Bupati Pesisir Barat Serahkan Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peratin Dan Perangkat Pekon

Bupati Pesisir Barat Serahkan Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peratin Dan Perangkat Pekon

    Mei 18, 2026   No comments

PESISIR BARAT –Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Dedi Irawan, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi dan Penyerahan Simbolis Manfaat Santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peratin dan Perangkat Pekon di Kabupaten Pesisir Barat yang digelar di Gedung Marga Sai Batin, Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Senin (18/05/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat bersama BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan kepada aparatur pekon agar dapat menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan aman, nyaman, dan terlindungi.

hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Pesisir Barat-Lampung Barat, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, para pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemkab Pesisir Barat, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Lampung Tengah, Dwi Bhakti Indra Fitriawan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kotabumi, Hedry Nora, para peratin se-Kabupaten Pesisir Barat, insan pers, serta para penerima manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam sambutannya, Bupati Dedi Irawan menegaskan bahwa aparatur pekon memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga stabilitas pemerintahan di tingkat pekon. Oleh karena itu, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dinilai sangat penting guna memberikan rasa aman dalam menjalankan tugas dan pengabdian.

“Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memiliki komitmen kuat untuk memastikan seluruh peratin dan perangkat pekon mendapatkan perlindungan yang layak melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Bupati.

Menurut Bupati, sinergi antara Pemkab Pesisir Barat dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus perlindungan bagi aparatur pekon beserta keluarganya.

Program perlindungan yang diberikan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata apabila peserta mengalami risiko kerja maupun musibah kematian.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Dedi Irawan juga menyerahkan secara simbolis santunan jaminan sosial kematian kepada lima orang penerima manfaat serta bantuan beasiswa kepada dua orang anak ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Bantuan beasiswa tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah agar anak-anak dari keluarga peserta yang mengalami musibah tetap dapat melanjutkan pendidikan dan meraih masa depan yang lebih baik.

Sementara itu, pihak BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat atas dukungan aktif dalam menyosialisasikan program perlindungan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat dan aparatur pekon selama beberapa tahun terakhir.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap seluruh peratin dan perangkat pekon dapat memahami pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan serta terus meningkatkan dedikasi, profesionalisme, dan pelayanan kepada masyarakat.

Di akhir kegiatan, Bupati Dedi Irawan secara resmi membuka Sosialisasi dan Penyerahan Simbolis Manfaat Santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peratin dan Perangkat Pekon di Kabupaten Pesisir Barat.(yubsir)

Kegiatan Jamnas XII, Kwarcab Lampung Selatan Disoal

Kegiatan Jamnas XII, Kwarcab Lampung Selatan Disoal

    Mei 18, 2026   No comments

Kalianda - Pelaksanaan kegiatan Jambore Nasional XII mendapat sorotan tajam di Kabupaten Lampung Selatan, dimana kegiatan tersebut dinilai memberatkan peserta yang mengikuti untuk dapat membayar biaya campfee.

Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Kehormatan Kwartir Ranting Kecamatan Kalianda, Dr. Nursyamsi berikan komentar pedas kepada KWARCAB Lampung Selatan dan Pemangku kepentingan lainnya.

Dimana dalam komentarnya, ia mengungkapkan bahwa untuk pembiayaan pengiriman kontingen jangan membebankan kepada orang tua peserta, karena seharusnya Pengurus Kwarcab sudah harus dipikirkan dan dipersiapkan  anggarannya tersendiri. Krna kegiatan ini ada nya 5 th sekali dan bukan baru sekali ini diikuti oleh pihak Kwarcab Lampung Selatan.

"Peserta JAMNAS XII itu kan mewakili nama Daerah Kabupaten Lampung Selatan, kenapa untuk pembiayaan saja harus memberatkan orang tua peserta, setau saya kan peserta ini sudah melalaui seleksi yang ketat artinya sudah disaring dari ribuan peserta didik yang ada di Lampung Selatan, kenapa kok terkesan wanipuro, klw peserta harus membayar ngapain harus diseleksi, intruksikan saja ke pihak kwarran yang ada di Lampung Selatan suruh cari peserta didik penggalang bagi yang mau ikut Jamnas berbayar sekian, saya rasa banyak peserta didik yang mau yang notabennya orang tuanya mampu. Tapi kalau sudah melalui tahap seleksi yang ketat dan yang dinyatakan memenuhi syarat lulus, lalu harus membayar kontribusi Rp4-5 juta saya rasa ini sudah mencederai perasaan peserta dan orang tua siswa, masak iya sebuah prestasi tidak dihargai oleh sekelas Pemda melalui Kwarcab Lampung Selatan," ujarnya dia kepada awak media, Senin (18/05/2026).

Nursyamsi atau sapaan akrabnya Bang Essy ini juga selain menjadi Dewan Kehormatan Kwaran Kaluanda, beliau juga pemerhati pendidikan dan Sebagai Kamabigus di Perguruan Tinggi STAI YASBA Kalianda.

Ia juga melanjutkan, organisasi besar sekelas Kwarcab di dalam pembinaan peserta didik setiap tahun pasti ada yang namanya dana hibah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, kenapa diawal tahun atau tahun sebelumnya dipikirkan, dianggarkan.
"Saya rasa kawan-kawan anggota DPRD saat paripurna anggaran pasti mendukung jika anggaran itu benar-benar berpihak kepada prestasi siswa. Jadi kalau pihak Kwarcab mengatakan tidak ada anggaran untuk Jamnas tahun 2026, sungguh naif, "heh lo pada pengurus kemana aja ?" Ini Jamnas 5 th sekali loh masak iya tidak diprogram, dirancang, dianggarkan jauh hari, jadi bukan kegiatan nasional yang baru ditetima kabarnya oieh pihak Kwarcab kemaren sore. Apalagi orang tua peserta harus membayar administrasi sebesar Rp 4-5 juta/peserta ini kan lucu ? Untuk makan aja susah. Ini harus menjadi tanggung jawab Kwarcab dan Pemerintah Daerah, karena ini adalah ajang bergengsi untuk dapat mengharumkan nama Daerah Kabupaten Lampung Selatan bukan hanya untuk dijadikan keuntungan individual, atau ABS saja," pungkasnya. (Red)

DWP Lampung Perkuat Peran Ibu sebagai Garda Terdepan Kesehatan Keluarga

DWP Lampung Perkuat Peran Ibu sebagai Garda Terdepan Kesehatan Keluarga

    Mei 18, 2026   No comments

Bandar Lampung — Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan literasi kesehatan keluarga bagi kaum ibu melalui Seminar Kesehatan bertema “Jaga ION Tubuh Saat Tubuh Demam” yang digelar di Kantor DWP Provinsi Lampung, Senin (18/5/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan dokter spesialis anak, dr. Oktadoni Saputra., sebagai narasumber dan diikuti pengurus serta anggota DWP Provinsi Lampung.

Ketua DWP Provinsi Lampung, Agnes Bulan Marindo, mengatakan seminar kesehatan ini menjadi wadah edukasi penting bagi para ibu agar lebih tenang, sigap, dan tepat dalam menangani anak saat mengalami demam.

Menurutnya, masih banyak orang tua yang langsung panik ketika anak mengalami kenaikan suhu tubuh, padahal demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi.

“Sebagai orang tua, melihat anak tiba-tiba badannya terasa panas adalah momen yang pasti memicu rasa khawatir. Seringkali, reaksi pertama kita adalah panik. Padahal, demam sebenarnya adalah mekanisme alami tubuh untuk melawan infeksi,” ujar Agnes dalam sambutannya.

Namun demikian, Agnes mengingatkan bahwa ada kondisi yang kerap luput dari perhatian saat anak demam, yakni dehidrasi akibat kehilangan cairan tubuh yang meningkat drastis.

Ia menilai pemahaman mengenai pentingnya menjaga keseimbangan cairan dan ion tubuh menjadi hal yang sangat penting diketahui para ibu, terutama dalam memberikan penanganan pertama di rumah.

“Anak-anak memiliki metabolisme yang berbeda dengan orang dewasa. Saat suhu tubuh mereka naik, risiko kehilangan cairan juga meningkat drastis. Jika kita terlambat menyadari tanda-tandanya, dampaknya bisa sangat serius bagi organ tubuh mereka,” katanya.

Melalui seminar tersebut, DWP Provinsi Lampung ingin membekali para ibu dengan pengetahuan praktis dan berbasis medis agar tidak hanya mengandalkan kepanikan saat menghadapi kondisi anak demam.

Dalam kegiatan itu, peserta mendapatkan edukasi mengenai kapan demam pada anak perlu diwaspadai, cara mengenali tanda-tanda dehidrasi sejak dini, hingga langkah pertolongan pertama yang tepat sebelum mendapatkan penanganan lanjutan.

Agnes berharap kegiatan edukatif seperti ini dapat memberikan wawasan baru yang bermanfaat dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para ibu sebagai garda terdepan kesehatan keluarga.

“Kami ingin Ibu-Ibu tidak lagi merasa cemas berlebihan, tetapi tetap waspada dan memahami langkah yang tepat saat anak mengalami demam,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada dr. Oktadoni Saputra selaku narasumber serta kepada tim Pocari Sweat yang turut mendukung terselenggaranya kegiatan seminar kesehatan tersebut.

Seminar berlangsung hangat dan interaktif. Para peserta tampak antusias mengikuti sesi edukasi dan diskusi mengenai kesehatan anak, hidrasi tubuh, serta pola penanganan demam yang aman dan tepat di lingkungan keluarga.

(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

PWI Gandeng KONI Lampung Siapkan Penyelenggaraan Sekaligus Prestasi di Porwanas

PWI Gandeng KONI Lampung Siapkan Penyelenggaraan Sekaligus Prestasi di Porwanas

    Mei 18, 2026   No comments

BANDAR LAMPUNG – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung mulai mematangkan persiapan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027. Salah satunya dengan belajar tata kelola penyelenggaraan event olahraga ke KONI Lampung.

Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat menegaskan dukungannya terhadap kesiapan Lampung sebagai tuan rumah Porwanas 2027. Dia optimistis Lampung tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu bersaing dalam perolehan medali.
“Kita targetkan Lampung masuk lima besar Porwanas 2027. Semangatnya sinergi untuk prestasi, termasuk sukses penyelenggaraan ajang nasional ini,” ujar Taufik saat menerima kunjungan pengurus PWI Lampung di sekretariat KONI, Senin (18/5).
Menurut dia, Lampung memiliki rekam jejak prestasi di sejumlah cabang olahraga, termasuk angkat besi. Karena itu, KONI meminta data atlet dari 14 cabang olahraga yang akan dipertandingkan untuk memetakan potensi sejak dini.
Terkait venue pertandingan, KONI membuka peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi maupun Pemkot Bandar Lampung. “Kita bisa bekerja sama memanfaatkan fasilitas kampus dan pemerintah daerah,” katanya.
KONI juga siap mendukung program pemusatan latihan atlet Porwanas. Taufik menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel selama persiapan hingga pelaksanaan event.
“Hal penting dalam pengelolaan anggaran, kita harus mengusung keterbukaan dan transparansi,” tegasnya.
Wakil Ketua Umum II KONI Lampung Riagus Ria mengusulkan gajah sebagai maskot Porwanas 2027. Menurut dia, ikon tersebut selaras dengan identitas Lampung sekaligus sejalan dengan maskot PON XXIII 2032.
Dia juga mengusulkan survei bersama untuk penentuan sumber api Porwanas. “Bisa dari Suoh atau Ulubelu, sekalian untuk kebutuhan PON 2032,” ujarnya.
Sementara itu, Waketum IV KONI Lampung Krisna Putra menilai pemetaan potensi medali dan penentuan venue menjadi langkah penting sejak awal. Dia menyarankan PWI belajar dari pelaksanaan Porwanas Bandung yang terpusat di kawasan kampus.
“Kita analisa venue yang bisa dijadikan pusat Porwanas, misalnya di UIN atau Unila,” katanya.
Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah mengatakan pihaknya mulai melakukan berbagai persiapan menghadapi Porwanas 2027. Lampung terakhir kali menjadi tuan rumah pada 1993.
“Saat itu dibuka langsung Presiden Soeharto. Sekarang kami ingin mengulang kesuksesan penyelenggaraan HPN dan Porwanas,” ujarnya.
Menurut Wira, Porwanas 2027 akan mempertandingkan 14 cabang olahraga. PWI Lampung melalui SIWO mulai menyiapkan atlet sekaligus berkoordinasi dengan KONI terkait perangkat pertandingan hingga pelaksanaan event.
Lampung sebelumnya meraih medali emas dari sejumlah cabang, seperti bridge, catur, dan futsal. “Ada cabang baru mini soccer, saat ini masih tahap seleksi atlet,” katanya.
Selain olahraga, Porwanas juga akan diisi lomba karya jurnalistik dan fotografi dengan lokasi destinasi wisata dan kawasan bersejarah. “Ini momentum promosi wisata Lampung,” ujar Wira.
Wakil Ketua PWI Lampung Segan Petrus Simanjuntak menambahkan, PWI ingin mengadopsi sistem tata kelola dan pengelolaan keuangan KONI sebagai acuan penyelenggaraan Porwanas.
“Kami belajar dari KONI untuk menyusun rancang bangun pelaksanaan, mulai dari juri, wasit, venue, hingga dasar penganggaran di APBD,” katanya. (*)

Pimpin Apel Mingguan, Sulpakar Tekankan Budaya Disiplin ASN

Pimpin Apel Mingguan, Sulpakar Tekankan Budaya Disiplin ASN

    Mei 18, 2026   No comments

Bandar Lampung — Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sulpakar, menegaskan pentingnya disiplin, kebersamaan, dan keteladanan aparatur sipil negara (ASN).

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Apel Mingguan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung di Lapangan Korpri, Senin (18/5/2026).

Dalam amanatnya, Sulpakar menekankan bahwa pelaksanaan apel bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian penting dalam l budaya disiplin dan tanggung jawab ASN sebagai pelayan masyarakat.

“Apel bukan hanya menggugurkan kewajiban seremonial, tetapi memiliki banyak makna dan hikmah dalam membangun disiplin serta kebersamaan aparatur,” ujar Sulpakar.

Ia meminta seluruh ASN, baik pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, maupun pelaksana, untuk mengikuti apel dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk komitmen terhadap disiplin pegawai negeri.

Menurutnya, disiplin ASN mencerminkan wajah pelayanan Pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakat. Karena itu, seluruh aparatur, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), diminta untuk memberikan teladan yang baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat.

“ASN dan PPPK harus menjadi contoh yang baik. Disiplin dalam mengikuti apel menjadi bagian dari keteladanan aparatur pemerintah,” tegasnya.

Sulpakar juga menegaskan bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan berdasarkan jabatan ataupun kedudukan dalam pelaksanaan disiplin ASN. Seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung diwajibkan mengikuti apel pagi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia meminta para pejabat pimpinan tinggi pratama untuk menjadi teladan bagi pejabat administrator, pengawas, dan seluruh pelaksana di masing-masing perangkat daerah.

“Pejabat harus menjadi contoh bagi bawahannya. Kebersamaan dan disiplin inilah yang akan memperkuat kinerja birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung,” tegasnya.

Melalui penguatan disiplin dan budaya kerja tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap tercipta aparatur yang profesional, solid, dan semakin optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Tingkatkan Perlindungan Kesehatan Warga dengan Program BPJS

Pemprov Lampung Tingkatkan Perlindungan Kesehatan Warga dengan Program BPJS

    Mei 18, 2026   No comments

Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam menjamin hak pelayanan kesehatan masyarakat di 15 kabupaten/kota. Hal tersebut dibuktikan melalui pengalokasian anggaran sebesar Rp125 miliar untuk mendukung kepesertaan BPJS Kesehatan sepanjang tahun anggaran 2026.

​Hal tersebut disampaikan oleh Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, usai memimpin Rapat Forum Kemitraan Pengelolaan Kerjasama Fasilitas Kesehatan Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Sakai Sambayan, Senin (18/5/2026).

​Sekdaprov Marindo Kurniawan merincikan bahwa total anggaran tersebut dibagi ke dalam dua pos jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat.

​"Kita pastikan bahwa dukungan dan niat ya, dari Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD tentunya, telah mengalokasikan anggaran untuk meng-cover BPJS ini, PBI sebesar 85 miliar, kemudian juga ada PBPU sebesar 40 miliar," ujar Sekdaprov Marindo.

​Ia menambahkan bahwa anggaran dengan total Rp125 miliar tersebut dialokasikan untuk masa satu tahun penuh guna menyisir masyarakat yang belum terakomodasi oleh jaminan kesehatan di tingkat kabupaten/kota.

​"Untuk satu tahun meng-cover masyarakat Lampung di 15 kabupaten/kota. Tentunya kan di 15 kabupaten/kota ini sudah ada dukungan masing-masing. Tinggal bagaimana provinsi meng-cover yang kabupaten/kota yang belum," jelasnya.

​Guna menjaga agar kepesertaan masyarakat tetap aktif, Pemerintah Provinsi Lampung berjanji akan mengawal proses administrasi pembiayaan ini secara berkala.

"Dalam pelaksanaannya tentunya proses realisasi pembayarannya kita pastikan tepat waktu, sehingga kecukupan kepesertaannya, keaktifan kepesertaannya bisa terjamin terlaksana dengan baik," imbuh Sekdaprov.

​Di sisi lain, menanggapi persoalan adanya kepesertaan PBI JKN yang dinonaktifkan akibat kendala data maupun administrasi pembiayaan, Pemprov Lampung secara tegas meminta pihak BPJS Kesehatan untuk lebih fleksibel dan mengedepankan komunikasi persuasif. Sekdaprov meminta agar BPJS tidak serta-merta memutus hak jaminan kesehatan masyarakat tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.

​"Yang dinonaktifkan itu kan ada banyak kendala, dari sisi data, kemudian juga dari sisi pembiayaan. Kita minta kepada BPJS untuk bisa memastikan, di-warning terlebih dahulu ketika ada data kepesertaan BPJS yang tidak aktif akibat belum dibayar mungkin preminya. Nah, ini yang menjadi kendala, oleh karenanya jangan buru-buru diputus," tegas Marindo.

​Melalui mekanisme peringatan dini tersebut, diharapkan seluruh pihak pemberi kerja, baik pemerintah maupun sektor mandiri, dapat segera merespons kewajibannya.

​"Untuk bisa dikasih warning dulu, peringatan dulu, sehingga si pemberi pekerja, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, ataupun yang dari mandiri itu segera melakukan pembayaran premi, sehingga si pemilik BPJS ini bisa menggunakannya dengan baik," pungkas Sekdaprov Lampung.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yanuar Irawan menggarisbawahi bahwa persoalan mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan di tengah masyarakat memerlukan penanganan yang adaptif dan solutif. Menurutnya, dinamika di lapangan sering kali tidak selaras dengan kaku-nya regulasi administratif yang ada.

​"Masyarakat di bawah itu, Pak, kadang-kadang enggak mau tahu apakah wilayah itu sudah masuk kategori UHC atau belum, itu katanya bukan urusan kami. 'Urusan Bapak bantu kami, gimana caranya kalau kami sakit hari ini, BPJS-nya mati, ya harus aktif hari ini.' Memang itu problem, karena hampir sebagian masyarakat kita tahu BPJS-nya mati setelah di rumah sakit. Itu masalahnya," ujar Yanuar.

​Guna mengatasi persoalan tersebut, Yanuar memberikan apresiasi sekaligus meminta komitmen berkelanjutan dari BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta RSUD Dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) untuk terus mengedepankan asas fleksibilitas dalam pelayanan penanganan pasien darurat.

Sementara itu, ​Asisten Deputi Wilayah III BPJS Kesehatan Fauzi Lukman mengungkapkan, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Provinsi Lampung saat ini telah menyentuh angka 96%, dengan tingkat keaktifan peserta berada pada kisaran 70%. Porsi terbesar dari kepesertaan ini dikontribusi oleh segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN. Guna memastikan ketepatan sasaran dari bantuan iuran tersebut, pihaknya berencana menggelar koordinasi lanjutan berbasis data terpadu bersama pemerintah kabupaten/kota.

​Selain akurasi data kepesertaan, fokus kedua yang tidak kalah penting adalah penguatan kapasitas sarana dan prasarana di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun rujukan. Fauzi menekankan pentingnya dukungan pemangku kepentingan untuk menambal sejumlah kebutuhan krusial di faskes.

​"Tadi kami angkat tentang hal-hal yang perlu kita support, dapat support dalam hal ini penambahan dokter umum, lalu penambahan perawat bersertifikat hemodialisa, dan ruang tempat tidur kelas tiga," imbuhnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Diskominfotiksan Dan TP-PKK Pesisir Barat Hadirkan Video Lomba Informatif Dan Inspiratif

Diskominfotiksan Dan TP-PKK Pesisir Barat Hadirkan Video Lomba Informatif Dan Inspiratif

    Mei 17, 2026   No comments

PESISIR BARAT – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Kabupaten Pesisir Barat terus memperkuat sinergi bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Pesisir Barat dalam mendukung penyusunan video lomba yang informatif, inspiratif, dan menarik. Kolaborasi tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam menampilkan berbagai capaian dan perkembangan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat, Minggu (17/05/2026).

Kegiatan pengambilan video dilaksanakan di objek wisata Bumi Lebu, Pekon Tenumbang, sebagai lokasi utama produksi video lomba yang menampilkan potensi daerah serta hasil program pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TP-PKK Pesisir Barat, Dian Hardiyanti Dedi, S.ST., M.M., Ketua I TP-PKK Pesisir Barat, Dea Derika Topani, S.H., M.Kn., Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfotiksan Pesibar, Dipron Aripin, S.H., beserta jajaran anggota TP-PKK Pesisir Barat dan dua staf Diskominfotiksan sebagai kameramen yang memberikan dukungan penuh terhadap proses penyusunan materi video lomba agar mampu menggambarkan perubahan nyata yang telah dirasakan masyarakat.

Mengusung tema “Dulu Nihil Sekarang Berhasil”, video yang disiapkan menampilkan perjalanan, perjuangan, dan hasil nyata dari berbagai program yang telah dijalankan secara kolaboratif antara pemerintah daerah, TP-PKK, dan masyarakat. Tema tersebut menjadi representasi transformasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya belum berkembang hingga kini mampu menunjukkan hasil yang membanggakan.

Dalam proses penyusunannya, Diskominfotiksan Pesisir Barat berperan mendukung produksi video melalui penguatan konsep informasi, dokumentasi visual, hingga penyajian narasi yang komunikatif dan mudah dipahami masyarakat luas. Video tersebut diharapkan tidak hanya menjadi media lomba, tetapi juga menjadi sarana publikasi yang efektif dalam memperkenalkan keberhasilan program daerah kepada masyarakat.

Ketua TP-PKK Pesibar menyampaikan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menghadirkan program yang berdampak nyata bagi masyarakat. Melalui video tersebut, semangat perubahan, inovasi, dan kerja bersama diharapkan terus tumbuh dan menjadi motivasi dalam mendukung pembangunan daerah.

Dengan adanya kolaborasi antara Diskominfotiksan dan TP-PKK Pesibar, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat optimistis berbagai potensi, capaian, dan inovasi daerah dapat tersampaikan secara luas serta menjadi inspirasi bagi banyak pihak. (Ali)