian Santunan

    Juli 04, 2025   No comments

Bandar Lampung,--Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Provinsi Lampung menggelar pengajian bersama dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, di Mahan Agung, Jumat (04/07/2025).

Dalam sambutannya, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus, panitia penyelenggara, dan semua pihak yang telah berkontribusi atas terselenggaranya kegiatan pengajian.

"Rasanya baru kemarin kita merayakan Idul Adha, dan kini kita sudah di ambang Tahun Baru Hijriah. Momen ini selalu dinanti-nantikan karena penanda dimulainya lembaran baru dalam kalender keislaman kita," ujar Purnama Wulan Sari.

Ketua TP. PKK mengatakan  bahwa Bulan Muharram adalah bulan yang istimewa, menyimpan makna mendalam bagi umat Muslim, dan mengingatkan pada peristiwa besar hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah.

"Mari kita jadikan momentum ini untuk mewujudkan keluarga yang lebih berkualitas, meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, serta memperkuat silaturahmi dan kebersamaan," ajak Purnama.

Peringatan Tahun Baru Islam ini adalah hijrah sosial, dari individualisme menuju kolaborasi juga menjadi kesempatan emas untuk muhasabah diri.

"Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenung, mengevaluasi apa saja yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Adakah hal-hal yang perlu kita perbaiki? Apa saja yang bisa kita tingkatkan? Lalu, mari kita susun rencana untuk melangkah ke depan, agar kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan tentunya bagi Provinsi Lampung," ucapnya.

Pengajian diisi tausiah dari Ustad Asep Kholis Nur Jamil, S.H.I, M.Kom.I. Dalam ceramahnya, Ustad Asep menekankan pentingnya mensyukuri setiap anugerah Allah dan memilih untuk selalu dicintai oleh-Nya.

Acara pengajian ini turut mengundang anak-anak pondok tahfidz Al Ikhlas Babussalam. Sebagai bentuk syukur dan kasih sayang dalam memperingati Tahun Baru Islam, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan tali asih berupa santunan kepada anak-anak dari Panti Asuhan Mustika Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

KNPI Harus Jadi Motor UMKM dan Petani Desa, Pesan Gubernur Lampung dari Palangka Raya

KNPI Harus Jadi Motor UMKM dan Petani Desa, Pesan Gubernur Lampung dari Palangka Raya

    Juli 04, 2025   No comments

Palangka Raya — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyerukan peran strategis pemuda, khususnya yang tergabung dalam KNPI, dalam pembangunan desa dan pemberdayaan UMKM. Seruan ini disampaikan saat ia menjadi pembicara dalam sesi diskusi Rapat Pimpinan Paripurna Nasional (Rapimpurnas) KNPI 2025 di Aula Jayang Tingang, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (4/7).

“Saya juga dulu aktif di OKP, dua periode di KNPI Provinsi Lampung sebagai Wakil Ketua. Saya turun ke daerah, ke OKP-OKP, jadi saya paham lah. Intinya, anak muda ini sedang mencari kesempatan, peluang, dan lompatan,” ujar Gubernur Mirza membuka refleksinya.

Ia menekankan bahwa arah pembangunan nasional saat ini telah bergeser dari pendekatan top-down menuju bottom-up. Pemuda, katanya, harus jeli membaca peluang dalam perubahan arah kebijakan yang kini berpihak pada desa dan akar rumput.

“Kalau kita hanya mengandalkan kekuasaan, ya paling satu dua yang jadi menteri. Tapi sekarang, Pak Prabowo mengubah arah itu. Dulu uang mengalir dari atas, sekarang dari bawah dulu,” tegasnya.

Sebagai contoh, ia menyoroti kebijakan harga gabah dan transformasi pertanian dari tingkat desa yang kini menghasilkan perputaran ekonomi triliunan rupiah dari bawah.

“Harga gabah sekarang Rp6.500. Itu hampir enam triliun uang dari bawah. Petani sekarang pakai teknologi — dryer, smart farming — dan itu nggak bisa dipelajari sendiri. Di sinilah ruangnya anak muda. KNPI harus ikut berkolaborasi,” jelasnya.

Mirza juga menekankan pentingnya menyesuaikan digitalisasi UMKM dengan realita demografi. Di Lampung, sekitar 70 persen dari 940 ribu pelaku UMKM berusia di atas 45 tahun.

“Di desa, banyak emak-emak yang waktunya longgar dan mau belajar. Tapi pelatihan digitalisasinya perlu disesuaikan. Anak muda bisa ambil peran di sini,” imbuhnya.

Lebih jauh, Gubernur Mirza berharap KNPI tidak hanya menjadi alat politik, melainkan menjadi wadah yang mampu memberi nilai tambah pada potensi lokal dan mendorong kolaborasi lintas sektor.

“Di politik, perputarannya hanya 6 persen. Sekarang yang penting itu kolaborasi,” tandasnya.

⸻

Ketua Umum KNPI: Arahkan Bonus Demografi ke UMKM dan Inovasi

Ketua Umum DPP KNPI Ryano Panjaitan dalam sambutannya mengajak seluruh organisasi kepemudaan untuk adaptif terhadap perubahan dan aktif di sektor-sektor strategis pembangunan nasional.

“Bonus demografi tidak akan berguna tanpa arah. Pemberdayaan pemuda harus diarahkan ke sektor konkret: UMKM, teknologi, dan inovasi,” kata Ryano.

Menurutnya, KNPI harus menjadi akselerator kapasitas pemuda, bukan sekadar tempat berhimpun.

“Kita ingin siapa pun yang masuk KNPI, kehidupannya menjadi lebih baik,” tegasnya.

⸻

Gubernur Kalteng: Pemuda Butuh Mindset dan Karakter Kuat

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menekankan pentingnya peran pemuda dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Namun, katanya, kecerdasan intelektual saja tidak cukup.

“Pemuda harus menjadi agen perubahan dengan mindset yang benar, attitude yang baik, dan karakter yang kuat agar mampu bersaing di era disrupsi,” ujar Agustiar.

Ia juga menyampaikan komitmen Kalimantan Tengah sebagai tuan rumah yang mendukung gagasan besar pemuda Indonesia lewat forum-forum strategis seperti Rapimpurnas.

⸻

Rapimpurnas KNPI 2025: Lebih dari 200 Peserta Hadir

Rapimpurnas KNPI 2025 mengusung tema “Transformasi Pemuda untuk Indonesia Emas 2045”, diikuti oleh lebih dari 200 peserta dari seluruh DPD KNPI se-Indonesia.

Turut hadir dalam acara ini:
• Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Dhirakaya Joyohadikusumo
• Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Fauzan
• Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu. (*)

Forum Literasi Lampung Silaturrahmi ke Dinas Perpustakaan, Siapkan Gebyar Literasi Nasional

Forum Literasi Lampung Silaturrahmi ke Dinas Perpustakaan, Siapkan Gebyar Literasi Nasional

    Juli 04, 2025   No comments

Bandar Lampung— Forum Literasi Lampung (FLL) melakukan kunjungan silaturahmi ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung pada Kamis (3/7). Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Dinas, Riski Sofyan, di Gedung Nuwo Baca Zainal Abidin  Pagar Alam, Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Forum Literasi Lampung (FLL), Eni Amaliah, memaparkan penyelenggaraan Gebyar Literasi Nasional rencananya akan melibatkan para pengambil kebijakan baik dari pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten, anggota dewan, akademisi, penulis, sastrawan, tokoh masyarakat,  relawan literasi dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dan dijadwalkan menghadirkan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

“Selama ini kami terus bergerak bersama relawan dari 15 kabupaten/kota  di Lampung membantu program pemerintah dalam gerakan literasi, untuk mewujudkan Lampung sebagai provinsi  literasi. Upaya ini merupakan tindaklanjut dari kegiatan sebelumnya, yang beberapa tahun lalu di Tanggal 11 Juni 2020 kami telah menyelenggarakan SIMPUL LITERASI SE-PROVINSI LAMPUNG dengan semangat “Being Literate ; Bersama Mewujudkan Lampung sebagai Provinsi Literasi”   Mak Nikham Sapa Lagi – Mak Tanno Kapan Lagi. Gebyar Literasi Nasional nanti  akan kami rancang secara kolaboratif dengan melibatkan banyak pihak, terutama Pemerintah Provinsi Lampung,” ujarnya.

Eni Amaliah juga menambahkan melalui sinergi antara Pemerintah Daerah dan komunitas literasi, Forum Literasi Lampung (FLL) berharap Gebyar Literasi Nasional 2025 nanti dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat ekosistem literasi di Provinsi Lampung dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi melalui kampanye dan sosialisasi. Dengan gerakan bersama dan partisipasi aktif seluruh pihak, Lampung dapat mencapai tujuannya menjadi Provinsi Literasi yang maju dan sejahtera.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Riski Sofyan, menyambut baik rencana tersebut. “Kami sangat mengapresiasi kehadiran Forum Literasi Lampung. Kegiatan ini sangat positif dan kami mendukung penuh agar bisa terealisasi. Kami juga terbuka agar acara dapat digelar di Gedung Nuwo Baca Zainal Abidin Pagar Alam,” ujarnya.

Sinergi Pemprov Lampung dan TNI, Kodam XX/Radin Inten Menuju Kenyataan

Sinergi Pemprov Lampung dan TNI, Kodam XX/Radin Inten Menuju Kenyataan

    Juli 04, 2025   No comments

 

BANDARLAMPUNG---Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan komitmen kuat dalam mendukung pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) XX/Radin Inten di Provinsi Lampung. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI terkait persiapan dan kesiapan Korem 043/Garuda Hitam dalam transformasi menuju Kodam, yang digelar di ruang rapat Korem 043/Garuda Hitam, Kamis (4/7/2025).

Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa Pemprov Lampung telah mengambil langkah konkret sebagai bentuk dukungan, di antaranya dengan menghibahkan lahan seluas 16 hektare di kawasan Kota Baru untuk kebutuhan Korem 043/Gatam serta 40 hektare lahan tambahan yang diperuntukkan bagi pembangunan Kodam.

"Ini adalah wujud komitmen pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung terbentuknya Kodam di Lampung. Selama ini, sinergi antara Pemprov dan Korem 043/Gatam telah terjalin sangat baik, termasuk dalam mendukung program ketahanan pangan dan kedaulatan energi sebagaimana dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden," ujar Sekda.

Sekda berharap, melalui kunjungan kerja Komisi I DPR RI, proses pembentukan Kodam di Lampung dapat berjalan lebih cepat sehingga sinergi antara TNI dan Pemprov Lampung semakin kuat untuk kemajuan daerah dan bangsa.

Sementara itu, Komandan Korem 043/Garuda Hitam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., menyambut hangat kehadiran rombongan Komisi I DPR RI dan menyampaikan kesiapan jajarannya dalam mendukung pembentukan Kodam di Lampung.

"Kami siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan terkait pembentukan Kodam. Korem selama ini telah bersinergi dan berkoordinasi dengan berbagai komponen bangsa di wilayah Lampung untuk menjalankan tugas pembinaan teritorial, menjaga kondusivitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucap Danrem

Danrem juga menjelaskan bahwa pembangunan Kodam akan dilakukan di atas lahan hibah dari Pemprov Lampung dan mencakup pembangunan satuan-satuan pendukung lainnya. Menurutnya, masih banyak potensi lahan di wilayah Lampung yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Danrem menyebutkan, Kodam yang akan dibentuk di Lampung telah mendapatkan persetujuan dari Markas Besar TNI Angkatan Darat dan akan diberi nama Kodam XX/Radin Inten. Kodam ini nantinya akan membawahi Korem 043/Garuda Hitam di Lampung serta Korem 041/Garuda Emas di Bengkulu.

"Kami mengapresiasi dukungan besar dari Pemerintah Provinsi Lampung yang telah memberikan lahan dan berbagai bentuk sinergi demi terwujudnya Kodam XX/Radin Inten," tambah Danrem.

Ketua rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI, Dr. Dave Akbarshah Fikarno Laksono, M.E., yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, menyampaikan bahwa Komisi I DPR RI mendukung penuh pembentukan Kodam XX/Radin Inten yang akan bermarkas di Lampung.

"Pembentukan Kodam ini diyakini akan memperkuat pembangunan wilayah pertahanan serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan Provinsi Lampung dan Bengkulu,” ujar Dave Laksono.

Dave juga meminta agar Korem 043/Gatam bersama seluruh pemangku kepentingan terkait menyusun kajian komprehensif mengenai potensi tantangan dalam proses pembentukan Kodam XX/Radin Inten, termasuk langkah mitigasi terhadap berbagai risiko yang mungkin dihadapi di masa mendatang.

Rangkaian kunjungan ini menjadi momentum penting dalam mempererat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan DPR RI guna mewujudkan sistem pertahanan wilayah yang lebih kuat dan terintegrasi, serta mendukung agenda pembangunan nasional, baik dari aspek keamanan dan pertahanan, maupun dari aspek perekonomian.

Sebagaimana diketahui, peningkatan status Korem menjadi Kodam akan membawa banyak keuntungan, baik bagi pertahanan nasional maupun pembangunan daerah. Kodam memiliki wewenang komando lebih luas, anggaran lebih besar, dan peran strategis dalam menjaga stabilitas wilayah serta mendukung program-program pemerintah.

Dengan lokasi geografis yang sangat strategis, yakni berada di gerbang Pulau Sumatera, berbatasan langsung dengan Selat Sunda. Lampung menjadi posisi ideal untuk keberadaan sebuah Kodam. Kodam XX/Raden Inten diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas pertahanan, tetapi juga membuka peluang baru dalam pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pendidikan bela negara bagi generasi muda. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bupati Lampung Selatan Sidak RSUD Bob Bazar: Cek Sejumlah Pelayanan

Bupati Lampung Selatan Sidak RSUD Bob Bazar: Cek Sejumlah Pelayanan

    Juli 04, 2025   No comments

LAMPUNG SELATAN - Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama (Egi), melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bob Bazar Lampung Selatan, di Kalianda, Kamis (3/7/2025).

Kunjungan ini dilakukan hanya sehari setelah dirinya mengganti Plt Direktur RSUD Bob Bazar, semula dari dr. Reny Ayu Fatimah kepada dr. Djohardi. Hal ini sebagai langkah awal dalam mendorong transformasi layanan kesehatan yang lebih humanis dan profesional.

Dalam sidaknya, Bupati Egi nampak menyusuri sejumlah titik penting pelayanan RSUD Bob Bazar, seperti Ruang Dahlia, R.A. Intan, aula, hingga kamar mandi dan area publik rumah sakit. Ia ingin memastikan langsung kualitas layanan yang diterima masyarakat.

“Saya ingin RSUD Bob Bazar menjadi rumah sakit kebanggaan warga Lampung Selatan. Bukan hanya karena fasilitasnya, tapi karena pelayanannya yang tulus dan profesional,” tegas Egi.

Lebih dari sekadar memeriksa kondisi fisik, Bupati Egi juga berdialog langsung dengan tenaga medis dan menyampaikan pesan moral tentang pentingnya etika dalam melayani masyarakat.

“Layani masyarakat dengan hati. Jangan sekadar menggugurkan kewajiban, tapi hadirkan ketulusan. Karena rumah sakit bukan sekadar tempat berobat, tapi tempat orang berharap sembuh,” ujarnya.

Tak hanya kepada petugas, perhatian Bupati Egi juga tertuju pada pasien dan pengunjung. Ia menyapa dan berbincang dengan warga untuk mendengar langsung pengalaman mereka. Salah satunya, Mahlia (30), warga Ketapang yang sedang mendampingi anaknya dirawat.

“Nilainya 10, Pak. Pelayanannya ramah, ruangannya juga bersih,” ujar Mahlia (Red)

Ketua DPRD Pesibar Hadiri Upacara HUT Bayangkara ke-79

Ketua DPRD Pesibar Hadiri Upacara HUT Bayangkara ke-79

    Juli 02, 2025   No comments

Pesisir Barat - Ketua DPRD Pesisir Barat (Pesibar), Mohammad Emir Lil Ardi, menghadiri upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-79, di halaman komplek perkantoran Pemkab Pesibar, Selasa (1/7/2025).

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kapolres Pesibar, AKBP. Bestiana, dan Perwira Upacara, Ipda. Samuel Juan Millennio. 

Dalam amanat Kapolda Lampung yang disampaikan Kapolres, Bestiana mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan sebuah momentum penting untuk mengenang sejarah, perjuangan dan pengabdian Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada seluruh warga negara.

“Tema hari Bhayangkara tahun iniyaitu Polri untuk masyarakat yang berarti pengingat sekaligus komitmen bahwa eksistensi Polri adalah untuk masyarakat. Seluruh tugas dan tanggung jawab yang diemban Polri harus berpijak pada kepentingan rakyat. Mulai dari penegakan hukum yang berkeadilan, pelayanan publik yang profesional, hingga perlindungan yang humanis dan inklusif,” kata Kapolres.

Lebih lanjut disampaikan Kapolres, dalam menjalankan peran strategisnya, Polri juga berkomitmen mendukung penuh visi dan misi pembangunan nasional, khususnya Asta Cita, delapan cita-cita pemerintahan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dukungan Polri terhadap Asta Cita diwujudkan melalui pertama, menjaga stabilitas keamanannasional, sebagai fondasi utamapembangunan. Kedua, memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, sertamemberantas kejahatan secara profesional dan proporsional. Ketiga, Mendukung reformasi birokrasi, dengan menghadirkan layanan kepolisian yang bersih, cepat, dan transparan.

“Melindungi demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bagian dari pilar negara hukum. Dan kelima, membangun kemitraan dengan masyarakat dan seluruh elemen bangsa, untuk mendorong partisipasi aktif dalam menjaga kamtibmas,” terang Kapolres.

Ia menandaskan, dengan semangat Presisi Polri siap menjadi bagian dari kekuatan strategis bangsa yang ikut mengawal arah pembangunan nasional menuju Indonesia maju dan berdaulat di tahun 2045.

“Momentum Hari Bhayangkara kali ini menjadi ajakan bagi semua pihak, untuk terus memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat. Kita percaya, Polri yang kuat adalah Polri yang dicintai rakyat, bekerja untuk rakyat, dan tumbuh bersama rakyat,” pungkas Kapolres.(yasir) 

Pemprov Lampung Siap Hadapi Tantangan Pembangunan Lewat Kolaborasi dan Inovasi

Pemprov Lampung Siap Hadapi Tantangan Pembangunan Lewat Kolaborasi dan Inovasi

    Juli 02, 2025   No comments

Bandar Lampung -- DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dan 2 (Dua) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung yaitu Raperda Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.

Rapat Paripurna digelar di ruang sidang DPRD Provinsi Lampung  dan dihadiri Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, Rabu (02/07/2025).

Wakil Gubernur Lampung dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih atas masukan, apresiasi, kritik, dan saran yang disampaikan oleh semua Fraksi di DPRD Provinsi Lampung.

"Kami percaya bahwa semua hal yang disampaikan bertujuan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Rancangan Peraturan Daerah yang telah kami sampaikan," ucapnya.

"Masukan tersebut juga penting untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menghadapi masalah yang ada dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai tujuan bersama," sambungnya.

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung pada Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, Wagub menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak atas dukungannya dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang ke-11 kalinya.

"Ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Legislatif, yang memastikan kami tetap bekerja sesuai peraturan yang berlaku. Kerja keras kita semua adalah kunci untuk terus mempertahankan prestasi ini dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah," ucapnya.

Sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan penciptaan lapangan pekerjaan, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus bekerja keras melalui program yang telah disusun bersama Eksekutif dan Legislatif.

"Kami berharap perangkat daerah dapat beradaptasi dan melakukan perubahan agar target pembangunan daerah dapat tercapai meskipun dengan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, kolaborasi dengan semua pihak terkait sangat penting," harapnya.

Pemerintah Provinsi Lampung juga terus berupaya untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan meningkatnya PAD, sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Provinsi Lampung akan semakin baik karena didukung ketersediaan anggaran.

"Kami terus berusaha memenuhi semua belanja wajib sesuai dengan peraturan yang berlaku," tegasnya.

Pada jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap 2 (Dua) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan sependapat pada sejumlah fraksi yang telah menyampaikan pemandangannya.

"Penguatan kapasitas fiskal dalam kerangka pendanaan pembangunan daerah, kami terus berupaya untuk menjaga kesinambungan fiskal dengan mengedepankan alternatif skema pembiayaan non-APBD, antara lain melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), optimalisasi CSR, pinjaman daerah, sinergi dengan BUMN/BUMD, serta pendanaan hijau (Green Finance) yang berkelanjutan," ucapnya

RPJMD Provinsi Lampung juga akan difokuskan pada pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur, dan penguatan daya saing daerah yang mengacu Asta Cita yang merupakan keterpaduan antara kebijakan pusat dan daerah dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 yang berfokus pada kemiskinan, ketimpangan, kesehatan, pendidikan dan tata kelola pemerintahan.

RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 ini akan diselaraskan dengan Rencana Strategis oleh masing-masing perangkat daerah dengan penguatan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan sesuai target.

Aspek pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan RPJMD akan dilaksanakan secara transparan dan intensif oleh semua elemen masyarakat sehingga target pembangunan di Provinsi Lampung dapat tercapai.

Terhadap saran dan pertanyaan dari sejumlah fraski, Wagub menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan terus melakukan strategi kolaborasi masyarakat, pelaku usaha dan perguruan tinggi.

"Program Prioritas telah disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis daerah, serta terus mengarustamakan keluarga dan kelompok rentan berdasarkan SDGS, dan Tata kelola pemerintahan dan efektif dan berintegritas," jelasnya.

Pemerintah Provinsi Lampung juga akan memprioritaskan pengentasan masalah kemiskinan ekstrem di Provinsi Lampung.

"Hal ini bukan hanya soal
peningkatan pendapatan, tetapi juga menyangkut penyediaan akses dasar terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perumahan layak. Pendekatan yang holistik dan lintas sektor dilakukan agar intervensi terhadap kelompok paling miskin bisa efektif dan berkelanjutan," jelasnya.

Pertumbuhan ekonomi akan difokuskan pada strategi penguatan sektor unggulan daerah, peningkatan nilai tambah produk lokal, percepatan realisasi investasi, dan pengembangan ekonomi kreatif serta UMKM.

Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pemerintah Provinsi Lampung juga akan melakukan beberapa strategi dengan meningkatkan standar pendidikan, kesehatan, dan pengembangan kapasitas individu di seluruh lapisan masyarakat. Layanan kesehatan diperkuat dengan memperluas akses ke fasilitas kesehatan yang lebih baik.

Kondisi jalan provinsi juga  menjadi prioritas peningkatan kemantapan jalan dan konektivitas khususnya ruas-ruas penghubung sentra produksi, kawasan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Provinsi Lampung juga akan memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan dukungan DPRD sebagai bagian dari upaya  untuk membuka lapangan kerja dan memperluas kesempatan berusaha.

Pemerintah Provinsi  berkomitmen untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, baik dengan DPRD, investor, maupun pemerintah pusat, agar semangat awal pembangunan Kota Baru tetap terjaga.

"Kami percaya, dengan dukungan dan masukan dari DPRD, kawasan ini dapat diarahkan ulang menjadi bagian dari solusi jangka panjang pembangunan perkotaan di Provinsi Lampung," tegasnya.

Pada pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik semangat DPRD yang mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, inklusif, dan berpihak kepada potensi unggulan daerah.

"Kami apresiasi perhatian dari Fraksi PKB, Fraksi Golkar, Fraksi PAN. Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi PKS bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen menjadikan provinsi ini sebagai daerah yang ramah terhadap investasi, tidak hanya melalui penyederhanaan perizinan dan regulasi, tetapi juga pendampingan dan perlindungan terhadap UMKM lokal, agar investasi yang masuk tidak justru mematikan usaha rakyat kecil yang sudah berjalan," ucapnya.

Wagub juga meyakini bahwa kemudahan investasi ini akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja yang luas, meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin  berkualitas.

"Semua pelaksanaan kebijakan ini akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terbuka, dengan demikian target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal," pungkasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).